cover
Contact Name
yasef firmansyah
Contact Email
yasef@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6285697554076
Journal Mail Official
hafiid@dsn.moestopo.ac.id
Editorial Address
Sekretariat FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jl. Hanglekir I/8, Jakarta Pusat 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Public Administration Journal (PAJ)
ISSN : -     EISSN : 26210983     DOI : -
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. PAJ: Public Administration Journal, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal" : 6 Documents clear
PENGARUH KOMPETENSI DAN INTEGRITAS PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH IV INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Nugraha, Kukuh Setya
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan integritas pegawai secara bersama-sama terhadap efektivitas pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) diduga kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2) diduga integritas pegawai berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (3) diduga kompetensi dan integritas pegawai secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survey dengan paradigma penelitian asosiatif. Sampel diambil dengan teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 orang responden. Instrumen pengumpulan data penelitian untuk variabel kompetensi dan integritas pegawai serta efektivitas pengawasan menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap efektivitas pengawasan dengan nilai korelasi 0,676, nilai koefisien determinasi 0,457 (45,7%) dan nilai signifikansi 5,185 (0,000 0,05). (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara integritas pegawai terhadap efektivitas pengawasan dengan dengan nilai korelasi 0,686, nilai koefisien determinasi 0,471 (47,1%) dan nilai signifikansi 5,339 (0,000 0,05). (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan integritas pegawai secara bersama-sama terhadap efektivitas pengawasan dengan nilai korelasi 0,718, nilai koefisien determinasi 0,485 (48,5%) dan nilai signifikansi 16,538 (0,000 0,05).
PENGARUH KOORDINASI DAN TERTIB ADMINISTRASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH REPUBLIK INDONESIA Riyanto, Dwi
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Koordinasi Dan Tertib Administrasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menegah Republik Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh koordinasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia. (2) Terdapat pengaruh tertib administrasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia. (3) Terdapat pengaruh koordinasi dan tertib administrasi secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, yang bertujuan menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti. Sedangkan pengumpulan data dalam metode eksplatif dilakukan dengan pendekatan survei. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh Koordinasi (X1) terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia sebesar 0.181 atau 0,181, sehingga variasi peningkatan dan penurunan Efektivitaspengelolaan dana BOS dapat dijelaskan oleh variabel Koordinasi (X1) sebesar 18,1%. (2) Terdapat pengaruh Tertib Administrasi (X2) terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia sebesar 0,332 atau 33,2%, dengan demikian variasi peningkatan dan penurunan Efektivitaspengelolaan dana BOS (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Tertib Administrasi (X2) sebesar 33,2%. (3) Terdapat pengaruh Koordinasi (X1) dan Tertib Administrasi (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia sebesar 0.335 atau 33,5% dengan demikian variasi peningkatan dan penurunan Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Koordinasi (X1) dan Tertib Administrasi (X2) secara bersama-sama sebesar 33,5%.
MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA INSAN MULIA INFORMATIKA JAKARTA TIMUR Rizal, Muhammad
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dana BOS dilakukan di sekolah tersebut, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai manajemen dana BOS. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen keuangan publik, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pendekatan teori sistem digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai komponen dalam manajemen dana BOS saling berhubungan, seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dana BOS telah dilakukan sesuai dengan standar pembiayaan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) BOS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun, terdapat kendala seperti pengajuan anggaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dan keterlambatan dalam penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana BOS umumnya telah sesuai dengan juknis, tetapi sering kali terjadi pengeluaran insidental di luar RKAS. Selain itu, keterlambatan pencairan dana BOS menyebabkan sekolah harus mencari dana talangan untuk menutupi kebutuhan mendesak. Evaluasi dan pengawasan dana BOS dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan eksternal oleh instansi terkait. Namun, beberapa kendala yang ditemukan meliputi kesalahpahaman dalam interpretasi juknis, pengarsipan dokumen yang kurang tertib, serta perubahan juknis yang sering terjadi sehingga memengaruhi konsistensi pengelolaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan sekolah, sesuai dengan prinsip teori manajemen keuangan publik, dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan dana BOS agar lebih optimal dan transparan.
ANALISIS SISTEM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TALI ASIH PURNA BHAKTI DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rio, Luhut Fedrik
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumusan masalah dalam penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi  Bantuan Sosial Tali Asih Purna Bhakti di Sekretariat Jenderal, Kemendagri. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penentuan dan faktor-faktor serta apakah tali asih sudah dapat memenuhi kebutuhan pegawai di Sekretariat Jenderal Kemendagri dimasa Covid-19 dan pengaruh  Bantuan Sosial Tali Asih Purna Bhakti di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode kualititatif. Informan yang diwawancarai berjumlah 5 orang terdiri atas satu orang Sekretaris KORPRI Kemendagri, satu orang Eselon III di Sekretariat KORPRI, satu orang Eselon IV Biro Keuangan dan Aset, dan dua orang JFU di Sekretariat Jenderal. Penelitian ini menemukan berlaku di Kemendagri didasarkan pada aspek produktivitas dan disiplin kerja. Produktivitas kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya. Disiplin kerja adalah kesanggupan pegawai dalam mentaati kewajiban kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saran peneliti bersifat konstruktif yaitu agar konsisten dilakukan evaluasi terhadap pegawai, penerapan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin kerja disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS guna meningkatkan disiplin dan kinerja PNS. Serta pentingnya memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis kepada pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Timotius, Timotius
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan serta anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodaisi kepentingan partai politik. (3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima.
Pengaruh Lingkungan kerja dan profesionalisme terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Yulihardi, Yulihardi
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan kerja dan profesionalisme terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini menyajikan sebuah konteks yang unik, di mana standar kinerja birokrasi metropolitan yang tinggi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada realitas tantangan geografis, infrastruktur, dan sosial khas daerah kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei asosiatif kausal. Sampel penelitian adalah seluruh ASN di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dengan total 92 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (t=3,124; p=0,002); (2) profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (t=4,589; p=0,000); dan (3) lingkungan kerja dan profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (F=45,678; p=0,000). Koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,652 menunjukkan bahwa 65,2% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Temuan ini menggarisbawahi bahwa variabel lingkungan kerja, khususnya dimensi fisik seperti keamanan dan fasilitas, diperkuat oleh faktor-faktor kontekstual seperti cuaca ekstrem dan keterbatasan infrastruktur. Demikian pula, profesionalisme tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari resiliensi, adaptabilitas, dan inovasi dalam menghadapi kondisi operasional yang sulit. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup penguatan infrastruktur pendukung kerja, pengembangan program peningkatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan penerapan kebijakan SDM afirmatif seperti insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6