cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022)" : 9 Documents clear
Analisa Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) Alvizt Vega desra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.541 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8303

Abstract

This study aims to identify and analyses the regulation and implementation of Good Corporate Governance or good corporate governance for mutual insurance companies in Indonesia. And to find out what the responsibilities of the statutory manager appointed by the OJK that are to restructure AJB Bumiputera towards the application of good corporate governance principles. This research was conducted using a normative juridical approach because it uses library materials as the main material, namely primary legal materials consisting of basic norms or rules, provisions of laws and regulations relating to the principles of Good Corporate Governance, especially in insurance companies. The results show that the application of the principles of Good Corporate Governance at AJB Bumiputera has been carried out in accordance with the company's articles of association, but it is still not optimal and adequate due to the absence of regulations that specifically regulate the Mutual Insurance Business in Indonesia. The statutory manager's responsibility for implementing the principles of good corporate governance has been carried out with maximum efforts, although it has not been in line with expectations. Because until now, AJB Bumiputera has not been able to make payment of claims that are due to policyholders, which is a violation of the principles of fairness.
ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PERIZINAN USAHA TAMBANG BATUAN PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU) Nofrizal Nofrizal; Hayatul Ismi; Almadison Almadison
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.755 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8308

Abstract

The legal principles of mining management in Law no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining based on the principles of benefit, fairness, and balance; siding with the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability; sustainable and environmentally sound. The concept of sustainable development is not only a balance between economic, social and environmental in an effort to carry out existing development, but also emphasizes efforts to accommodate the principle of justice between generations. The purpose of this paper is to find out the direction of mining policy for sustainable development (a case study of rock mining business licensing after Law number 23 of 2004 in Rokan Hulu Regency, Riau), so that what happened in Rokan Hulu Regency experienced a buildup of Mining Business Permits with the transition of management The permission. From this writing, it is hoped that the Mining Business Permit policy can be carried out properly so that mining for sustainable development can be realized
Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Mohd. Yusuf Daeng M; Geofani Milthree Saragih; Fadly YD
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.845 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8306

Abstract

Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (visum et repertum). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHAP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Lingkungan Di Kota Pekanbaru El Syabrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.309 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8305

Abstract

Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru dan bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan secara optimal. Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut : Pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya, Kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau Gusliana HB; Mardalena Hanifah; Sukamarriko Andrikasmi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8315

Abstract

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan, korupsi kehutanan dan lain sebagainya yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun disayangkan keberadaan perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini di Provinsi Riau antara lain : pertama, minimnya anggaran yang disediakan Kedua, Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit, Ketiga, kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas. Keempat, kesulitan menentukan lokasi lahan, terkadang lahan yang diberikan kepada masyarakat sangat sulit untuk dijangkau, Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis. Untuk mengatasi hambatan di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya : pertama, tersedianya anggaran yang memadai. Kedua, Dipermudah perizinan dan administrasi Ketiga, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan. Keempat, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat bernilai ekonomis. Oleh karena itu perlu adanya suatu Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau dengan menekankan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama untuk menjaga hutan dan melestarikannya secara berkelanjutan
Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Mardalena Hanifah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8276

Abstract

Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi akan mengubah kebiasaan berperkara di pengadilan melalui litigasi atau gugat menggugat. Para pihak penggugat dan tergugat harus memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparsial yang dinamakan mediator. Cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak, keluarga dan masyarakat. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa. Permasalahannya, bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Asas-asas hukum menampakkan diri ke permukaan melalui aturan hukum. Asas hukum juga dapat mengalami perubahan, perubahan asas hukum sangat lambat dibandingkan dengan peraturan hukum. Penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Fakta di Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.
Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu setia putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8385

Abstract

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sebagai salah satu bentuk hukum waris yang memiliki ciri khas, ada di dalam masyarakat adat melayu di wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ahli  waris  dan harta waris pada  masyarakat adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu  dan bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hukum waris adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan partilineal. Sistem hukum waris adat yang digunakan lebih kepada Hukum Islam di mana bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh tokoh adat/agama dan dihadiri oleh ahli waris dalam musyawarah keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami-istri (orang tua), setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Namun, setelah mengetahui bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.
PROBLEMATIKA PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA TINDAK KORUPSI DI INDONESIA Al fikri
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8320

Abstract

Posisi kepala daerah di Indonesia sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah. Terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah sebagai tersangka maupun terdakwa. Namun, peraturan yang ada selama ini masih memberi ruang para pelaku korupsi dari unsur Kepala Daerah untuk tetap ikut berkompetisi pada pemilihan kepala daerah, bahkan tetap dilantik menjadi Kepala Daerah. Walaupun tetap diberhentikan sementara setelah pelantikan, hal ini justru akan menimbulkan problematika yakni benturan kepastian hukum dan keadilan. Pada penelitian ini metode penelitian hukum normatif yang juga dalam penyajiannya akan memaparkan problematika pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang dikemas secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku dan memberikan masukan mengenai konsep ideal mengenai peraturan terkait pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Perlu adanya konsitensi pemerintah khususnya penyelenggara pelantikan Kepala Daerah untuk mendukung pemberantasan korupsi, salah satunya adalah dengan menunda pelantikan Kepala Daerah yang sedang menjalani proses hukum dengan status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.
Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8307

Abstract

mengenai masalah yang timbul, hal ini disebabkan agen masih kurang memahami perjanjian asuransi, sehingga masyarakat masih kurang paham dengan asuransi yang diikuti. Oleh karena agen itu harus membaca dan memahami isi perjanjian sehingga dalam menerangkan kepada tertanggung agen tidak salah dan tertanggung juga dapat memahami isi perjanjian tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue