cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023" : 6 Documents clear
Penyelanggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi Maharani, Audila
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40193

Abstract

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Pada kasus ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai pencegah dan pengawas lembaga administrasi negara dari praktik korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan PTSP serta sebagai upaya pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dengan bersumber dari beragam kepustakaan.
Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child Sari, Agrita Permata; Floranti, Diantika Rindam
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43990

Abstract

Maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi tentunya memerlukan penegakan hukum agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Namun, hal ini menjadi dilema tersendiri mengingat pelaku kejahatan jalanan merupakan anak. Hal tersebut karena Indonesia telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang memberikan implikasi pada penerapannya. Di dalam konvesi tersebut disebutkan pula terkait prinsip best interests of the child. Sebagaimana di dalam General Comment No.14 Tahun 2013 bahwasanya prinsip best interests of the child ini mengingatkan kepada semua pihakyang terlibat dalam pelindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran apalagi kepentingan orang dewasa sehingga segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak agar tidak mencederai hak-hak anak. Meskipun begitu, hukum tetaplah harus ditegakkan agar dapat menekan jumlah kejahatan jalanan anak. Mengingat sampai saat ini kejahatan jalanan dengan pelaku merupakan anak masih terus terjadi bahkan mengalami keberulangan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi benturan antara aturan yang diberlakukan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukan penerapan prinsip best interests of the child di Indonesia masih belum maksimal. Maka diperlukan suatu terobosan terkait konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip best interests of the child. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan hukum di Indonesia masih belum selaras dengan konsep ideal dari prinsip best interests of the child yang diatur di dalam intrumen hukum internasional. Guna melindungi hak-hak anak maka diperlukan perbaikan substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbaikan birokrasi di lingkungan penegak hukum, dan perbaikan budaya hukum akan stigma anak yang buruk sebagai pelaku kejahatan jalanan.
Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Telepon Seluler dari Penyebaran Tanpa Hak Atas Data Pribadinya Fajrin, Belgis Octa
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40890

Abstract

Permasalahan terkait banyaknya kebocoran terkait nomor telepon seluler yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang ada di Indonesa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan hak privasi pemilik pengguna telepon seluler yang tidak memiliki perlindunngan hukum yang tepat. Pemilik nomor telepon seluler merupakan seorang yang secara mutlak yang dapat memiliki akses terhadap apa yang dimilikinya atas nomor telepon seluler. Nomor telepon seluler saat ini banyak digunakan sebagai akses penting pada layanan yang ada di telepon seluler. Atas banyaknya percobaan pegambila hak yang dilakukan secara illegal membuat nomor telepon seluler banyak mendapati kerugian yang didapatkan secara materiil ataupun immateriil.
Refleksi Peraturan Bupati Kabupaten Jember Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Pungutan Liar Arifiansa, Luyzha Dita; Tausha, Syahrany Nisrina Arifah; Wibowo, Alvisi Patricia
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43821

Abstract

Pelayanan parkir tentunya menjadi pengalaman berbeda dengan pandangan yang berbeda pula di setiap sudut masyarakat. Ada yang berpikiran bahwa parkir adalah kewajiban mereka untuk membayarnya kepada juru parkir yang ada sebagai ganti balas budi, namun sebagaian juga merasa dibodohi oleh juru parkir karena menurutnya membayar jasa parkir bukanlah kewajiban karena kewajiban masyarakat adalah membayar pajak motor yang di dalamnya telah ada biaya jasa parkir yang telah dibebankan. Hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam sistem pemerintahan daerah, terjadi ketimpangan antara hukum dan pengetahuan yang tidak sejalan di setiap daerah-daerah di dalam satu kabupaten/Kota. Sebelumnya diketahui bahwa biaya parkir merupakan pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah atas usahanya menggunakan retribusi parkir sebagai pelayanan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum. Namun, didalam peraturan yang menghubungkan isu tersebut dengan pelayanan publik dan prinsip-prinsip pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya, muncul anomali yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketidakpahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Buktinya masih ada pemahaman masyarakat terhadap pungutan liar yan terjadi di setiap daerah-daerah di kabupaten/kota. Sehingga hal tersebut memunculkan pemahaman bahwa sistematika pemerintah daerah adalah hanya untuk kesewenang-wenangan dan cari untung semata. Namun adanya hal tersebut tidak bisa dijauhkan pula oleh pemerintah karena masih banyaknya juru parkir ilegal yang tanpa haknya memberikan pungutan tanpa pengetahuan dari daerah bahwa ia ditugaskan untuk hal tersebut. Lagi-lagi pemerintah harus dihadapkan dengan konsep keadilan sehingga mau tidak mau pemerintah hanya dianggap buruk tanpa mengerti bagaimana konsep peraturan yang dibuatnya. Maka dari itu, adanya kebaharuan pemikiran ini diperuntukkan kepada masyarakat agar mampu memahami dan meminimalisir anomali yang terjadi sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kejanggalan bagi masyarakat dan berkeadilan.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Infomasi yang Menyesatkan Asshidiq, Abdullah Widy
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43932

Abstract

Abstrack The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information. Keywords: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, false information. Abstrak Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangan nya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahir nya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu. Kata Kunci: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.
Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia Yustisio, Rifki; Asshidiq, Abdullah Widy; Wafi, Muhammad Syafiq
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43954

Abstract

In the midst of increasingly massive digitalization and modernization, the use of technology and information in producing masterpieces has brought new problems, one of which is related to digital-based copyright protection. In the background of this, this research then produces 2 (two) problem formulations that need to be researched, namely: how is the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia? And what are the obstacles in the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia?. This research is empirical research, with a sociological approach research method. The results showed that, Non-Fungible Token (NFT) as a digital work of art, civilly categorized as "rights" according to article 499 of the Civil Code, by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is still recognized as one of the protected objects. More than that, the obstacles found by researchers related to copyright protection of digital-based paintings, based on the results of interviews at the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Police, among others: Regulatory Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Facilities and Facilities, Individual, Environmental and Community Factors. Keywords: Non-Fungible Token, copyright protection, technology

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021