Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2021): April"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19 ]]>
<![CDATA[Fitri Ningsih]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Husni h]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4740
<![CDATA[Penahanan merupakan hak Prerogatif (mutlak) yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tahapan pemeriksaannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sedangkan penempatan tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, namun selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Rutan/Lapas sebagai salah satu cara antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan penundaan pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan apakah hambatan dalam penundaan pengiriman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data Primer dan data Sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data Kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Resor Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Lapas Kelas II A Lhokseumawe serta 2 (dua) orang tahanan yang mendapatkan kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Lapas. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa: 1) Kebijakan tentang penundaan pengiriman tahanan ke dalam Lapas Kelas II A Lhokseumawe diterapkan sejak 15 Oktober 2020 berpedoman pada Surat Intruksi Direktur jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-OT.02.02.25, didalamnya dijelaskan secara spesifik tahanan yang bagaimana yang boleh atau tidak untuk dikirim ke dalam Lapas. 2) Sedangkan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut adalah menumpuknya tahanan di dalam Sel Tahanan Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe, tidak adanya permintaan untuk dilakukannya pengalihan jenis penahanan atau pembantaran serta pembangunan Lapas yang baru masih belum terlaksanakan. Saran kepada pemerintah untuk kedepannya memasukan sistem hakim pemeriksaan di dalam Rancangan KUHAP serta dicepatkannya pembangunan Lapas yang baru. Kata Kunci: Kebijakan, Penahanan, Covid 19]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Annisa Yusuf]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[T Saifullah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4067
<![CDATA[Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (field research). Berdasarkan dari hasil penelitian masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitias resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues (studi penelitian di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues) ]]>
<![CDATA[Roiyani R]]>;
<![CDATA[Nasrianti N]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4052
<![CDATA[Salah satu kebanggan dari masyarakat gayo lues adalah kerawang gayo, tetapi banyak masyarakat luar yang mengira kerawang gayo ini hanya dimiliki oleh satu daerah yaitu Aceh Tengah padahal setiap daerah ini memiliki motif yang berbeda dari masing-masing kerawang. Selain itu, kerawang gayo juga terdapat di daerah lain seperti lukup (Aceh Timur). Dikatuktan akan diambil oleh pihak lain maka pemerintah berinisiatif mengajukan hak cipta nya. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues, serta bagaimanakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues serta apakah upaya mengatasi hambatan dari perlindungan terhadap kerajinan kerawang gayo lues. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Kerajinan kerawang gayo lues telah mendapatkan perlindungan hukum yaitu mendapat hak cipta pada awal 2020. Hambatan yang didapat ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya mendaftarkan kerawang gayo lues serta kurangnya pemahaman dari masyarakat gayo lues tentang perlindungan hukum dan upaya pemerintah adalah mendaftarkan kerawang gayo lues kepada HKI dan melakukan seminar sosialisasi kepada masyarakat yang membuka usaha di bidang kearwang gayo lues tersebut atau yang menggunakan motif kerswang gayo lues. Kata kunci : perlindungan hukum, kerawang gayo lues.]]>
<![CDATA[Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[dinni rachmawati putri]]>;
<![CDATA[Johari J]]>;
<![CDATA[Husni H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4450
<![CDATA[Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan membebaskan narapidana melalui program asimilasi. Keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang kekurangan kapasitas menyebabkan terjadinya saling berdesakan dan tidak ada jarak diantara narapidana sehingga tidak dapat diterapkannya protokol kesehatan demi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini membahas tentang kebijakan asimilasi terhadap narapidana dimasa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini membahas kebijakan asimilasi terhadap narapidana sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 dan kebijakan asimilasi terhadap narapidana dimasa pandemi COVID-19 apakah sesuai dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah setelah menjalani masa hukumannya, narapidana tersebut dapat hidup dengann lebih baik dalam masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sitsem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin (ajaran) yang terkait dengan kebijakan asimilasi dimasa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Kebijakan Asimilasi terhadap narapidana sudah berlaku sebelum adanya pandemi COVID-19. Adapun Kebijakan Asimilasi dimasa pandemi COVID-19 dikeluarkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia atas dasar kekhawatiran pemerintah akan penyebaran COVID-19 didalam lapas. Pembebasan Narapidana jangan hanya di fokuskan untuk mencegah penyebaran COVID-19, akantetapi juga memerhatikan dari segi keadilan dan efek jera sebagai tujuan dari pemasyarakatan. Sehingga akan menimbulkan masalah baru.]]>
<![CDATA[Pemberian bantuan hukum oleh posbakum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana ]]>
<![CDATA[Nelsa Rinanda]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4129
<![CDATA[The Government of Aceh launched a legal aid program for underprivileged communities to protect and provide assistance to disadvantaged people in Aceh who are facing legal problems. Legal assistance for underprivileged people has been mandated by Law Number 16 of 2011, Concerning Legal Aid. Aceh Qanun Number 8 of 2017 and Governor Regulation Number 10 of 2019 are local regulations issued to strengthen efforts to provide legal assistance to underprivileged communities. But in reality, the provision of legal aid to underprivileged people at the Lhokseumawe Class 1B District Court still experiences many obstacles, especially from Posbakum as the party that has provided legal assistance, but does not get assistance fees and other constraints. The formulation of the problem in this research is what are the obstacles faced by the Legal Aid Post to provide legal assistance to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1 B District Court and what efforts are made by the Legal Aid Post when overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1B District Court. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results showed that the obstacles faced by Posbakum in providing legal assistance to the underprivileged were the delay in receiving the indictment documents submitted by the court for the Note of Defense, the lack of budget, and psychological pressure experienced by the defendant from the start of the BAP to the ongoing trial and the lack of public understanding of the existence of legal aid provided by the State. Efforts made in overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to the underprivileged are requesting an indictment letter from the Bhakti Keadilan Legal Institute, requesting an allocation of funds for the implementation of legal aid for underprivileged people, providing moral support to the defendant and increasing socialization efforts about assistance Law from the State to the people. It is recommended that the Regional Government and the Aceh DPR be allocated funds to Posbakum to make it more effective and efficient in providing legal assistance to underprivileged people.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Vina Melinda Limbong]]>;
<![CDATA[Harun h]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4811
<![CDATA[Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran,hambatan dan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam yang ada di kota Lhokseumawe. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dan adapun menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang perizinan usaha simpan pinjam menyatakan bahwa pengawasan terhadap izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh menteri, gubenur, dan walikota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelian hukum yang di lakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak nya ditemukan di kota lhokseumawe koperasi-koperasi ilegal yang dengan bebas beroperasi, serta kurang aktif nya dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, serta kurang nya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan penyuluhan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota lhokseumawe hanya melakukan tinjauan lapangan dan pembinaan. Kata kunci : Koperasi, pengawasan, pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Hilal Arya Ramadhan]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4267
<![CDATA[Korupsi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat pada beberapa dekade terkahir ini, akibat dari tingginya kasus tindak pidana korupsi, menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan korupsi, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang bersifat sistematis dan teratur. Selain hukum positif, Indonesia juga tidak terlepas dari ajaran agama. Secara tegas agama sangat melarang perbuatan korupsi karena korupsi termasuk sebagai tindak pengkhianatan dan kezaliman, telah banyak penjelasan tentang larangan perbuatan korupsi baik pada Al Qur’an serta Hadist. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Islam Tindak Pidana Korupsi diatur melalu Al-Qur’an dan Hadist. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Hukum Postif untuk menentukan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 20 Tahun penjara serta hukuman tambahan berupa membayar denda. Sedangkan Hukum Islam perbuatan korupsi merupakan pencurian dan hukumannya potong tangan dan hukuman mati. Saran dalam penelitian ini, Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur keadilan tidak membuat perpecahan sesama masyarakat , serta penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana bila perlu di dasari Al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam]]>
<![CDATA[Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh) ]]>
<![CDATA[Ega Wulandari]]>;
<![CDATA[Manfarisyah M]]>;
<![CDATA[Jumadiah J]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4516
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan ibu kandung mengajukan penetapan permohonan perwalian anak, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak, dan akibat hukum setelah adanya penetapan perwalian. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif, dan sumber hukum yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (field research). Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa alasan ibu kandung mengajukan permohonan yaitu untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili anaknya selama tidak pernah di cabut kekuasaannya. Dan akibat dari penetapan ini yaitu ada atau tidaknya penetapan dari pengadilan, ibu kandung tetap dapat mewakili anaknya dalam bertindak secara hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Ramziati R]]>;
<![CDATA[Hamdani H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4225
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan kedudukan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang berkepentingan dan perlindungan hukum terhadapnya dari merger Perseroan Terbatas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Merger merupakan restrukturisasi yang sering dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan oleh karenanya perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena kedudukannya dengan prinsip one share one vote pada pengambilan keputusan terhadap merger dalam RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger diberikan hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar namun tidak menghentikan proses merger tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan kedudukan pemegang saham minoritas yang lebih lemah dari pemegang saham mayoritas dalam RUPS, dikarenakan jumlah kepemilikan saham. pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger, diberikan hak (appraisal right), yaitu hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar dalam Pasal 126 ayat (2). Namun proses merger tetap berjalan, yang menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas tidak dapat menghentikan proses merger. Sehingga UUPT belum mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas yang di rugikan dalam proses merger sebagaimana diisyaratkan dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG). Disarankan untuk melakukan revisi atau penambahan terhadap UUPT dalam hal mergernya Perseroan untuk lebih mampu mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas terhadap merger dikarenakan posisi pemegang saham minoritas yang masih sulit menjalankan hak dan kepentingannya dalam merger khususnya dalam Perseroan tertutup, untuk mendorong penerapan prinsip GCG sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pemegang saham minoritas.]]>
