cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iwan
Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com
Phone
+6285395403342
Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Publica
Published by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
ISSN : 23549181     EISSN : 25798855     DOI : https://doi.org/10.58829/lp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June and December by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) and managed by Institute of Social Sciences and Cultural Studies (ISOCU), aims at critically investigating and pursuing academic insights of legal systems, theory, and institutions around the world. Lex Publica encourages legal scholars, analysts, policymakers, legal experts and practitioners to publish their empirical, doctrinal and/or theoretical research in as much detail as possible. Lex Publica publishes research papers, review article, literature reviews, case note, book review, symposia and short communications on a broad range of topical subjects such as civil law, common law, criminal law, international law, environmental law, business law, constitutional law, and numerous human rights-related topics. The journal encourages authors to submit articles that are ranging from 6000-8000 words in length including text, footnotes, and other accompanying material.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2023)" : 6 Documents clear
Optimizing Civil Procedural Law in Environmental Cases Related to Peatland Burning: Legal Approaches for Sustainable Peatland Management Hamdi Hamdi; Agus Sugiarto; Mahatidanar Hidayat
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.202

Abstract

Abstract. Burning peatland has serious implications for the environment, and legal efforts are crucial in addressing this issue. However, the dimension of civil procedural law applied in environmental cases in Indonesia, especially those related to peatland burning, has not fully supported recovery efforts aligned with sustainable development goals. This research explores the dimension of civil procedural law in the context of handling environmental cases, particularly those related to peatland burning. The primary focus of this study is on the stages of civil procedural law involving initial examination, the examination process in terms of evidence presentation, the judge’s decision, and decision enforcement or execution. This research recommends optimizing the application of civil procedural law by developing policies in the examination stages. Improving regulations and guidelines in the evidence presentation stage can be a solution to overcome these challenges, allowing judges to make more accurate decisions based on relevant facts and evidence. In dealing with unpredictable risks, especially those related to industrial activities, this research also advocates for reconsideration of the fault-based liability doctrine. Additionally, the study identifies the need to consider more absolute strict liability in the environmental context. This principle can be adopted to address peatland burners by applying liability without fault. Optimization efforts in the examination stage, consideration of the liability doctrine, and the application of the principle of strict liability are expected to enhance the effectiveness of the legal handling of environmental cases, achieve better recovery, and support sustainable development goals. Abstrak. Pembakaran lahan gambut memiliki dampak serius bagi lingkungan, dan upaya hukum sangat penting dalam menangani masalah ini. Namun, dimensi hukum acara perdata yang diterapkan dalam kasus lingkungan, khususnya yang terkait dengan pembakaran lahan gambut, belum sepenuhnya mendukung upaya pemulihan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi hukum acara perdata dalam konteks penanganan kasus lingkungan, terutama yang terkait dengan pembakaran lahan gambut. Fokus utama dari studi ini adalah pada tahapan hukum acara perdata yang melibatkan pemeriksaan awal, proses pemeriksaan (penyajian bukti), keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan (eksekusi). Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerapan hukum acara perdata dengan mengembangkan kebijakan pada tahap pemeriksaan. Peningkatan regulasi dan pedoman dalam tahap penyajian bukti dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini, memungkinkan hakim membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Dalam menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi, khususnya terkait dengan kegiatan industri, penelitian ini juga mendukung untuk mempertimbangkan kembali doktrin tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Selain itu, studi ini mengidentifikasi kebutuhan untuk mempertimbangkan tanggung jawab mutlak yang lebih besar dalam konteks lingkungan. Prinsip ini dapat diadopsi untuk menangani pembakar lahan gambut dengan menerapkan tanggung jawab tanpa kesalahan. Upaya optimalisasi pada tahap pemeriksaan, pertimbangan doktrin tanggung jawab, dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan hukum kasus lingkungan, mencapai pemulihan yang lebih baik, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: Pembakaran lahan gambut, Hukum acara perdata, Kasus lingkungan hidup, Pembangunan berkelanjutan, Liability without fault
Environmental Policy Strategy and Law Enforcement of Peatland Fires: An Environmental Law Perspective M. Iqbal; Sujianto Sujianto; Erdianto Erdianto; Daeng Ayub; Adinan Yahring
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.203

Abstract

Abstract. Peatland fires have immensely contributed to environmental degradation, climate change, and health problems in Indonesia. This research article seeks to understand the environmental policy, strategy, and law enforcement mechanisms applied in Riau, Indonesia to reduce greenhouse gas emissions arising from peatland fires. Using a qualitative approach incorporating normative juridical strategies and empirical research data, this study analyzes the institutional framework, existing policies and strategies, and legal mechanisms that have been adopted in Riau, Indonesia to reduce greenhouse gas emissions. The study reveals that Indonesia has put in place a robust institutional framework comprising government agencies and non-governmental organizations tasked with the responsibility of conducting research on peatland fires, and implementing programs and policies aimed at reducing the effects of these fires. Moreover, the study shows that existing environmental policies and strategies, including national, regional, and local regulations, have been instrumental in preventing peatland fires and sustaining eco-friendly practices in Riau. The study concludes by recommending the need for stronger law enforcement, institutional capacity building, and stakeholder involvement to improve the effectiveness of environmental policies and strategies in reducing greenhouse gas emissions. Keywords: Peatland, Environmental policy, Law enforcement, Greenhouse gas emissions, Eco-friendly practices Abstrak. Kebakaran lahan gambut telah memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan masalah kesehatan di Indonesia. Artikel penelitian ini berupaya memahami kebijakan lingkungan, strategi, dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan di Riau, Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari kebakaran lahan gambut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan strategi yuridis normatif dan data penelitian empiris, penelitian ini menganalisis kerangka kelembagaan, kebijakan dan strategi yang ada, serta mekanisme hukum yang telah diadopsi di Riau, Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Studi ini mengungkapkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kelembagaan yang kuat yang terdiri dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang diberi tanggung jawab melakukan penelitian mengenai kebakaran lahan gambut, dan melaksanakan program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran tersebut. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi lingkungan hidup yang ada, termasuk peraturan nasional, regional, dan lokal, telah berperan penting dalam mencegah kebakaran lahan gambut dan mempertahankan praktik ramah lingkungan di Riau. Studi ini menyimpulkan dengan merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi lingkungan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kata kunci: Lahan gambut, Kebijakan lingkungan, Penegakan hukum, Emisi gas rumah kaca, Praktik ramah lingkungan
In the Absence of Trading in Influence in Anti-corruption Laws: Legal Framework within the United Nations Convention against Corruption Jupriyadi Jupriyadi; Imroatul Hasanah
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.204

Abstract

Corruption poses an enduring global challenge, impacting countries across different developmental stages. This research aims to investigate the imperative need for the criminalization of trading in influence in Indonesia, with a particular focus on its alignment with the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia’s ratification of the UNCAC in 2006 signifies a commitment to integrating its essential principles into domestic law to effectively combat corruption. While UNCAC Article 18 explicitly deals with trading in influence and recognizes it as a serious form of corruption, Indonesia has not yet incorporated it into its legal framework. Utilizing normative methods and drawing on secondary data sources such as legal documents and pertinent literature, this study underscores the urgency of incorporating criminal penalties for trading in influence into Indonesia’s anti-corruption law The research scrutinizes the harmonization of national interests with UNCAC obligations, examines the societal repercussions of this corrupt practice, evaluates the cost-effectiveness of criminalization, and appraises the state’s capacity for enforcement. By enacting laws against trading in influence, Indonesia can bolster its anti-corruption measures, extend its reach to a wider array of wrongdoers, and guarantee the application of legality and justice in addressing corruption-related cases. The theoretical implications revolve around aligning international anti-corruption norms with domestic legal systems, facilitating greater adherence to UNCAC principles in Indonesia, and providing valuable insights into the broader struggle against corruption globally. Keywords: Corruption, Trading in influence, UNCAC, Criminalization, Indonesia Abstrak. Korupsi menimbulkan tantangan global yang berkepanjangan, berdampak pada negara-negara di berbagai tahap pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pentingnya kriminalisasi perdagangan pengaruh di Indonesia, dengan fokus khusus pada keselarasan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ratifikasi UNCAC yang dilakukan Indonesia pada tahun 2006 menandakan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip penting UNCAC ke dalam undang-undang domestik untuk memerangi korupsi secara efektif. Meskipun Pasal 18 UNCAC secara eksplisit mengatur perdagangan pengaruh dan mengakuinya sebagai bentuk korupsi yang serius, Indonesia belum memasukkannya ke dalam kerangka hukumnya. Dengan menggunakan metode normatif dan memanfaatkan sumber data sekunder seperti dokumen hukum dan literatur terkait, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memasukkan hukuman pidana bagi perdagangan pengaruh ke dalam undang-undang antikorupsi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji harmonisasi kepentingan nasional dengan kewajiban UNCAC, mengkaji dampak sosial dari praktik korupsi ini, mengevaluasi efektivitas biaya kriminalisasi, dan menilai kapasitas negara dalam penegakan hukum. Dengan memberlakukan undang-undang yang melarang perdagangan pengaruh, Indonesia dapat memperkuat langkah-langkah antikorupsinya, memperluas jangkauannya terhadap pelaku kejahatan yang lebih luas, dan menjamin penerapan legalitas dan keadilan dalam menangani kasus-kasus terkait korupsi. Implikasi teoretisnya berkisar pada penyelarasan norma-norma antikorupsi internasional dengan sistem hukum dalam negeri, memfasilitasi kepatuhan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip UNCAC di Indonesia, dan memberikan wawasan berharga mengenai perjuangan yang lebih luas melawan korupsi secara global. Kata kunci: Korupsi, Perdagangan pengaruh, UNCAC, Kriminalisasi, Indonesia
Enforcing Legal Measures against Illegal Fishing by Foreign Fishermen in Territorial Waters: Challenges and Solutions Tofik Chandra; Ji Hyun Park
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.205

Abstract

Abstract. Illegal fishing is the unauthorized or unofficial act of capturing fish. This activity is carried out illegally by foreign fishermen. The illegal fishing of fish has caused financial losses to the country, driven by the increasing global demand for fish and other seafood. Law enforcement at sea plays a crucial role in upholding the credibility and sovereignty of the state. The objectives of this research are to analyze the forms of punishment given to perpetrators of illegal fishing crimes by foreign fishermen and to analyze law enforcement against foreign fishermen in Indonesian waters. This research uses a qualitative research method with a normative juridical approach. Legal materials used are obtained through legal research or a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the form of punishment for the crime of illegal fishing is regulated in Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, where the punishment is a fine without the option of imprisonment as an alternative if the fine is not paid. However, there are challenges in enforcing the law against foreign nationals involved in illegal fishing if Indonesia does not have an extradition agreement with the home country of those foreign nationals. This means that when a foreign national becomes a suspect, Indonesia does not have the authority to detain them, including for the purposes of investigation. To overcome this challenge, law enforcement against foreign fishermen engaged in illegal fishing in Indonesian waters involves coordination efforts between various agencies and institutions. In addition, cooperation between countries related to fishing activities needs to be established so that in the event of a crime committed by foreign fishermen, the government can impose imprisonment because there is a cooperation agreement with the foreign fishermen’s home country. Abstrak. Penangkapan ikan ilegal adalah tindakan penangkapan ikan yang tidak sah atau tidak resmi. Kegiatan ini dilakukan secara ilegal oleh nelayan asing. Penangkapan ikan secara ilegal telah menimbulkan kerugian finansial bagi negara, didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap ikan dan makanan laut lainnya. Penegakan hukum di laut berperan penting dalam menegakkan kredibilitas dan kedaulatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan illegal fishing yang dilakukan nelayan asing dan menganalisis penegakan hukum terhadap nelayan asing di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelitian hukum atau kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk hukuman terhadap tindak pidana illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana hukumannya berupa denda tanpa adanya pilihan hukuman penjara sebagai alternatif apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Namun demikian, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal jika Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal warga negara asing tersebut. Artinya, ketika ada warga negara asing yang menjadi tersangka, Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menahannya, termasuk untuk kepentingan penyidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia melibatkan upaya koordinasi antar berbagai instansi dan lembaga. Selain itu, kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan perlu terjalin sehingga apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan asing, maka pemerintah dapat menjatuhkan pidana penjara karena ada perjanjian kerjasama dengan negara asal nelayan asing tersebut. Kata kunci: Penegakan hukum, Kejahatan, Penangkapan ikan ilegal, Zona Ekonomi Eksklusif
Missing the Mark: The Detrimental Effects of Poor-quality Law Textbooks on Legal Education Hoiruddin Hasibuan; Lusiana Tijow; Abu Kamal
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.207

Abstract

Law graduates play a critical role in shaping the legal system and ensuring justice. To provide them with the necessary knowledge and skills, it is essential to have proper educational resources, especially qualitative law textbooks. This article evaluates the need for qualitative law textbooks for proper education of law graduates in law schools of Bangladesh and critically assesses the impact of the lack of quality textbooks on law students of Bangladesh. The study shows that qualitative law textbooks are essential for students to develop a comprehensive understanding of the legal system, its principles, and the interpretation of laws. Lack of quality textbooks has a detrimental impact on law students in Bangladesh, hindering their research and academic progress and affecting the quality of legal education. This article argues that it is imperative to ensure the availability of qualitative law textbooks to provide the necessary educational resources for law students in Bangladesh. The study highlights the significance of qualitative law textbooks in legal education and calls for necessary measures to address the issue of insufficient textbook quality to improve legal education in Bangladesh.
The Authority of State Agencies in Illegal Fishing Investigations: Harmonizing Enforcement and Addressing Jurisdictional Overlaps I Gusti Bagus Yoga Sastera; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; I Nyoman Bagiastra
Lex Publica Vol. 10 No. 2 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.2.2023.208

Abstract

Abstract. The location of Indonesia which is between two continents and two oceans makes Indonesia vulnerable to criminal acts in the field of fisheries. This study aims to investigate the authority of state agencies in the investigation stage of illegal fishing crimes in Indonesian territorial waters. Research approach used in this study is through a normative juridical approach or the study of literature and documents aimed at written regulations or other legal materials related to the guarantee of legal certainty for the investigation of illegal fishing crimes in Indonesia. The results showed that for the handling of these criminal acts, legal politics in the formulation of Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries stipulates that investigations into fisheries crimes are carried out by Civil Servants of Fisheries Investigators, Investigating Officers of the Indonesian Navy, and Indonesian National Police. The law does not provide strict limitations on the investigative powers of these three agencies, even with Law No. 45 of 2009 as an amendment to Law No. 31 of 2004 also does not clearly regulate the limits of the investigative authority of the three agencies. Therefore, in its implementation there may be overlap of authority. Therefore, it is necessary to harmonize law enforcement in the investigation stage. Keywords: Criminal Investigation, Criminal Act, Law Enforcement, Illegal Fishing, Jurisdictional Overlaps Abstrak. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia rentan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan lembaga negara dalam tahap penyidikan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif atau studi literatur dan dokumen yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya terkait dengan jaminan kepastian hukum dalam penyidikan tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penanganan tindak pidana tersebut, politik hukum dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Perikanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tidak memberikan batasan tegas mengenai kewenangan penyidikan ketiga lembaga tersebut, bahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 juga tidak mengatur secara jelas batasan kewenangan penyidikan ketiga lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya mungkin terjadi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi penegakan hukum pada tahap penyidikan. Kata kunci: Penyidikan Pidana, Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan Ilegal, Tumpang Tindih Yurisdiksi

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025) Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2024) Vol. 11 No. 1 (2024) Vol. 10 No. 2 (2023) Vol. 10 No. 1 (2023) Vol. 9 No. 2 (2022) Vol. 9 No. 1 (2022) Vol. 8 No. 2 (2021) Vol. 8 No. 1 (2021) Vol. 7 No. 2 (2020) Vol. 7 No. 1 (2020) Vol. 6 No. 2 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019) Vol. 5 No. 2 (2018) Vol. 5 No. 1 (2018) Vol. 4 No. 2 (2017) Vol. 4 No. 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2017) Vol. 3 No. 1 (2016) Vol. 2 No. 2 (2016) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 2 (2015) Vol. 1 No. 1 (2014) More Issue