cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
zainal
Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id
Phone
+6285265763318
Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : 24427292     EISSN : 27219232     DOI : https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2016): Maret" : 5 Documents clear
Dampak Perubahan Status Kelembagaan Terhadap Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Wan Sudirman; Detri Karya
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.628 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9341

Abstract

Lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, penyebaran kuesioner dan observasi, serta membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan 55 %. Hal ini disebabkan pegawai baik internal kantor maupun eksternal kantor jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnya kesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari hasil analisis data mengenai dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa Xh2 = 112,30 sedangkan Xt2 = 5,591, artinya Xh2 > Xt2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup baik internal maupun eksternal jarang dilakukan. Perubahan status berdampak pada koordinasi sehingga koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai Sri Astuti; Ellydar Chaidir
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.145 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9342

Abstract

Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 Di Kota Dumai dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat dari Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.
Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Rusli Rusli; Nurman Nurman
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.529 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343

Abstract

Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringnya terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to face dengan informan penelitian yang didasari empat indicator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.
Kualitas Pelayanan Publik Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masayrakat Di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Muhammad Syarif; Sri Wahyuni
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.496 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9344

Abstract

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berbagai jenis pelayanan publik terus dilakukan khususnya dalam bidang pelayanan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun secara umum masih diliputi oleh berbagai permasalahan dan fenemoena-fenomena yang terdapat di dalam organisasi birokrasi pelaksanan yaitu Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kualitatif dengan cara survey dimana data yang diperoleh dilakukan identifikasi atas dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh, kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran yang meliputi analisa serta interprestasi data. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang diteliti dalam penelitian ini yang memberikan tanggapan baik hanya sebesar 27,3%, kemudian responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebesar 33,1% dan selanjutnya yang paling banyak adalah responden yang memberikan tanggapan kurang baik yaitu sebesar 39,4%. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ada 4 faktor antara lain: a) Aspek manajerial; b) Aspek sumber daya manusia; c) Aspek budaya birokrasi; dan d) Aspek politik lokal
Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu Khairul Akmal; Zaini Ali
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.462 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9345

Abstract

Kinerja birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Puskesmas adalah salah satu bentuk birokrasi yang sangat diharapkan kontribusinya dalam membangun kesehatan masyarakat di pedesaan. Sejumlah fakta menggambarkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat penerima layanan seperti di Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah yang mengeluh karena lemahnya pelayanan kesehatan yang mereka terima.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Puskesmas Rambah dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan sejumlah teori kinerja sementara untuk mendapatkan data dipergunakan sejumlah instrumen pengumpul data seperti kuesiner, wawancara observasi serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner dan wawancara, penulis menetapkan sejumlah responden dari pihak Puskesmas sementara masyarakat penerima pelayanan penulis jadikan sebagai informan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari responden, informan dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari dari berbagai sumber seperti data dokumen, Karena tipe penelitian ini adalah eksplonari, maka sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori baik. Kemudian sejumlah hambatan diketahui sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Puskesmas Rambah seperti terbatasnya SDM, fasilitas serta tingkat disiplin pegawai yang masih renda. Karena itu melalui penelitian ini disarankan agar Pemda kabupaten Rokan Hulu untuk menambah Puskesmas Pembantu guna mengurangi kunjungan masyarakat ke Puskesmas Induk sehingga pelayanan dapat di optimalkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Maret Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober Vol. 11 No. 1 (2025): Maret Vol. 10 No. 2 (2024): Oktober Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober Vol. 9 No. 1 (2023): Maret Vol. 8 No. 2 (2022): Oktober Vol. 8 No. 1 (2022): Maret Vol. 6 No. 1 (2020): Maret Vol. 2 No. 1 (2016): Maret Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober Vol. 1 No. 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober Vol. 7 No. 1 (2021): Maret Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober Vol. 4 No. 1 (2018): Maret Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober More Issue