cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar
Contact Email
yprudentia@gmail.com
Phone
+6281374638063
Journal Mail Official
yprudentia@gmail.com
Editorial Address
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426822     EISSN : 25805134     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance
Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi, ISSN Cetak: 2442-6822; ISSN ONLINE: 2580-5134, publishes scientific writings in the form of research results, literature reviews, conceptual articles and actual issues that are relevant and focused in the field of Islamic economics. The editor accepts that the article has not been published in other media with the format of writing as stated in the page script writing guidelines. Yurisprudentia; This Islamic Economics Journal was established in 2015, published by IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum twice a year, in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2024)" : 15 Documents clear
STUDI KOMPARATIF ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL: SEJARAH, SUMBER HUKUM, MAYSIR, GHARAR, RIBA, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PENGELOLAAN RESIKO DAN PREMI Lubis, Ihsan Helmi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11618

Abstract

The purpose of this study is to compare Conventional Insurance with Sharia Insurance in terms of principles, history, legal basis, clean from Maghrib (maisir, gharar, and riba), Sharia Supervisory Board, risk management, and premi. The research method employed is a literature review with a descriptive approach, which is part of qualitative research. The descriptive approach is chosen to depict the distinctions between Sharia and Conventional insurance. The findings reveal significant differences across all aspects examined between Conventional and Sharia Insurance. Conventional Insurance traces its history back to Babylonian practices around 4000-3000 BC, notably the Code of Hammurabi, while Sharia Insurance originates from pre-Islamic Arab customs (aqilah system), later sanctioned by Prophet Muhammad, drawing legal sources from positive law and fatwas from DSN-MUI. Conventional Insurance incorporates elements of maysir, gharar, and riba in its operations, which are absent in Sharia Insurance. Unlike Conventional Insurance, Sharia Insurance has an internal Sharia Supervisory Board to ensure compliance with Sharia principles. Risk management in conventional insurance involves transfer of risk, whereas Sharia Insurance focuses on sharing of risk. Premi in Conventional Insurance consist of mortality tables, interest, and insurance costs, whereas Sharia Insurance premi consist of tabarru’ (donation) and savings (for life insurance), or tabarru’ alone (for non-life insurance). The tabarru’ element is derived from mortality tables without interest calculations.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA HEWAN KURBAN Nasution, Wilda Rahma
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11108

Abstract

Sacrifice is one of the worship in Islam that has certain rules as stipulated in Islamic law. Thus all its rules have been outlined by the law of sharia. But until now the problems of sacrifice are still ongoing, such as sacrifices that individuals count while Eid al-Adha sacrifices are not the same as akikah and even zakat fitrah that individuals can count, then choose not to sacrifice or postpone sacrifice because the sacrificial animals that are desired to be slaughtered during the feast of sacrifice are cows, not goats. So this study aims to determine the limit on the number of people who sacrifice for one sacrificial animal and the animal that is mainly slaughtered as a sacrificial animal. Research is carried out with normative legal research methods also called doctrinal legal research, where in this type of legal research the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for human behavior aimed at solving legal issues faced deemed appropriate. As for the results of the study, it can be concluded that one goat is enough for one person, it is not legal for more than one person. One camel and a cow suffice for seven people. Association in sacrificial animals cannot be separated from two conditions, namely association in terms of merit and association in terms of ownership. As for the main animals to be sacrificed in terms of type, the first opinion is according to the order of camels, cows, and goats. The second opinion is goat, cow, and camel. Meanwhile, when viewed from the criteria of animals, the most important thing to be used as a sacrifice is a male animal of perfect quality.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Renaldy, Daffa; Khalik, Aristo Fadhil; Andhika, Hafidza Rafi; Jainah, Zainab Ompu
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10178

Abstract

Anak usia 0-18 tahun masih dalam masa pertumbuhan secara fisik, mental, dan intelektual. Anak-anak berisiko mengalami kekerasan dan perdagangan. Untuk menjamin kesejahteraan anak, maka hak-hak dan perlakuan terhadap anak harus dijamin tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan anak dan keluarga, serta kelalaian orang tua dalam mengurus administrasi anak seperti akta kelahiran membuat perdagangan anak semakin mudah terjadi karena korban tidak memiliki identitas. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban perdagangan orang dilindungi dari kesewenang-wenangan dan memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara untuk Anak merupakan cara lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang.
PRINSIP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TELAAH TAFSIR QURAN SURAT AL-ISRA’ Aini, Ihdi; Tarigan, Azhari Akmal; Enghariano, Desri Ari
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11359

Abstract

Pola konsumsi manusia yang terindikasi bersikap mubazir telah menyebabkan banyak permasalahan secara nasional dan global. Sampah makanan yang ditimbulkan dari sikap mubazir tersebut telah mengakibatkan berbagai masalah seperti membebani sistem pengelolaan sampah, memperburuk kerawanan pangan, dan salah satu kontributor utama masalah lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran. United Nations Environment Programme (UNEP) mengestimasi delapan hingga sepuluh persen emisi gas rumah kaca global disebabkan oleh makanan yang tidak dikonsumsi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis tentang prinsip dan norma konsumsi dalam ekonomi Islam dengan menganalisa ayat-ayat yang terkait dengan konsumsi pada al-Qur’an surat al-Isra’. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber utama dari penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip konsumsi pada al-Qur’an surat al-Isra’. Adapun sumber pendukung yang digunakan ialah kitab-kitab tafsir dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini ditemukan lima prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi islam yang dapat diambil dari al-Qur’an surat al-Isra’.  Pertama, prinsip tauhid. Kedua, prinsip moralitas. Ketiga, larangan bersikap tabzir dan israf. Keempat, prinsip kesederhanaan dan larangan bermewah-mewahan. Kelima, prinsip keseimbangan. Apabila prinsip-prinsip konsumsi tersebut diimplementasikan secara keseluruhan oleh ummat manusia maka diyakini dapat berimplikasi dalam penyelesaian masalah ketahanan pangan baik dunia maupun nasional, menyelesaikan permasalahan sampah yang merusak bumi dan lingkungan serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagaimana yang dicita-citakan secara global melalui program Sustainable Development Goals (SDGs).
PENGUATAN OTONOMI DAERAH DENGAN REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DI SUMATERA UTARA Siregar, Mardona
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11095

Abstract

Pembentukan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Mengapa banyak Perda Tentang Pajak Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris.  penelitian ini digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris, agar tampak relevansi antara penelitian normatif dengan data empiris. Berdasarkan uraian disimpulkan banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue