cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)" : 8 Documents clear
Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara Harahap, Mohammad Azmi; Husni, Husni; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14819

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dengan penangananya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alas an masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Kureng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun hasil penelitian dilapangan bentuk penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah di Waduk Krueng Keureuto tidaklah semaksimal mungkin dan tidak mencapai asas keadilan. Hal tersebut disebabkan karena murahnya harga yang diberikan kepada yang berhak atas tanah. Saran penulis, hendaknya pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang_undang Nomor 2 Tahun 2012. Diantara semua asas yang diamanatkan, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar dari amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Amin, Mirazani; Iskandar, Hadi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13204

Abstract

AbstractLegal Aid Posts have an important role in public services by providing assistance to individuals who need legal assistance. This assistance is not limited to those who are economically disadvantaged, but is also provided to individuals who do not fully understand the judicial process and therefore require the assistance of an advocate to ensure the upholding of their rights and obligations. This service is available to all Indonesian citizens, with the aim of upholding justice for those caught in legal problems. Legal aid organizations play an important role in society by offering solutions at various levels, including consultation and assistance outside the courtroom.This research method includes a type of empirical juridical study, or what is called a field study, namely examining applicable legal provisions and what appears in reality in society. And answer all questions. Empirical juridical studies are legal studies regarding the enactment or application of empirical legal provisions in action in all specific legal events that arise in society.According to this study, it was found that the Legal Aid Post (Posbakum) of the Banda Aceh State Administrative Court has a very important role in providing legal aid services. Even though there are challenges faced, efforts to overcome these obstacles are carried out through various means such as disseminating information, increasing legal knowledge, and creating websites. Through these initiatives, Posbakum strives to ensure that individuals have access to the legal assistance they need, ultimately promoting fairness and fairness in the state administrative justice system.The author's suggestion is that the Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court take a transparent and cooperative approach, with the aim of obtaining more precise and reliable information during research. Furthermore, this approach is expected to improve the quality of assistance services provided by Posbakum at the Banda Aceh State Administrative Court as a whole. Going forward, it is very important to closely monitor the performance of Posbakum and effectively introduce or promote to the general public the existence of the Legal Aid Post at the Banda Aceh State Administrative Court, which is specifically designed to serve individuals who need free legal services.  
PERAN SARAK OPAT DALAM PERKAWINAN ADAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH Yanti, Rahma; Manfarisyah, manfarisyah; Malahayati, Malahayati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14460

Abstract

                                                     AbstractThis research aims to determine the role of sarak opat in Gayo traditional marriages in Central Aceh district. The research method used is normative juridical, analytical descriptive. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by explaining and answering in detail the problems to be studied. The results of the discussion show that sarak opat is a customary institution in Gayo society so that those who violate customs will be subject to customary sanctions, just as in Gayo traditional marriages it is prohibited to carry out patrilineal marriages because in one party there is still one structure. Therefore, traditional institutions impose sanctions on perpetrators based on the cause of the perpetrator's actions, including heavy and light sanctions. Keywords: The Role of Sarak Opat, Imposing Customary Sanctions, Gayo Traditional Marriage.                                                  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sarak opat dalam perkawinan adat Gayo dikabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, deskritif analitis. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Hasil pembahasan menunjukan bahwa sarak opat adalah lembaga adat dalam masyarakat Gayo yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melarangar adat, dilihat dari sebab perbuatan pelaku ada sanksi berat dan ringan.  Kata Kunci: Peran Sarak Opat, Penjatuhan Sanksi Adat, Perkawinan Adat Gayo. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe) Shafira, Jihan; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan bagaimana hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan Data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.  Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseoang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang di hadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak yang masih dibawah umur agar tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA Anandar, Supriadi Rizki; Malahayati, Malahayati; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13767

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh kepolisian resor Kota Sibolga serta melibatkan masyarakat secara aktif didalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di implementasikan melalui upaya Preventif, Preemtif serta Represif, Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.Kata kunci : Terorisme, Polisi, Masyarakat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Widya, Sri; Iskandar, Hadi; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14368

Abstract

This study aims to examine how legal protection of children as victims of sexual abuse according to Law Number 35 of 2014, as well as how criminal liability perpetrators of sexual abuse against children. The government has implemented two laws, Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014, with the main aim of protecting children. However, despite legal action, there are still cases of sexual abuse such as sexual abuse against children still occur in schools, neighborhoods, or in the family environment. This research uses normative research using a statutory approach and a conceptual approach, legal norms or or rules. Based on the results of research that the regulation that specifically regulates the protection of children, namely Law No. 35, 2014 relates to the Amendment of Law No. 23, 2002 concerning Child Protection, which is a legal instrument that can protect children from criminal acts, including sexual abuse. This law stipulates that sexual cruelty to children is cruelty, so that suspects can be brought to the police with the support of related individuals, there are also sanctions for perpetrators of sexual abuse violence against children, which is quite concise 5 years and quite late 15 years in prison and also compensation. And the suspect of sexual abuse of children must be accountable for all his actions before the law and must receive appropriate punishment in line with applicable rules and regulations and also he will be subject to compensation.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syariyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc) Dona Skd, Khairil; Nur, Muhammad; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14304

Abstract

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah SyarŸiyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan žuqubat tazir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah SyarŸiyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Tazir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.
Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging tumangger, silfia; Arnita, Arnita; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13774

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten Pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat.  Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue