cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Taufik Rachman
Contact Email
rachman.taufik07@gmail.com
Phone
+6281353411352
Journal Mail Official
jfhummat@gmail.com
Editorial Address
Jalan K.H. Ahmad DahlanNo. 1. Pagesangan Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : -     EISSN : 29638860     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH) adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat yang berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (FH-UMMAT). JPRH merupakan wadah akademik untuk mempublikasi berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2022): Juli" : 5 Documents clear
PENINGKATAN PEMAHAMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.062 KB)

Abstract

Perangkat Desa Bukit Tinggi Kec. Gunungsari sebagai aparatur pemerintah desa mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan berkembangnya era reformasi dan otonomi daerah. Pelayanan publik di Desa Bukit Tinggi masih menjadi masalah hingga saat ini karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada publik seringkali dianggap belum baik dan memuaskan.Kesadaran perlunya pelayanan publik yang baik dan memuaskan sebenarnya telah tumbuh diri pemerintah sebelum era reformasi, namun belum diikuti dengan pelaksanaan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efesiensinya. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi dan kategori yang kontinumnya sangat tidak memusaskan/sangat tidak efektif/effesien, hingga yang terbaik pelayanannya yang dikategorikan pelayanan publik yang prima.
SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN ABSEN ONLINE BERBASIS ANDROID DI PEMERINTAH DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR salmin salmin; Anies Prima Dewi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.507 KB)

Abstract

Sistem absensi saat ini perlu memerlukan pembaharuan sistem yang baru. Karena dengan melakukan hal ini akan berdampak sangat baik bagi Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dilihat dari sisi efisien, efektif, dan cepat. Dalam hal ini Kantor Desa Masbagik Utara Baru berlomba membuat sistem absensi yang dapat berjalan pada teknologi saat ini seperti smartphone android. Hal tersebut membutuhkan sebuah design rancangan sebelum sistem ini dibuat sehingga dapat mengetahui permasalahan dan solusi pada sistem yang akan dibuat. Design sistem absensi online digunakan untuk mempercepat absen hanya melalui smartphone android yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Hal ini membutuhkan jaringan lokal yang berjarak hanya didalam lingkungan Kantor Desa Masbagik Utara Baru sehingga karyawan tidak dapat absen diluar Kantor Desa Masbagik Utara Baru. Apabila Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru beralih menggunakan smartphone android, Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru hanya perlu menyiapkan server untuk mengendalikan/mengatur data yang masuk dan pengaturan jam masuk dan pulang. Dan perlu juga jaringan WIFI lokal untuk menghubungkan smartphone android dengan server, jaringan ini juga di atur agar jangkauannya hanya wilayah Kantor Desa Masbagik Utara Baru saja karena untuk menghindari karyawan curang yang absen dari luar Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru. Sistem absensi dengan cara ini sangatlah efektif dan harga yang dikeluarkan tergolong murah dan terjangkau.
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG BANTEN ahmad ahmad
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.699 KB)

Abstract

Peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan kepada daerah  sementara penegakan peraturan daerah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam rangka untuk menyelenggarakan ketertiban, ketentraman dan Perlindungan masyarakat. Dalam Penegakan perda pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja dilakukan secara preventif dan represif dengan memberikan ruang yang cukup agar masyarakat dapat berpartisipasi.Maraknya penyebaran peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai tingkat kritis yang menjadi momok menakutkan serta menjadi prihatin serius dari aparat hukum maupun pemerintah untuk memberantas dan membasminya. Masalah miras yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa/kelurahan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak dan mulai dari pejabat hingga orang biasa. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah di langsungkan adalah untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya bahaya miras bagi staf kelurahan dan masyarakat di Kota Tangerang, Prov. Banten, agar mereka mengetahui bahaya narkoba serta regulasi larangan penyalahgunaan miras secara melawan hukum.
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DESA MARIA UTARA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA Hilman Syahrial Haq
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.242 KB)

Abstract

Menurut daftar indeks risiko kebencanaan yang dikeluarkan oleh United Nations University (World Risk Report, 2016), Indonesia menduduki peringkat 36 dari 171 negara dan dikategorikan sebagai indeks risiko sangat tinggi. Kondisi risiko bencana tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang secara geografis Indonesia berada di daerah rawan bencana.Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan dalam konsep pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang pada masa transisi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif atau pengurangan risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana atau dikenal dengan PRB (Disaster Risk Reduction/DRR) adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, selain regulasi yang bersifat sektoral yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya. Disamping itu, metode pengabdian dilakukan dengan pola ceramah dan diskusi terutama mengenai teknik penyusunan Perdes (law making process) dan dinamika penegakan hukum kebencanaan di masyarakat pada umumnya.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN/ATAU JASA (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah) Edi Yanto; imawanto imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.439 KB)

Abstract

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya hal ini disebabkan karena masih rendah dan minimnya tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang kesadarannya masih kurang terutama apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta langkah yang harus dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya masyarakat dilihat dari kehadirannya cukup memuaskan.Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka tingkat pemahamanan masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen semakin meningkat termasuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, masyarakat ingin membentuk team advokasi perlindungan konsumen di tingkat desa yang diharapkan dapat mendampingi dan mengadvokasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan konsumen yang dihadapi masyarakat. Serta masyarakat ingin mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten lombok tengah sebagai sarana dalam mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026): Januari Vol 4, No 2 (2025): JULI Vol 4, No 1 (2025): Januari Vol 3, No 2 (2024): JULI Vol 3, No 1 (2024): JANUARI Vol 2, No 2 (2023): Juli Vol 2, No 1 (2023): JANUARI Vol 1, No 2 (2022): Juli Vol 1, No 1 (2022): Januari