cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "1035 - 1042" : 1 Documents clear
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha atas Penahanan Dana Penjualan Sepihak di TikTok Shop Adila Nurhakimah; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies 1035 - 1042
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23886

Abstract

Abstract. The rapid growth of social commerce in Indonesia has positioned TikTok Shop as one of the fastest-growing digital trade platforms, yet numerous business actors have reported unilateral withholding of their sales proceeds without clear justification. This research aims to analyze the form of legal protection granted to business actors whose sales proceeds are withheld unilaterally by TikTok Shop, and to examine the legal responsibility of TikTok Shop as an Electronic System Operator under Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The method used is normative juridical with a descriptive-explanative specification, collecting data through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results show that business actors are entitled to preventive and repressive legal protection, including administrative complaints to the Ministry of Communication and Digital Affairs, lawsuits for tort and breach of contract under the Indonesian Civil Code, and alternative dispute resolution. TikTok Shop is also legally obliged to operate its system reliably, safely, and responsibly, and remains liable when fund withholding is carried out without adequate notice, clear grounds, or a proportionate time limit.   Abstrak. Pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia menjadikan TikTok Shop sebagai salah satu platform perdagangan digital dengan pertumbuhan tercepat, namun sejumlah pelaku usaha melaporkan adanya penahanan dana hasil penjualan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha atas penahanan dana hasil penjualan secara sepihak oleh TikTok Shop, serta mengkaji tanggung jawab TikTok Shop sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-eksplanatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki hak atas perlindungan hukum preventif dan represif, di antaranya pengaduan administratif kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penyelesaian sengketa alternatif. TikTok Shop juga secara hukum wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab, serta tetap bertanggung jawab apabila penahanan dana dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai, dasar yang jelas, maupun batas waktu yang proporsional.

Page 1 of 1 | Total Record : 1