cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM Rachmasari, Annisa; Arifin, Zaenal; Astanti, Dhian Indah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.244 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5564

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses  ilegal  melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan  ilegal  pada  internet.  Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film  ilegal  yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film secara  ilegal  itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/ilegal.  Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.Kata Kunci  : Film; Hak Cipta;  Perlindungan Hukum;  Telegram. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PRODUCT LIABILITY DALAM PRODUK MI INSTAN IMPOR BERSERTIFIKAT HALAL PALSU DI SEMARANG Putra, Yana Arnanda; Triasih, Dharu; Septiandani, Dian
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.006 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5562

Abstract

This scientific article talks about Fake halal-certified imported instant noodle products circulating in Semarang make Muslim consumers uneasy and concerns arise to buy these imported instant noodle products at minimarkets and E-Commerce. This study discusses Consumer Protection of imported instant noodle products that are certified halal fake in Semarang and the Implementation of Legal Protection for consumers and product liability in imported instant noodle products that are certified fake halal in Semarang. The methods used in this research include the type of research is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. The form of legal protection for consumers is in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees as well as supervision from BPJPH and MUI in carrying out the certification process of halal products and product liability or product liability for business actors in carrying out their functions as producers and importers of imported instant noodle products. In the implementation of the application of legal protection for consumers by carrying out policies and supervision in accordance with the authority regulated by the legislation. The right of consumers to obtain legal protection and obligations of business actors after obtaining a halal certificate has been regulated in the Halal Product Guarantee Law and the existence of administrative sanctions and criminal sanctions. And the implementation of the implementation policy of the Halal Product Guarantee Operator can be done with an awareness of responsibility in realizing security, safety and comfort.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS COVER LAGU "AKAD" PAYUNG TEDUH) Meutia, Olga Thedasya; Kridasaksana, Doddy; Heryanti, B. Rini
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5550

Abstract

ABSTRAK Perlindungan hak cipta terhadap cover lagu di Youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada ekspresi pencipta dan bukan kepada ide atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Salah satu yang peling sering menjadi masalah adalah menyanyikan ulang lagu di platform Youtube, menyanyikan ulang sendiri merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi asli. Pihak-pihak yang melakukan cover lagu tidak menyadari bahwasannya setiap lagu telah dilindungi oleh hak cipta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta tentang cover lagu melalui youtube ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta untuk mengetahui upaya pengoptimalan perlindungan hukum hak cipta karya lagu pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh yang ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan suatu kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa tindakan menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf d dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya lagu diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membuat peraturan kebijakan mengenai sistem aplikasi yang terhubung dengan Youtube untuk dilakukan pemantauan penggunaan karya cipta yang digunakan oleh Pencipta.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.2/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI Khasanah, Nur; Yulistyowati, Efi; Abib, Agus Saiful
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.3974

Abstract

ABSTRACT               Homologation is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg.  Regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS,  namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.  Keywords : Decision, Court, Cancellation, Homologation.
MEKANISME PENDAFTRAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Wibowo, R. Dandi Putro; Nuswanto, A. Heru; Junaidi, M.
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5198

Abstract

 ABSTRAKPenelitian bertujuan mendeskripsikan: 1) mekanisme pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang berdasarkan UU No. 7/2017; 2) kendala yang dialami KPU saat pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang; 3) Upaya yang dilakukan KPU untuk mengatasi kendala saat implementasi mekanisme pendaftaran Parpol sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian adalah; 1) dalam pendaftaran parpol ada mekanisme menggunakan Sipol, yang selama prosesnya dikawal oleh KPU dan Bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 2) kendala yang dialami KPU saat pendaftaran parpol, ada empat: Pertama, berkaitan dengan penyampaian dokumen yang diserahkan tidak sesuai ketentuan; Kedua, ketika vertfikasi faktual KTP yang didaftarkan alamat sudah pindah. KPU berkordinasi dengan Bawaslu menyampaikan parpol tidak memenuhi syarat. Ketiga, pendaftaran dilakukan oleh beberapa parpol di hari terakhir, sehingga berada dalam waktu yang terbatas. Keempat, masalah pada Sipol, di mana menjelang akhir pendaftaran, Sipol down karena beban kerja berat. 3) Pertama: dalam menyampaikan dokumen yang tidak rapi, parpol menggunakan ceklis untuk merapikan dokumen, Kedua, mekanisme perbaikan akibat Putusan MK No. 53/-PUU-XV/2017, bahwa sepanjang frasa ditetapkan dalam Pasal 173 (1) dan seluruh ketentuan Pasal 173 (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Preseden Putusan MK atas permasalahan tahun 2012, sejak awal pengaturan Pasal 173 ayat (1) dan (2) mengandung masalah mendasar bila dikaitkan dengan keadilan kompetisi. Ketiga, KPU melakukan pengumpulan berkas parpol maksimal pukul 00.00 WIB. Keempat, upaya metode excel nama templatenya diunggah ke Sipol.Kata kunci: Mekanisme, Pemilu, Pendaftaran , Parpol
PENERAPAN ELECTRONIC VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI Pamungkas, Fauzi Akbar; Sukimin, Sukimin; Nuswanto, A. Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5552

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E-voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E- voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan rencana penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Implikasi penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem E-voting. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu. Pelaksanaan E-voting pada Pilkades Boyolali berkaitan dengan asas- asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas yaitu: a) Langsung, b) Umum, c) Bebas, d) Rahasia, e) Jujur, f) Adil.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BERUSAHA MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR DALAM PUTUSAN NOMOR 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST Saktiawan, Sandy Yudha; Triwati, Ani; Juita, Subaidah Ratna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5545

Abstract

Dalam penelitian berjudul Pemidanaan Terhadap Pelaku Berusaha Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst , bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dan pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst didasarkan pada dakwaan yaitu Pasal 104 dan Pasal 110 KUHP, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan juga unsur-unsur Pasal terpenuhi. Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan 5 hari. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.
KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA) Putri, Nabila Ananda; Malikhatun, Siti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5345

Abstract

AbstrakPT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) adalah badan hukum jasa pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada almarhum suami Ny. Mubaroh (Tergugat) sebesar Rp. 92.100.500,- . Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan berupa mobil Honda CRV 2.4 A T tahun 2008. Peminjaman uang diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Tergugat menyetujui sebagai penjamin dari alm suami tergugat sebagai debitur. Perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan waktu dari 36 kali cicilan menjadi 42 kali cicilan, hingga seharusnya angsuran terakhir Desember 2022. Namun sejak 24 November 2020 tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan untuk meletakkan sita atas objek jaminan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa Pengadilan Negeri Jepara memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Sita jaminan yang merupakan salah satu petitum tidak dilkabulkan karena Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri selama proses persidangan berlangsung. Meskipun objek jaminan fidusia tidak diletakkan sita namun karena Pengadilan Negeri telah menyatakan Tergugat wanprestasi maka objek tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Penggugat.  AbstractPT. Batavia Prosperindo Finance (Plaintiff) is a financial services legal entity that provides loans to the late husband of Mrs. Mubaroh (Defendant) amounting to Rp. 92.100.500,- . The loan is provided with collateral in the form of a 2008 Honda CRV 2.4 A T. The loan is bound by a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee of delivery with the agreement number 0403/2190133 dated July 31, 2019. The Defendant agreed to act as guarantor from the defendant's late husband as the debtor. The agreement was extended from 36 installments to 42 installments, until the last installment should be December 2022. However, since November 24, 2020, the defendant has been in arrears in payment of the installments until now, until finally the Plaintiff filed a lawsuit to place the confiscation of the object of collateral. is to find out how to confiscate a fiduciary guarantee object based on a financing agreement made under the hand and to find out the legal consequences of a fiduciary guarantee object based on a case study on Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. This research method is normative juridical. Based on the decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, the District Court decided to grant part of the plaintiff's claim. The bail confiscation which is one of the petitions was not granted because the Judge was of the opinion that the object of the guarantee was never carried out by the District  Court during the trial process. Although the object of the fiduciary guarantee is not confiscated, but because the District Court has declared the Defendant to be in default, the object can be executed by the Plaintiff.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Nugroho, Prio; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5672

Abstract

Instansi pelaksana pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di Kota Semarang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 ( dua ) jenis pelayanan, yaitu, Pertama ; Pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) , Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP- el ); Kedua ; Pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil. Dalam memberikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Semarang maka diperlukan sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan akhir pekan dan malam hari. Di dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan akhir pekan dan malam hari, serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, dengan lokus dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan malam hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengimplementasikan asas asas, tujuan, dan standar pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK MAFIA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK Febrialma, Anisa Ayu; Supriyadi, Supriyadi; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5402

Abstract

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue