cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pratiwi puspitho andini
Contact Email
jpel@unej.ac.id
Phone
+6281332727076
Journal Mail Official
jpel@unej.ac.id
Editorial Address
jalan gajah mada XI no 19
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Private and Economic Law
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27978702     DOI : https://doi.org/10.19184/jpel
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Private and Economic Law (ISSN 2797-8702) is a refereed journal published by the Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia. The Editorial Board ensures that all papers published in this journal were under a double-blind peer review. Articles submitted to this journal should cover contemporary issues of private and economic law, under doctrinal, comparative, and socio-legal approaches. Manuscript submissions should be between 6,000-10,000 words in length, although shorter papers relating to the policy with international and comparative perspectives will be considered. The peer-review process and decision on publication will be normally completed within 60 days of receipt of submissions. Please see our Instructions for Authors for information on manuscript submissions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2023): May 2023" : 5 Documents clear
Tidak Dipenuhinya Unsur Kesepakatan Dalam Perkawinan Sebagai Alasan Pembatalan Terhadap Istri Sedang Hamil Anisa Rahmadayanti
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.24956

Abstract

Adanya kesepakatan atau persetujuan antar kedua mempelai harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan memiliki sebuah tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, untuk mencapai tujuan perkawinan harus dilakukan dengan kerelaan mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu kesepakatan atau persetujuan mempelai merupakan suatu persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi dan jika tidak maka perkawinan dapat dibatalkan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membahas permasalahan, pertama perkawinan paksa tidak memenuhi kesepakatan dalam perkawinan dapat menjadi alasan perkawinan. Kedua pernikahan dilakukan saat istri sedang hamil. Ketiga akibat hukum yang timbul dari pernikahan. Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah: pertama, untuk mengetahui bahwa kawin paksa tidak memenuhi syarat kesepakatan dalam perkawinan sehingga dapat dijadikan alasan perkawinan. Kedua, untuk mengetahui apakah status perkawinan dapat dibatalkan jika keadaan istri sedang hamil. Ketiga, untuk mengetahui akibat yang timbul dari penelitian. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. untuk mengetahui akibat yang timbul dari perkawinan. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. untuk mengetahui akibat yang timbul dari pernikahan. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. Kata Kunci : Kesepakatan, Pembatalan Perkawinan, Hamil.
PEMBENTUKAN BANK DIGITAL MELALUI AKUISISI PT BANK CENTRAL ASIA TBK TERHADAP PT BANK ROYAL INDONESIA Putri Halimatus Sholikhah
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.26521

Abstract

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Perbuatan hukum akuisisi yang dilaksanakan oleh bank harus sesuai ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank. Bank digital sebagai salah satu akibat hukum dan hasil atas perbuatan hukum akuisisi diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui elektronik yang hanya memiliki satu kantor pusat yang dialihkan menjadi pengembangan infrastruktur digital sehingga tidak ada layanan fisik lain seperti kantor cabang dan ATM. Aksi koorporasi perusahaan berupa akuisisi yang dilakukan oleh bank menimbulkan dampak dan harus memperhatikan para stakeholder pihak pengakusisi maupun pihak terakuisisi yang terlibat antara lain pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan nasabah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus diberikan kepada stakeholder untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar hak maupun kepentingan tidak dirugikan.
The Urgency of Personal Data Protection for UMKM Actors as Users of OSS-RBA Ajeng Pramesthy H.K
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.39103

Abstract

The development of technology in the economic world is rapidly advancing into the era of hybrid work. Most economic activities rely on technology to solve their problems. One concrete example is the OSS-RBA program for UMKM actors. OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) is a form of technological advancement in risk-based business licensing supervision, differentiated by the scale of business activities. One of the functions of OSS-RBA is to store personal data with the expectation of keeping user data confidential and secure. The users of OSS-RBA are UMKM actors who engage in productive economic activities that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises. The existence of UMKM cannot be eliminated or avoided from society because it provides benefits such as absorbing a large-scale workforce, which can reduce unemployment rates and create production creativity, thereby increasing people's purchasing power. Therefore, the development of UMKM is very strategic in driving the national economy. In connection with this, the protection of personal data becomes an essential aspect to be implemented in society, especially for UMKM actors as users of OSS-RBA. Personal data protection for OSS-RBA users, namely UMKM actors, becomes an urgency to be applied. The trust of UMKM actors in the OSS-RBA program will be relatively high if their personal data protection is guaranteed. Thus, by standardizing the protection of personal data related to the use of OSS-RBA for UMKM actors, the success of their business will have a broad impact on the Indonesian economy.
Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (Rhodamin B) Kevin Birul Walidaini
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.24707

Abstract

Rhodamine B is one of the synthetic dyes commonly used in the textile and paper industry. Rhodamine B is often misused as a food coloring, especially in snacks. In fact, the government has stipulated Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 722/Men.Kes/Per/VI/88 so as not to use Rhodamine as a food mixture. Even though there has been a ban, there are still many manufacturers that use rhodamine B in their food products. In the case found by the Food and Drug Supervisory Agency, there were still 12 out of 25 snacks that were positive for the synthetic dye Rhodamin B. After being investigated, it turned out that business actors still did not understand the regulations set by the government. This has led to several incidents of poisonings due to consuming food products containing hazardous chemicals, especially Rhodamine B. However, not all business actors do not understand the regulations made by the government, there are those who understand but still violate these regulations. Business actors who violate these regulations will of course be responsible for their actions to consumers who have suffered losses due to consuming these food products. Keywords: Rhodamine B, Food and Drug Supervisory Agency
DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI PENGGUNAAN LinkAja SEBAGAI PEMBAYARAN PEMBELIAN TIKET KERETA API LOKAL PADA APLIKASI KAI Access Agustin, Isna Yulia
Journal of Private and Economic Law Vol 3 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jpel.v3i1.25762

Abstract

ABSTRACT: An electronic wallet is an application that is used to store electronic money and can be used to make digital payments. In Indonesia, along with the times, there are various kinds of electronic wallet applications, one of which is LinkAja. LinkAja can be used to make payments for purchasing local train tickets on the KAI Access application. In the KAI Access application, there are two types of train tickets, namely intercity train tickets and local train tickets. The use of LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application causes problems. Local train tickets only provide a payment method using LinkAja, while intercity train tickets provide several payment method options. This of course raises an allegation of monopolistic practice. KPPU as an independent institution established to oversee business competition in Indonesia, through its press release No. 28/KPPU-PR/V/2020 has warned to promote fair business competition. The research method used is doctrinal, which focuses on the study of the application of norms or rules related to the problems in this research. The results of the study concluded that the legal basis for using LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application is referring to Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, which states that electronic wallets are used to make payments. payment transactions. LinkAja's action on the control of local train ticket payment services on the KAI Access application can be said to be a monopoly act because it has violated the elements contained in Article 17 of Law No. 5 of 1999.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): November 2023 Vol 3 No 1 (2023): May 2023 Vol 2 No 2 (2022): November 2022 Vol 2 No 1 (2022): May 2022 Vol 1 No 2 (2021): November 2021 Vol 1 No 1 (2021): May 2021