cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "1345 - 1352" : 1 Documents clear
Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Pemalsuan Label Kedaluwarsa Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mahardika Ghani Hibatullah
Bandung Conference Series: Law Studies 1345 - 1352
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26371

Abstract

Abstract.  Counterfeiting expiration labels on food products is a legal problem directly related to consumer protection because it may provide misleading information and endanger public health and safety. This research aims to analyze the legal regulation prohibiting counterfeit expiration labels and the legal liability of business actors under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results show that the obligation to provide accurate, clear, and honest information and the prohibition of trading goods that do not conform to their labels constitute important legal bases for protecting consumers from counterfeit expiration labels. These provisions are strengthened by Law Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. In the mass food poisoning case in Kediri Regency, the manipulation of expiration labels caused health losses to consumers and fulfilled the elements of an unlawful act. Business actors may be held civilly liable for compensation and criminally liable when the elements of a criminal offense are fulfilled.   Abstrak. Pemalsuan label kedaluwarsa pada produk pangan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen karena dapat memberikan informasi yang menyesatkan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan pemalsuan label kedaluwarsa dan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha atas perbuatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan label menjadi dasar hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pemalsuan label kedaluwarsa. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam kasus keracunan massal di Kabupaten Kediri, manipulasi label kedaluwarsa menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Page 1 of 1 | Total Record : 1