cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2024): April" : 15 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN RUMAH DINAS PT KAI (PERSERO) DI JALAN VETERAN KOTA SEMARANG Rizharini, Salsabila Gabrielle; Yulistyowati, Efi; Abib, Agus Saiful
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8701

Abstract

The official residence owned by PT KAI (Persero) is a non-railway asset that functions as a residence for its employees. However, in fact, there are occupants of official houses who are not PT KAI employees, including occupants of PT KAI official houses on Jl. Veteran Semarang which then caused disputes. Based on this, this research will discuss the dispute resolution of PT KAI official house tenure on Jalan Veteran Semarang City, the obstacles faced in dispute resolution, and efforts to overcome them. This type of research is juridical sociological, the research specifications are descriptive analytical, the data used are primary and secondary data, which are taken by interview, literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the resolution of the dispute over the control of PT KAI's official house on Jalan Veteran Semarang City was carried out by non-litigation and litigation. Non-litigation resolution is divided into 3 stages, namely: socialization, negotiation, and binding through a lease agreement. Not all official house disputes in Jalan Veteran Semarang City were successfully resolved through non-litigation, so they had to be resolved through the litigation process. The process was carried out by filing a lawsuit to the Semarang District Court which ended up at the appeal and cassation levels. The verdicts were all won by the PT KAI, so the occupants who controlled the PT KAI official house had to leave it. The obstacles encountered were that the occupants were adamant about not moving, the occupants did not come during the negotiation process, and the occupants kept asking for time to think/discuss, causing the negotiation process to be repeated. These obstacles are overcome by conducting family deliberations, namely by visiting residents door to door, issuing warning letters to vacate company houses, and the last effort is mediation.AbstrakRumah dinas milik PT KAI (Persero) adalah aset non-railway yang berfungsi sebagai hunian bagi pegawainya. Namun faktanya, terdapat penghuni rumah dinas yang bukan pegawai PT KAI, antara lain penghuni rumah dinas PT KAI di Jl. Veteran Semarang yang kemudian menimbulkan sengketa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa, serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : sosialisasi, negosiasi, dan melakukan perikatan melalui perjanjian sewa-menyewa. Tidak semua sengketa rumah dinas di Jalan Veteran Kota Semarang berhasil diselesaikan secara non-litigasi, sehingga terpaksa diselesaikan melalui proses litigasi. Proses tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang berakhir di tingkat banding dan kasasi. Isi putusan tersebut semua dimenangkan oleh PT KAI, sehingga penghuni yang menguasai rumah dinas PT KAI harus meninggalkannya. Kendala yang dihadapi ialah penghuni rumah bersikukuh tidak pindah, penghuni rumah tidak datang saat proses negosiasi, serta penghuni rumah terus meminta waktu untuk berpikir/berdiskusi sehingga menyebabkan proses negosiasi dilakukan secara berulang. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan musyawarah kekeluargaan yaitu dengan mendatangi penghuni secara door to door, mengeluarkan surat peringatan pengosongan rumah perusahaan, dan upaya terakhir adalah mediasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 789/PID.B/2022/PN.JKT SEL Paldina, Kumala Wahyu; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9013

Abstract

Justice collaborators have an important role because they have a key role in uncovering criminal acts that are difficult to uncover, providing information to law enforcement officials and provide witness statements in the judicial process. One case of a justice collaborator is in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, in that decision RE was designated as a justice collaborator and the defendant was declared legally proven to have committed a criminal act of participating in premeditated murder. A person who becomes a justice collaborator has the right to receive legal protection. The focus of the problem in this research is how justice collaborators are regulated in the criminal justice system in Indonesia and what is the legal protection for justice collaborators in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The aim of this research is to analyze the regulation of justice collaborators in the criminal justice system in Indonesia and analyze the legal protection for justice collaborators in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The type of research used is normative juridical research using a case approach. The research specifications used are analytical descriptive and data collection methods using library research. Next, the data was analyzed qualitatively. The regulation of justice collaborators in the criminal justice system in Indonesia has been regulated in the ratification of laws originating from international documents and national laws which provide regulations regarding the existence of justice collaborators. RE defendants receive a form of legal protection in the form of physical and psychological protection, special treatment in the form of separate places of detention, separate filings, giving testimony in front of the trial without dealing directly with other defendants, while awards are given in the form of reduced sentences, conditional release, and additional remissions. AbstrakJuctice collaborator memiliki peranan yang penting karena mempunyai peran kunci dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sulit untuk diungkap, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan keterangan saksi di dalam proses peradilan. Salah satu kasus adanya justice collaborator yaitu dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, dalam putusan tersebut RE ditetapkan sebagai jusctice collaborator dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Seseorang yang menjadi justice collaborator berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan kualitatif. Pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional dan undang-undang nasional yang memberikan pengaturan terkait keberadaan justice collaborator. Terdakwa RE mendapatkan bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lain, sedangkan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan.
ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 Anggreani, Rini; Sukimin, Sukimin; Nuswanto, A. Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8672

Abstract

The Village Head is a village government apparatus whose position was to organize the village government before the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Regulations regarding the Village Head's Term of Office are regulated through several regulations, namely Law Number 5 of 1979 concerning Village Government and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government so that the Village Head's Term of Office in Indonesia has undergone several changes. The purpose of this research is to analyze changes in the term of office of village heads and to find out the implications of changes in the term of office of village heads in Indonesia. The method used is Normative Juridical research with data collection methods using secondary data while data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the change in the Village Head's term of office, which was originally 8 years based on the Village Government Law, was changed to 5 years based on the Regional Government Law, then the Village Head's term of office is 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Head's term of office is to provide residents with the right to vote and be elected to create efficiency, increase accountability, prevent corruption, youth and regeneration. AbstrakKepala Desa merupakan perangkat pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Masa Jabatan Kepala Desa diatur melalui beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan untuk mengetahui implikas atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data mengdunakan data Sekunder sedangkan analisa datanya mengegunakan Analisis kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu menberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudkan Efesiensi, peningkatan akuntabilitas, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.
AKTUALISASI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PEMBUATAN E-CONTRACT GUNA MENJAMIN AKTIVITAS BISNIS DI DUNIA MAYA Sulistyarini, Dyah Ayu; Priyono, Ery Agus
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9388

Abstract

The  purpose  of  this  article  is  to analyze the actualization of the principle of service in making e-contracts to guarantee cyber activities. The approach method in this research is normative juridical, with descriptive analysis specifications. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The results of the research show that the actualization of pucta sunt servanda in making e-contracts can only guarantee activities in cyberspace when there is no dispute. When a dispute occurs, e-contracts actually cause problems, because in practice e-contracts are made that do not meet the legal requirements of the agreement. as regulated in Article 1320 of the Civil Code, especially in terms of competence, the parties do not meet face to face, and the strength of e-contract evidence in court becomes weak, even though in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) in conjunction with Article 11 paragraph ( 1) The ITE Law recognizes the validity of electronic documents and digital signatures as valid evidence according to procedural law in force in Indonesia, however e-contracts are not made in the form of deeds that receive approval from a notary or authorized official.AbstrakTujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis aktualisasi pucta sunt servanda dalam pembuatan e-contract guna menjamin aktivitas dunia maya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi pucta sunt servanda dalam pembuatan e-contract hanya dapat menjamin bagi aktivitas di dunia maya pada saat tidak terjadi sengketa, manakala terjadi sengketa, justru e-contract menimbulkan permasalahan, karena e-contract pada prakteknya dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, serta kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Alsyanda, Feyza Adha; Izziyana, Wafda Vivid; Surayda, Helen Intania
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue