cover
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: FIKIH SIYASAH'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS Taufik, Muhammad; Haeruddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.77

Abstract

This research specifically examines the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (study in Sarude Village, Sarjo District). This research aims to provide knowledge and understanding about the implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Sarude Village, Sarjo District. This research was designed using a type of empirical legal research that wanted to describe the process of the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District). The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation techniques. The results of this research show that the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo Village), based on the results of research conducted by the author in the field, found several phenomena, such as a lack of village funds in terms of making village regulations or rules and in terms of monitoring, accommodating, and channeling community aspirations, running well. The conclusions from this research are: Implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District) has not been well implemented, especially in the field of making regulations with the Village Head. and as for the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District), namely that the BPD applies the principles of Siyasah Jurisprudence and as is done by Ahl al-hall wa al-aqd in Islam. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (study di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yang hendak menggambarkan proses Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude kacamatan Sarjo), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan menemukan beberapa fenomena seperti kurangnya dana Desa dalam hal pembuatan regulasi atau peraturan Desa, dan dari segi pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo), belum terlaksana dengan baik terutama dibidang pembuatan regulasi bersama Kepala Desa. dan adapun Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Keacamatan Sarjo) yaitu BPD menerapkan prinsip Fikih Siyasah dan seperti halnya yang dilakukan oleh Ahl al-hall wa al-aqd dalam Islam.
DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.79

Abstract

The debate over the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7/2017 on General Elections (Election Law) has caused controversy as the age limit is considered a parameter of leader qualification. The purpose of this study is to explore the changes to the requirement and analyze its impact on the 2024 presidential election. The focus of this research includes the dynamics of the change, its impact on the electoral process, and its implications for the democratic system in Indonesia. In addition, this study also explores aspects of maqashid sharia to assess the compatibility of the Constitutional Court's decision with Islamic values. The research method used is a literature study with primary data derived from laws, journals and related information. Data analysis was conducted qualitatively to understand the dynamics of change and its impact on presidential elections. The analysis of history and Islamic principles shows that the election of leaders in Islam emphasizes Islamicity, morality, and the ability to action. In this context, the change in presidential candidate requirements is considered a step to broaden political participation and provide opportunities to young individuals with leadership experience. From a Maqashid Shariah perspective, these changes can be considered in line with the principles of preserving religion, soul and mind. However, long-term evaluation and community engagement are essential to ensure the sustainability and compatibility of these changes with Islamic values. While the change in presidential candidate requirements opens up new opportunities, it also raises debates regarding its long-term implications. Therefore, further evaluation and dialogue with the public is crucial to ensure the compatibility of the changes with Islamic values and the sustainability of the political system in Indonesia. Abstrak Perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan kontroversi karena batas usia tersebut dianggap sebagai parameter kualifikasi pemimpin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan syarat tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap pemilihan presiden 2024. Fokus penelitian ini meliputi dinamika perubahan, dampaknya terhadap proses pemilu, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggali aspek maqashid syariah untuk menilai kesesuaian putusan MK dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data primer yang berasal dari undang-undang, jurnal, dan informasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami dinamika perubahan dan dampaknya terhadap pemilihan presiden. Analisis terhadap sejarah dan prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam menekankan pada keislaman, moralitas, dan kemampuan bertindak. Dalam konteks ini, perubahan persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan kepada individu-individu muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan. Dari perspektif Maqashid Syariah, perubahan ini dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, dan akal. Namun, evaluasi jangka panjang dan pelibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian perubahan ini dengan nilai-nilai Islam. Meskipun perubahan persyaratan calon presiden membuka peluang baru, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai implikasi jangka panjangnya. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dan dialog dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam dan keberlanjutan sistem politik di Indonesia.
IMPLIKASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP MONEY POLITIC MELALUI E-WALLET DALAM PEMILU 2024: IMPLICATIONS OF REGULATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON POLITICAL MONEY THROUGH E-WALLET IN THE 2024 ELECTION Qonita Hamidah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.83

Abstract

This research explores the implications of Law Number 7 of 2017 on the use of e-money in the election realm via e-wallets in the digital era. The research focus is on legal requirements, financial transparency, and risks related to data security. Through document analysis, surveys, interviews, and case studies, this research aims to present an in-depth understanding of the positive and negative impacts of these regulations. Identify how these regulations influence the dynamics of e-wallet use in elections. The main focus of the research is on financial transparency, accountability of political funds, and potential data security risks associated with the use of e-wallets. The results of this research provide a comprehensive picture of changes in money-politics practices along with the implementation of these regulations. In addition, this research also presents recommendations for strengthening the existing regulatory framework, maintaining election integrity, and encouraging the ethical use of e-wallets in the context of the 2024 elections. This research is expected to provide valuable insights for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in facing the challenges and opportunities that arise in the digital era. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pemanfaatan e-money dalam ranah pemilu melalui e-wallet dalam era digital. Fokus penelitian adalah pada ketentuan hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Melalui analisis dokumen, survei, wawancara, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang dampak positif dan negatif dari regulasi tersebut. Mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut memengaruhi dinamika penggunaan e-wallet dalam pemilu. Fokus utama penelitian adalah pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, serta potensi risiko keamanan data dalam penggunaan e-wallet. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan praktik money politic seiring dengan implementasi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, menjaga integritas pemilu, dan mendorong penggunaan e-wallet secara etis dalam konteks pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.75/MENHUT-II/2014 TENTANG POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN TINJAUAN FIKIH SIYASAH: IMPLEMENTATION OF FORESTRY MINISTER REGULATION NUMBER P.75/MENHUT-II/2014 CONCERNING FORESTRY POLICE IN PREVENTING FOREST DAMAGE FIKIH SIYASAH REVIEW Aulia Mayasari; Gani Jumat
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.84

Abstract

Forest protection is a very important activity because the facts show that forest destruction in Indonesia has reached a very worrying level. Therefore, it is very appropriate for the government to pay attention to forest protection. The Forestry Police, as the front guard in guarding forests based on the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, has the task and function of carrying out the protection and security of forests, forest areas, and forest products. Of course, forest damage will not occur if the Forestry Police carry out their duties and functions well. The description in this thesis departs from the problem of how to implement Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 concerning Forestry Police in preventing damage to the Lore Lindu National Park Forest? and how is the Siyasah Fikih Review of the Implementation of the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 Concerning Forestry Police in preventing forest damage in Lore Lindu National Park? This research uses an empirical judicial approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. From the research results, it was concluded that the Forestry Police, especially in the Lore Lindu National Park Forest, had carried out their duties in accordance with the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 through preemptive, preventive, and repressive activities. These three steps have been carried out. However, there are still several obstacles faced in the field, such as a lack of personnel, difficult terrain to traverse, and economic problems in the community, which also influence the success of the duties of the Forestry Police themselves. Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, In an effort to carry out their duties and functions, the Forestry Police also provide education and invite the public to work together to preserve nature. Judging from the Siyasah Fikih, the duties of the Forestry Police are in accordance with the principles of the Siyasah Fikih, which include the principles of human position on earth, leadership, commanding good and evil, responsibility of the leader, and obedience of the people. Abstrak Perlindungan Hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan. Polisi Kehutanan sebagai garda terdepan dalam penjagaan hutan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Tentunya kerusakan hutan tidak akan terjadi apabila Polisi Kehutanan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Uraian dalam skrispsi ini berangkat dari masalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dalam mencegah kerusakan Hutan Taman Nasional Lore Lindu?, dan bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan dalam menecegah kerusakan hutan Taman Nasional Lore Lindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksai data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian, menyimpulkan Polisi Kehutanan khususnya di Hutan Taman Nasional Lore Lindu telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif. Adapaun ketiga langkah tersebut telah dilakukan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan seperti kurangnya personil, sulitnya medan yang dilalui dan permasalahan ekonomi masyarakat yang turut mempengaruhi keberhasilan tugas dari Polisi Kehutanan itu sendiri Polisi Kehutanan merupakan pelaksana aturan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan sesuai amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Polisi Kehutanan juga memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah mengenai tugas-tugas Polisi Kehutanan tersebut telah sesuai dengan prinsip- prinsip Fikih Siyasah yang meliputi prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, kepemimpinan, amar ma’ruf nahi mungkar, tanggung jawab pemimpin, dan ketaatan umat.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK: EFFECTIVENESS OF PALU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2012 CONCERNING LIVESTOCK CONTROL Muhajir; M. Taufan B; Besse Tenriabeng Mursyid
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.86

Abstract

Regional Regulations (Perda) are the main pillar that covers the realization of regional autonomy. The existence of Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Livestock Control does not make Palu City more orderly because, in fact, livestock such as cows and goats can be found roaming freely on the streets of Palu City, especially in West Palu District. This problem makes transroad users anxious, especially two-wheelers and the local community. This research starts with the problem, namely, how effective Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning livestock control is, and what are the factors that influence the effectiveness of Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning livestock control? The approach used in this research is an interdisciplinary approach, which is an approach to solving a problem by using a review of various points of view. In this research, empirical legal research is used, a research method that reviews the function of a law or rule in terms of its application within the scope of society. This research method is also called sociological legal research. The results of the research show that there are several factors that are weaknesses in the Regional Regulations regarding the control of livestock animals, namely, 1) lack of public awareness 2) lack of government outreach 3) lack of supervision and firmness 4) inadequate facilities and infrastructure, and 5) community culture. Abstrak Peraturan Daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Ternak tidak menjadikan Kota Palu menjadi lebih tertib karena pada faktannya hewan ternak seperti sapi, dan kambing dapat dijumpai bebas berkeliaran dijalan Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Barat. Persoalan tersebut membuat resah para pengguna jalan trans, khususnya roda dua dan masyarakat setempat. Penelitian ini berangkat dari masalah yaitu, Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Apakah Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, (interdisciplinary approach) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam Peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak tersebut yaitu, 1) kurangnnya kesadaran masyarakat 2) kurangnnya sosialisasi pemerintah 3) tidak adannya pengawasan dan ketegasaan 4) sarana dan prasarana yang tidak memedai serta 5) budaya masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5