cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "1069 - 1076" : 1 Documents clear
Mekanisme Hak Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Salma maharani pratama; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies 1069 - 1076
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23934

Abstract

Abstract. The enactment of local regulations (Perda) is a crucial aspect of the implementation of regional autonomy, involving the Regional People's Representative Council (DPRD) as the regional legislative body. The DPRD has the right of initiative to propose draft local regulations (Ranperda) as a means of channeling public aspirations. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, based on library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively and normatively with deductive reasoning. The results show that the exercise of the right of initiative in the West Java Provincial DPRD tends to be suboptimal and is still dominated by proposals from the executive branch. This condition is related to the DPRD's internal mechanisms, which are based on the collective-collegial principle but have not been fully balanced with accountability to the public. Although the right of initiative is regulated by law, its implementation still faces obstacles such as the limited capacity of expert staff, the complexity of internal mechanisms, and low public participation. The collective-collegial principle in decision-making has been implemented formally, but has not yet been fully accompanied by adequate transparency and accountability, so that the resulting local regulations do not yet fully reflect the needs of public.   Abstrak. Pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah. DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif normatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak prakarsa di DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan kinerja yang kurang optimal dan masih didominasi oleh usulan dari pihak eksekutif. Situasi ini berkaitan dengan mekanisme internal DPRD yang didasarkan pada prinsip kolektif-kolegial, namun belum sepenuhnya seimbang dengan akuntabilitas kepada masyarakat. Hak prakarsa DPRD memang telah diatur oleh undang-undang, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas tenaga ahli, kompleksitas mekanisme internal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan keputusan telah berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.  

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue