cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufiq Effendy Wijatmoko
Contact Email
jurnalwicarana@gmail.com
Phone
+62274 378431
Journal Mail Official
jurnalwicarana@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, , Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wicarana
Published by Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
ISSN : 28290356     EISSN : 28290291     DOI : https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Redaksi Jurnal Wicarana menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: artikel hasil Penelitian; dan artikel konseptual berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2022): Maret" : 5 Documents clear
Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Indaryanto, Wisnu
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.285 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.3

Abstract

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Problematika yang menarik untuk dianalisis terkait hukum pidana dalam Peraturan Daerah, yaitu mengenai kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Problematika tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisis tentang Interpretasi mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dianggap perlu untuk menjawab permasalahan interpretasi dan formulasi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah selama ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pembentuk Peraturan Daerah dalam hal merumuskan ketentuan Pidana kurang memahami regulasi dan doktrin dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari pandangan punitif yang berpandangan harus memasukan ketentuan pidana dalam perumusan Peraturan Daerah. Sedangkan saran yang diberikan penulis adalah: pembentuk Peraturan Daerah perlu berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana karena sifat ultimum remedium-nya; dan dalam formulasi penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah, selain pemahaman mengenai regulasi dan doktrin dalam hukum pidana, sebaiknya perlu meningkatkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal.
Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Respati, Indiah
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.405 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.6

Abstract

Dalam mewujudkan keadilan restoratif dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan harus disikapi dengan kesiapan yang baik oleh seluruh lapisan masyarakat baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat agar memiliki persepsi yang sama menyadari serta mampu menjalankan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam proses menuju pemulihan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali di lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dalam hal ini Bapas Kelas II Wonosari melakukan kolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang meliputi POKMAS dibidang kepribadian, kemandirian, Hukum dan Kemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan POKMAS LIPAS dalam keberhasilan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data SDP, SIMONAS dan laporan perkembangan pembimbing kemasyarakatan menunjukkan penurunan tingkat pengulangan tindak pidana dan diterimanya klien pemasyarakatan di masyarakat dengan baik. Untuk keberhasilan dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan berkolaborasi menjalin hubungan yang baik dengan terbentuknya sinergitas pemerintah, pihak swasta dan lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial. Kata Kunci: POKMAS, Klien Pemasyarakatan, Pembimbingan.
Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2019: Tinjauan Substansi dan Implementasi Penilaian Kinerja PNS Rohman, Muhamad Arif
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.705 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.7

Abstract

Penilaian kinerja PNS memiliki peranan sangat penting dalam melihat sejauh mana PNS memberikan kinerja terhadap organisasi, menentukan dalam pengembangan kompetensi dan jenjang karier. Dalam pelaksanaannya, penilaian kinerja PNS masih sering terdapat bias yang mengakibatkan penilaian hanya sebatas formalitas belaka. Menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana perbandingan antara PP 46/2011 dengan PP 30/2019 ditinjau dari segi substansi dan implementasi terkait penilaian kinerja pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Diharapkan dengan tulisan ini, setiap pegawai dapat lebih memahami terkait prosedur penilaian kinerja PNS, mulai dari menyusun sasaran kinerja, pelaksanaan, sampai dengan penilaian kinerja. Penilaian terhadap kerja PNS telah mengalami transformasi dari mulai diberlakukannya DP3 melalui PP 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, kemudian diganti dengan PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan yang terakhir dengan terbitnya PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Dalam dua regulasi terakhir terdapat beberapa perbedaan baik dari segi substansi maupun implementasinya. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dari segi substansi, antara PP 46/2011 dan PP 30/2019 memiliki beberapa perbedaan yang harus diperhatikan dalam penyusunan sasaran kinerja yang akan menjadi dasar untuk pencapaian target.
Kebijakan Visa Dan Ijin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi Di D.I Yogyakarta Indrady, Andry; Sampurno, Agung; Widati, Dwi Retno; Nugroho, Okky Chahyo
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1090.077 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.8

Abstract

Kebijakan visa dan izin tinggal keimigrasian bagi penanam modal asing dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta adalah untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi, serta bentuk kemudahan dan fasilitas keimigrasian yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dengan menggunakan perspektif helicopter view. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta dan jumlah investor asing terus bertambah jumlahnya untuk berinvestasi D.I. Yogyakarta. Lebih lanjut, kebijakan keimigrasian khususnya izin tinggal keimigrasian dapat menjadi stimulus kebijakan dalam rangka peningkatan penanaman modal asing. Sebagai kontribusi akademis, kajian ini telah memberikan lesson learnt bagi Indonesia yang diambil melalui metode Perbandingan dengan beberapa negara yang menjadi role model pengembangan kebijakan keimigrasian di tataran internasional dalam rangka perbaikan kualitas kebijakan keimigrasian, khususnya bagi investor asing di Indonesia. Pada bagian akhir, penulisan ini juga memberikan rekomendasi untuk dilakukan redesain kebijakan keimigrasian dalam rangka menciptakan kebijakan yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan situasi di tataran global.
Pengakuan Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Purnomo, Heru
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (967.886 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.17

Abstract

Tanah Kasultanan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sultanaat Grond (SG) dan tanah Kadipaten atau yang lebih dikenal dengan istilah Pakualamanaat Grond (PAG) sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara hukum administrasi pertanahan untuk pendaftaran tidak dapat dilakukan karena belum adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pendaftaran tanahnya. Kajian terhadap pengakuan hak atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan hak atas tanah milik Kadipaten Pakualaman diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang penjabarannya diikuti dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa “Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat”. Pengakuan negara atas kepemilikan tanah Kasultanan dan kepemilikan tanah Kadipaten tidak terlepas didasari dari sejarah bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah (bumi) kekuasaan sebagai negeri yang dijalankan oleh kerajaannya secara sendiri-sendiri sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekuasaan atas wilayah (bumi) kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh Sultan Hamengku Buwono terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam terhadap wilayah (bumi) kekuasaan Kadipaten Pakualaman dan rekognisi Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang secara politik memutuskan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): September Vol 4 No 1 (2025): Maret Vol 3 No 2 (2024): September Vol 3 No 1 (2024): Maret Vol 2 No 2 (2023): September Vol 2 No 1 (2023): Maret Vol 1 No 2 (2022): September Vol 1 No 1 (2022): Maret