cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
idj@unej.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27755045     DOI : https://doi.org/10.19184/idj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021): May 2021" : 5 Documents clear
Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.844 KB) | DOI: 10.19184/ijl.v2i1.24385

Abstract

Prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam pengikatan fidusia sangat sering dilakukan. Namun, dalam halnya pengikatan fidusia tidak sama dengan pengikatan hak tanggungan, yang mana dalam undang-undang hak tanggungan diperbolehkan digunakan surat kuasa sedangkan pada undang-undang jaminan fidusia tidak diatur mengenai surat kuasa, secara autentik maupun di bawah tangan. Lembaga pembiayaan konsumen sering menggunakan surat kuasa di bawah tangan pada pembebanan jaminan fidusia, padahal dilihat dari peraturannya, sama sekali tidak diatur mengenai penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Namun, secara prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini banyak yang menggunakan. Dari latar belakang itulah, ditemukan permasalahan mengenai surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dalam tranksaksi pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku, artikel, serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada halnya tidak diperbolehkan, namun bila ada peraturan lain yang mengatur mengenai surat kuasa maka diperbolehkan dipergunakannya surat kuasa di bawah tangan.
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat Charina Lucky Pratiwi; Aries Harianto; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.299 KB) | DOI: 10.19184/ijl.v1i2.21975

Abstract

Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dalam keberlangsungan hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Kedudukan pekerja/buruh lebih lemah dibanding dengan pengusaha, maka dalam melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja/buruh salah satunya dengan bergabung kepada serikat pekerja/serikat buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat mandiri, bebas, demokratis dan bertanggung jawab guna mempertahankan, meningkatkan, memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Beberapa peraturan yang melandasi kewajiban serikat pekerja/serikat buruh untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang bewenang dibidang ketenagakerjaan diantaranya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tidak bertentangan dengan asas kebebasan berserikat karena hal tersebut tidak ada keterangan yang jelas mengenai asas yang dianut oleh serikat pekerja/serikat buruh, namun kebebasan berserikat dijadikan dasar atau landasan dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh.
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yeyen Wahyuni
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.074 KB) | DOI: 10.19184/ijl.v2i1.22760

Abstract

Abstrak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif. Kata Kunci: Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia Abstract After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the fiduciary guarantee of not being able to immediately execute the collateral object, if one day the debtor commits a breach of promise, after the Constitutional Court Ruling, there is confusion in the meaning of the phrase his own power ”in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law and Conflict of norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this case they will lose their authority in parating the execution and settlement of the execution of collateral confiscation which is deemed no longer effective. Keywords: Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary
Model Inovasi Minapadi dan Peran Aktor yang Mendukung Diseminasi Inovasi Minapadi di Kabupaten Sleman Diah Fitria Widhiningsih; Mesalia Kriska
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.146 KB) | DOI: 10.19184/ijl.v2i1.23769

Abstract

Dengan dua komoditas pertanian dan perikanan yang dikembangkan, pertanian minapadi menuai pro dan kontra di kalangan petani. Petani dengan tingkat individualism yang tinggi cenderung mengalami kesulitan untuk menjalankan usahatani ini karena minapadi membutuhkan modal, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Akan tetapi, dengan adanya kelompok, kesuksesan usahatani minapadi dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usahatani minapadi adalah jenis inovasi, aktor yang berperan, dan proses diseminasi inovasi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman dan (2) mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam diseminasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan di tiga kelompok tani minapadi di Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui observasi dan in-depth interview dengan mewawancarai informan antara lain ketua kelompok, petani, penyuluh, dan pamong desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis inovasi mulai dari inovasi pra-budidaya, inovasi budidaya, dan inovasi pascabudidaya meiputi pemanenan dan pemasaran. Komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok. Proses diseminasi melibatkan ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian secara intens dan juga pamong desa sebagai role model. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan diseminasi inovasi ialah dengan mengadakan studi banding kelompok tani.
Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh) Binsar Zaroha Ritonga; Y.A Triana Ohouwutun
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.1 KB) | DOI: 10.19184/ijl.v2i1.24420

Abstract

Religion as the lantern of human life teaches various forms of kindness and the value of compassion to all mankind. Without discriminating against the religions adhered to by Indonesian law, it provides protection for religious adherents to practice religion in accordance with what they believe. Religion itself is full of moral values ​​and its eternal value, there are still some people who try to demean, abuse and tarnish religious values. The law moves when there is a human interest that is violated by another human, in this case someone's religious belief is disturbed by another. Article 156a KUHP specifically provides legal protection for anyone who feels disturbed by their sense of comfort in carrying out their religion, both worship activities and other supporting activities in carrying out religion. Article 156a is still far from perfect for providing protection to all religious adherents. There are still differences in the application of the non-criminal element in determining a defendant legally and convincingly committing religious blasphemy to be a problem that must be resolved for academics and norm-makers. The difference in determining the element of a crime occurs in Sampang and Banda Aceh. The element of a criminal act is an important element in determining whether a person has legally and convincingly committed a criminal act or not. The element of a criminal act consists of two elements, namely the subjective element and the objective element, each of which is independent and cannot be combined into one element. The panel of judges combining two elements of a criminal act is deemed inaccurate in providing legal considerations for the accused. Hope for academics and norm-makers to continue to study this blasphemy problem so that it is expected to be able to provide justice, certainty and legal benefits for all people.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): November 2024 Vol 5 No 1 (2024): May 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): May 2024 Vol 4 No 2 (2023): November 2023 Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Vol 3 No 2 (2022): November 2022 Vol 3 No 1 (2022): May 2022 Vol 2 No 2 (2021): November 2021 Vol 2 No 1 (2021): May 2021 Vol 1 No 2 (2020): November 2020