cover
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2021)" : 6 Documents clear
ANALISIS ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.291 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.18

Abstract

This research aims to analyze the procedural and substantial aspects of ijarah muntahiyah bit Tamlik (IMBT) financing in Islamic financial institution which constitutes muamalah fiqh construction in contemporary financial products, because there are still people who doubt the legality of sharia without looking at the procedures and substance, because it was considered a transaction prohibited by the Prophet. The research method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The discussion in this article shows that the procedural aspects of IMBT financing by undertaking an ijarah agreement in advance as the first contract in which there is wa'ad transfer of ownership after the lease period ends. The nature of wa'ad is not binding, so after the lease period ends, it is necessary to carry out a contract of transfer of ownership with a new contract both in grants and sale.The Substantial aspects of IMBT financing from the perspective of the legality of sharia contracts, IMBT is not a series of two contracts that are merged into one unit or carried out at the same time where the mixture results in gharar (unclear), but the contract is arranged in two separate transactions and this is not included in the prohibition of two agreements (contract) in one agreement (contract) that is in the Prophet's hadith. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek prosedural dan substansial dalam pembiayaan ijarah muntahiyah bit Tamlik (IMBT) di lembaga keuangan syariah yang merupakan konstruksi fiqih muamalah dalam produk keuangan kontemporer, sebab masih ada yang meragukan legalitasnya secara syariah tanpa mencermati prosedur dan substansinya, karena dianggap transaksi yang dilarang Nabi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam pembiayaan IMBT dengan dilakukannya akad ijarah terlebih dahulu sebagai kontrak pertama yang didalamnya terdapat wa’ad pemindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Sifat wa’ad tidaklah mengikat maka setelah masa sewa berakhir, perlu dilaksanakan akad pemindahan kepemilikan dengan kontrak baru baik secara hibah maupun jual beli. Aspek subtansial dalam pembiayaan IMBT pada perspektif legalitas akad syariah maka IMBT bukanlah rangkaian dua akad yang tergabung menjadi satu kesatuan atau dilakukan sekaligus yang percampurannya mengakibatkan adanya gharar (ketidakjelasan), melainkan akadnya tersusun dalam dua transaksi yang terpisah dan ini tidak masuk dalam larangan dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) yang ada pada hadits Nabi.
KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Yuyun Juwita Lestari; Iza Hanifuddin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.949 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.22

Abstract

In this article, we will explain about sharia pawnshops and their provisions based on the Fatwa of the MUI National Sharia Council. Meanwhile, according to islam pawning is pawning an item as collateral for debt transactions carried out based on sharia principles. The existence of this pawn can be a solution for the communicaty in meeting their urgent financial needs. The practice of pawning in Indonesia is now growing very rapidly along with the increasing need of the community for fast funds to meet their basic needs. With this, it can inspire several Islamic bank and pawnshops to open pawn services. The method that the author uses in this article is a literature study that examines several previous scientific works and other literature that is in accordance with the theme of sharia pawnshops. With the result of the study obtained by the author, it is hoped that it can be used as a reference for readers. Abstrak Dalam artikel ini akan dijelaskan seputar tentang pegadaian syariah serta ketentuannya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud dengan gadai berdasarkan kaidah Islam itu ialah kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dengan adanya kegiatan gadai itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Di Indonesia praktek gadai ini sudah tumbuh dengan sangat pesat yang beriringan dengan meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat/ mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi bank-bank syariah dan lembaga pegadaian untuk menambah layanan jasa gadai. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu dan literatur lain yang sesuai dengan tema artikel. Harapannya dengan hasil telaah yang diperoleh oleh penulis dapat menjadikan referensi bagi seorang pembaca.
KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS NABI TENTANG RIBA Mohammad Nawir
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.498 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.23

Abstract

This study explores the issue of usury from the point of view of the hadith of the prophet. For the sake of finding supporting data against the argument that usury is not justified in Islamic law. This study uses a hadith science approach and various kinds of scientific approaches as supporters to understand the content of the hadith about usury. In this study, the authors found that before this study many criteria and benchmarks for usury were found in relation to buying and selling, exchanging, saving and borrowing, and knowing the laws of usury transactions clearly. Of course, studies on usury have been written by many Islamic law researchers, including Abdul Gofur with the theme of the concept of usury in the Koran, Riya Rohma Setyawati et al with the theme of usury in the view of Islam, Miriam So Phia with the theme of usury in Islamic jurisprudence, Abdurrahim Abdul Hamid al-sa'ati with the theme al-'illah al-Iqtishadiyah li tahrim al-Riba al-Nasiah wa al-Fadhl. Nevertheless, the author has its own uniqueness in examining the issue of usury in terms of the methods and approaches applied in this study. The approaches applied in this research include: First, the author uses a hadith science approach in conducting research, in order to be able to explore and explore the context of the prophet's hadith accurately. Second, the author uses various scientific approaches that can be a sharp tool in realizing an objective research. Abstrak Penelitian ini mendalami persoalan riba dari sudut pandangan hadis nabi. Demi ditemukannya data penguat terhadap argumen riba itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan ilmu hadis dan erbagai macam pendekatan ilmia sebagai pendukung untuk memahami kandungan hadis tetang riba. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa sebelum penelitian ini telah banyak ditemukan kriteria dan tolak ukur riba dalam kaitannya dengan jual beli, tukar-menukar, simpan pinjam, serta mengetahui hukum transaksi riba secara terang. Tentu saja kajian tentang riba telah banyak ditulis oleh para penelisik hukum Islam di antaranya Abdul Gofur dengan tema Konsep Riba dalam al-Quran, Riya Rohma Setyawati dkk dengan tema Riba dalam pandangan Islam, Miriam So Phia dengan tema Riba In Islamic Jurisprudence, Abdurrahim abdul hamid al-sa’ati dengan tema al-‘illah al-Iqtishadiyah li tahrim al-Riba al-Nasiah wa al-Fadhl. Kendatipun demikian, penulis memiliki keunikan tersendiri dalam mengkaji persoalan riba dari segi metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini di antaranya Pertama, penulis menggunakan pendekatan ilmu hadis dalam melakukan penelitian, agar dapat menelusuri dan mendalami konteks hadis nabi secara akurat. Kedua, penulis menggunakan berbagai pendekatan ilmia yang dapat menjadi alat yang tajam dalam mewujudkan sebuah penelitian yang objektif.
PELAKSANAAN JUAL BELI MURABAHAH DI PASAR HEWAN TRADISIONAL Nilam Sari; Sofyan Bachmid; Malkan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.081 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.25

Abstract

Murabahah is a trust sale and purchase, in which the object of sale is honestly stated, both capital goods and profit by the seller, which is then agreed upon by both parties. This form of transaction is widely known in banking practice, because it was developed by Islamic banking into a financing or murabahah contract. This does not mean that this transaction is only used in banking, without realizing it, this contract has often been used by the public, only because there is still a lack of literacy about muamalah transactions for traders so that many do not understand the contract they use is the murabahah contract in muamalah. The results of the study show that this kind of practice is also carried out by several livestock traders at the Animal Market, Donggala Kodi village. The implementation uses the practice of murabahah transactions where the seller informs the buyer about the purchase price of the goods which in this case are livestock and are mutually agreed upon by both, not only by the seller. Even then, there are still some things that are not completely in accordance with the essence of buying and selling murabahah. Such as entering the costs incurred into business capital. Abstrak Jual beli murabahah ialah jual beli amanah, yang mana objek penjualan dinyatakan secara jujur baik modal barang serta profit oleh penjual yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk transaksi ini banyak dikenal pada praktik perbankan, karena dikembangkan oleh pihak perbankan syariah menjadi sebuah pembiayaan atau akad murabahah. Bukan berarti transaksi ini hanya digunakan pada perbankan saja, tanpa disadari akad ini telah sering digunakan oleh masyarakat hanya saja dikarenakan masih kurangnya literasi tentang transaksi muamalah kepedagang sehingga banyak yang tidak memahami akad yang mereka gunakan ialah akad murabahah dalam muamalah. Hasil penelitian menunjukan praktik semacam ini juga yang dilakukan oleh beberapa pihak pedagang hewan ternak di Pasar Hewan kelurahan Donggala Kodi. Pelaksanaannya menggunakan praktik transaksi murabahah dimana pihak penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga perolehan barang yang dalam hal ini merupakan hewan ternak dan sama-sama disepakati oleh keduanya bukan hanya oleh pihak penjual saja. Meskipun kemudian, masih ada beberapa hal yang belum seutuhnya sesuai dengan esensi dalam jual beli murabahah. Seperti memasukan biaya-biaya yang timbul kedalam modal usaha.
PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA TRAVEL ABU TOUR Basyirah Mustarin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.085 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.26

Abstract

The purpose of this study is 1) to find out how the development of both criminal and civil law from cases that occurred by travel Abu Tour. 2) to find out how to return the loss of the Abu Tour Travel Congregation. The author uses a multidisciplinary approach, namely a juridical approach and an empirical approach. The results of the study indicate that the Makassar District Court's decision that was issued to decide the case was included in the criminal realm) was not an appropriate sanction given to the Abu Tour because of the violation. The law that is committed is not only a public violation (fraud and money laundering) but also a private violation (Wanprestasi against consumers of Umrah and Hajj pilgrims) whose sanctions should be compensation for those who have been harmed, not just imprisonment and fines. As for the losses suffered by the Jama'at Abu Tour, it does not compensate for the entire loss suffered, it is only limited to a few pilgrims who are registered on the priority list held by the Prosecutor's Office. Abstrak Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum baik pidana dan hukum perdata dari kasus yang terjadi oleh travel Abu Tour. 2) untuk mengetahui bagaimana pengembalian kerugian Jemaah travel Abu Tour. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian penunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan menjatuhkan putusan kasus tersebut masuk dalam ranah pidana (pidana penggelapan dan pencucian uang bukan merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan pencucian uang) tetapi juga pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen Jemaah umrah dan haji). Adapun kerugian yang diderita oleh Jemaah Abu tour tidak mengganti keseluruhan kerugian yg diderita, hanya sebatas beberapa Jemaah yang terdaftar pada list prioritas yang dipegang oleh kejaksaan.
PENGARUH PENGETAHUAN MUZAKKI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK MERUPAKAN VARIABEL MODERATING DI ERA COVID 19 Irham Pakawaru
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.562 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v2i2.27

Abstract

The population in this study were Muslim entrepreneurs in the city of Palu. The sampling technique used was the accidental sampling method by prioritizing two conditions, the first being willing to be a respondent, and the second being a person who had paid zakat, as many as 52 respondents, using the slovin formula for determine the number of samples. Data collection techniques using observation techniques and questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis and residual test. The results of statistical processing assisted by the SPSS 23 For Windows program, show that muzakki's knowledge (X1) obtained a value of Tcount > Ttable and has a significant value (sig) less than 0.05 in the coefficients table with a value of a (significant level) 0.05, meaning that this value gives the meaning that the muzaaki knowledge variable (X1) has a significant effect on the compliance of muzakki in paying zakat (Y) and tax credit is not a moderating variable. Abstrak Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling dengan mengedepankan dua syarat, pertama bersedia dijadikan responden, dan yang kedua ia merupakan orang yang pernah membayar zakat, sebanyak 52 responden, dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS 23 For Windows, menunjukan bahwa pengetahuan muzakki (X1) diperoleh nilai Thitung > Ttabel dan memiliki nilai signifikan (sig) lebih kecil dari 0.05 pada tabel coefficients dengan nilai a (tingkat signifikan) 0.05 artinya dengan nilai ini memberikan makna bahwa variabel pengetahuan muzaaki (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat (Y) dan kredit pajak tidak sebagai variabel moderating.

Page 1 of 1 | Total Record : 6