cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021" : 5 Documents clear
Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah Pasca Hilangnya Kewenangan Executive Review Pemerintah Pusat Leonardo, Bhakti Purnama; Iqbal, Muhammad; Mardika, Nando Yussele
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4878.327 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.27798

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara yuridis normatif mekanisme harmonisasi daerah pasca hilangnya kewenangan executive review pemerintah pusat. Dimana isu tersebut muncul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 bahwa Hakim Konstitusi telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Putusan tersebut telah banyak menimbulkan pro dan kontra yakni mengenai terbatasnya kewenangan eksekutif untuk melakukan pencabutan atau pembatalan pada Peraturan Daerah. Hal ini berakibat pada tujuan dari Mahkamah Agung itu sendiri yang seharusnya dapat mengadili semua perkara yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi tidak efektif. Terdapat juga potensi-potensi yang mengkhawatirkan, yaitu dimana program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat, karena masih banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan pasca Putusan MK tersebut justru tidak memberikan dampak peubahan yang besar malah semakin menunjukan tidak efektif harmonisasi Perda yang ada di Indonesia
Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia Setiawan, Andri
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3473.093 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.27819

Abstract

Pengadopsian hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberikan status hak warga negara secara konstitusional. Namun, pelaksanaan jaminan terhadap hak asasi manusia belum sejalan dengan cita-cita negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai wujud konkrit perlindungan terhadap warga negara. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jalan hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan lewat constitutional complaint, dimana negara hanya menyediakan melalui jalan judicial review. Padahal, pada faktanya banyak tindakan penyelenggara negara yang melanggar dan merugikan hak konstitusional warga negara, tetapi hingga saat ini aturan terkait penjaminan dan perlindungannya hanya menjadi sebuah resolusi belaka karena belum ada produk hukum yang mengaturnya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jaminan hak asasi manusia yang dan UUD NRI 1945 untuk memperkuat konstitusionalisme. Selanjutnya, praktik constitutional complaint yang diterapkan di beberapa negara juga dapat digunakan sebagai titik penilaian terhadap tingkat relevansinya di negara Indonesia. Tulisan ini mendeskripsikan melalui sudut pandang historis, komparatif, dan rekonstruksi untuk menemukan format ideal penerapan constitutional complaint di Indonsia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan UUD NRI 1945 mempunyai hubungan kausalitas dan beberapa mekanisme praktik constitutional complaint di negara lain memiliki relevansi dengan Indonesia yang dapat diadopsi sebagai bahan masukan untuk menerapkannya. Sebab, dengan menerapkan constitutional complaint secara eksplisit negara telah melindungi hak-hal konstitusional warga negara yang diatur UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem konstitusionalisme.
Kebijakan Kunjungan Biologis di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Keadilan Sosial Bagi Warga Binaan Pratama, Dio Akbar
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2747.833 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.28093

Abstract

Konsep kunjungan biologis yang dijelaskan oleh penulis bisa menjadi salah satu poin untuk penunjang membantu proses revitalisasi sistem pemasyarakatan serta membangun wilayah bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi bersih dan melayani, konsep kunjungan biologis tersebut menurut penulis sudah sejalan dengan konsep Pemasyarakatan Indonesia dengan mengedepankan hak asasi manusia yang ada pada warga binaan pemasyarakatan sesuai yang diamanahkan di Standart Minimum Rules serta diungkapkan oleh Sahardjo ketika diumumkan pada tahun 1963 saat mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyrakatan. Penerapan Kunjungan Biologis di Indonesia sebenarnya masih memiliki kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis, untuk kendala yuridis konsep kunjungan biologis itu belum diatur secara legal disistem perundang – undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa efek negatif yang terjadi seperti terjadinya pungutan liar didalam Lapas terkait dengan Napi yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bahkan dengan pasangan yang tidak resmi, karena tidak ada pengaturan yang resmi didalam Undang – Undang maka oknum petugas Lapas yang melakukan hal tersebut juga sering lepas dari jerat hukuman disiplin Kunjungan Biologis dapat diperoleh oleh warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan antara lain; dapat mengajukan program kunjungan biologis adaalh yang vonis hukumannya minimal 9 bulan penjara, harus memilki pasangan yang sah dimata hukum, kasus terorisme yang ingin mengajukan program kunjungan biologis dia harus sudah menjalani program deradikalisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Jember Widiyanto, Dayfrikoe
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4095.202 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.28888

Abstract

There are government policies to ensure the successful implementation of the concept of regional autonomy, once again a strong commitment and consistent leadership from the central government are needed. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government ("Law No. 23 of 2014"). Preserving culture is closely related to what the independence of this nation has aspired to, namely the ideals to "educate the life of the nation" in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The promotion of culture itself has been regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. In order to support the mandate of Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, it is necessary for the local government to contribute to realizing cultural sustainability in each Regency/City area. Based on this description, this research was conducted to find out the local government policies that have been carried out in order to preserve traditional arts in Jember Regency.
Keindependensian Komnas HAM: Perspektif Pancasila, Konstitusi, dan Budaya Ferdinan Manuel, Elkristi
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5105.347 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.27036

Abstract

The birth of the National Commission of Human Rights (Komnas HAM) through the Presidential Decree caused pessimism in the community regarding its dependence. In addition, Komnas HAM was also formed at the international insistence to immediately establish a Commission at the national level. This has resulted in a very strong government influence. As the fourth branch of the government, the commission has a central role in the protection and promotion of human rights in Indonesia. The independence of this institution can be seen from the history of Indonesia which has its own characteristics without compromise with the invaders. This can be an example for Komnas HAM in acting and acting where currently, there is a phenomenon where institutions in Indonesia can no longer be said to be independent. In this study, the authors tried to present a different perspective, namely Pancasila, Constituent and Culture, to be able to provide solutions to human rights problems in Indonesia, as well as the attitude and role of Komnas HAM in its independence. To be able to provide solutions to the problem, researchers use legal research that is normative.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021