cover
Contact Name
Sitta Saraya
Contact Email
sittalaw@gmail.com
Phone
+6281228735599
Journal Mail Official
jldfhuniss@gmail.com
Editorial Address
Kampus Universitas Selamat Sri Jl. Soekarno Hatta KM 03 Kendal Jawa Tengah 51351
Location
Kab. kendal,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Legal Dialetics
ISSN : -     EISSN : 28095324     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Journal Legal Dialetics adalah Jurnal yang memuat tentang artikel ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia maupun dalam kajian perbandingan hukum (komparasi) dengan Negara lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics" : 4 Documents clear
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Isnaini Helvia Putri, Isnaini; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERJANJIAN KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA AdminJFH, adminJFH; Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H.
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.65

Abstract

Perjanjian kerjasama yang digunakan dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, dalam peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Salah satunya perjanjian konsinyasi, yang merupakan salah satu perjanjian titip barang dalam pendistribusian produknya kepada konsumen. Terdapat hubungan dagang konsinyasi antara supplier dan distributor atau pihak konsinyi sebagai tempat untuk menitipkan dan menjual produk dari produknya. dalam prakteknya sering terjadi dimana pihak konsinyi melakukan wanprestasi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui Perjanjian Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dimana meneliti dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang terdapat di lapangan. Melalui metode yang digunakan diharapkan di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta penjelasan merinci terhadap kepastian serta perlindungan hukum dalam perjanjian konsinyasi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI SEKTOR PERBANKAN: UU ITE DAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA CYBERCRIME Puspitalaw, Ikka; kusroh lailiyah, S.H.,M.H.; Dr. Sitta Saraya, S.H.,M.H.
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.67

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor perbankan. Transaksi keuangan yang semakin banyak dilakukan secara digital telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Tidak sedikit kasus pemindahan dana dalam rekening secara legal (pencurian), penipuan, dan identity theft atau disebut sebagai cybercrime yang terjadi dalam dunia perbankan (e-banking) maupun perdagangan online (e-business dan e-commerce). Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanana Perbandingan Efektivitas Penerapan UU ITE Dan Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Cybercrime Di Sektor Perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif.
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Isnaini Helvia Putri, Isnaini
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.

Page 1 of 1 | Total Record : 4