cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 20 No 2 (2016):" : 12 Documents clear
Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi Rifqotunnisa, Rifqotunnisa
Reformasi Hukum Vol 20 No 2 (2016):
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v20i2.11

Abstract

Regional Regulation Number 02 Year 2012 About Land Tax and Rural and Urban Buildings in Bekasi City is a mandate from Law Number 28 of 2009 on Regional Tax and Retribution. the effectiveness of the implementation of administrative sanctions in Bekasi City Regulation Nomo 2 of 2012 on Land and Rural Land and Urban Tax already effective, because it is running in accordance with the provisions, this can be seen when taxpayers who violate the provisions of making payments then the sanctions have been determined and the penalty recorded in the payment letter accompanied by the principal of payment. Other assessments are also based on questionnaire data from 60 respondents who said it was effective as much as 68.33%. Factors causing administrative sanction from the local regulation do not run in other ways: Economic Factors, and Communication Factors. The settlement can be through the law of mormatif and beyond normative law by making a statement signed by the kelurahan, and the need to increase socialization every year. ABSTRAK Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah efektif, karena sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, hal ini dapat dilihat ketika wajib pajak yang melanggar ketentuan melakukan pembayaran maka sanksinya sudah ditentukan dan dendanya tercatat dalam surat pembayaran yang disertai pokok pembayaran. Penilaian lainnya juga berdasarkan data kuesioner dari 60 responden yang menyatakan sudah efektif sebanyak 68,33%. Faktor-faktor yang menyebabkan sanksi administrasi dari Perda tersebut tidak berjalan antala lain: Faktor Ekonomi, dan Faktor Komunikasi. Penyelesaiannya dapat melalui hukum mormatif dan diluar hukum normatif yaitu dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani pihak kelurahan, serta perlunya peningkatan sosialisasi tiap tahunnya.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU-SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH: Sutan Tanjung admin, admin; Hariz Hamdallah, Muhammad Andika
Reformasi Hukum Vol 20 No 2 (2016):
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v20i2.12

Abstract

One of the functions of the Regional People's Legislative Assembly is to oversee the management of APBD which is a form of policy interpretation, political commitments and priorities in deciding where regional money should be spent and from which funds should be collected. DPRD Labuhanbatu-Selatan as a formal institution that is officially instituted is the voice of the needs of the people, it becomes very important that the supervision of budget management. In supervising APBD management, the Labuhanbatu-Selatan DPRD requires clear guidelines on mechanisms and procedures regulated by local regulations. This is in accordance with what is implied in the Decree of the Minister of Home Affairs No. 29 of 2002 on About the Guidelines for Management, Accountability and Supervision of Regional Finance as well as the Procedures for the Formulation of Regional Revenue and Expenditure Budget, Implementation of Regional Financial Procedures and Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget Calculations. However, until now the Regional People's Legislative Assembly of Labuhanbatu-Selatan Regency has not yet regulation (Local Regulation) which regulates the guideline of the implementation of the supervisory function on the management of APBD so that in carrying out its supervisory function, the DPRD of Labuhanbatu-Selatan Regency still has obstacles. The scope of this research is to use normative research procedure. The purpose of this research is to know the Implementation of DPRD Oversight Function on Management of Regional Budget and Expenditure (APBD) of Labuhanbatu-Selatan Regency Based on Law Number 9 Year 2015 About Local Government. The research approach used is the approach of legislation and conceptual approach and approach with interview method. This type of legal material consists of primary legal materials, secondary legal materials, and Al-qur'an Hadist. The technique of collecting legal materials used is literature study which is then processed by using the legal material selection system in data processing techniques. The legal material was analyzed and then drawn conclusions and then provided a prescriptive of the results of the study. Based on the results of research that has been obtained, it can be concluded that the implementation of the function of supervision DPRD Labuhanbau-South district of APBD management is still not maximized. This is because there is no regulation that specifically regulates the supervision system on APBD management. ABSTRAK Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutus kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana yang harus dikumpulkan. DPRD Labuhanbatu-Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara kebutuhan rakyat, maka menjadi sangat penting adanya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD, DPRD Labuhanbatu-Selatan membutuhkan pedoman yang secara jelas mengenai mekanisme dan prosedur yang diatur dengan peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun hingga saat ini DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan belum Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur khusus mengenai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasaannya 0DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan masih terdapat kendala-kendala. Ruang lingkup penilitian ini adalah menggunakan tata cara penilitian normatif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu-selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan dengan metode wawancara. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan Al-qur’an Hadist. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Labuhanbau-Selatan terhadap pengelolaan APBD masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada Perda yang mengatur khusus mengenai sistem pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 3 (2025): December Edition Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue