MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT LOGISTIK SEBAGAI EFISIENSI ANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[irawan hartono]]>;
<![CDATA[Feni Rosalia]]>;
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (745.549 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2654
<![CDATA[In order to reduce the huge pilkada costs, the implementation of E-procurement in the procurement of election logistics will be an important first step. E-procurement is a development from conventional procurement to E-procurement where the procurement process is carried out electronically via the web/internet and uses communication and information technology facilities such as public auctions, prequalification and electronic procurement using website-based modules. This change is projected to produce a more effective, efficient, transparent and accountable government. The purpose of this study was to determine whether the implementation of E-procurement general election logistics procurement in PesawaranRegency resulted in budget efficiency. The research method used is descriptive research with qualitative and quantitative data analysis. The data used were obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate thatthe implementation of E-procurement in the process of procurement of election logistics goods at the KPU secretariat of Pesawaran Regency causes the efficiency of the regional election budget in accordance with the objectives of the implementation of E-procurement. This can be seen by the large difference between the available budget and its realization. The application of E-procurement can also be applied to the implementation of the simultaneous General Election in 2024 so that much greater budget efficiency can be carried out]]>
<![CDATA[PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020 ]]>
<![CDATA[Cindy Fajriati]]>;
<![CDATA[Engkus]]>;
<![CDATA[Husen Saeful Anwar]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.202 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2709
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mencapai target dalam pengalokasi belanja modal dimana tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran belanja daerahnya secara maksimal ke dalam belanja modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan hasil uji masing-masing adalah 0.478 dan 0.395, serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikasi 0.498.]]>
<![CDATA[DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Sri Maryanti]]>;
<![CDATA[Neneng Komariah]]>;
<![CDATA[Saleha Rodiah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.736 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2715
<![CDATA[Kota Banjar menetapkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banjar dengan mengelola website ppid.bajarkota.go.id. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses peneyebaran (diseminasi) informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Banjar dalam upaya keterbukaan informasi publik melalui website ppid.banjarkota.go.id. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumetasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kota Banjar memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi melalui ketersediaan website yang berperan sebagai media penyebaran atau diseminasi informasi publik. Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana melalui website yang dikelola PPID sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Saat ini pihak PPID Kota Banjar sedang merancang rencana dan perbaikan website. Sehingga diharapkan website akan terintegrasi secara terpusat dan PPID Pembantu dapat mengupload informasi publik secara mandiri. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan kemudahan akses dalam penyampaian informasi publik]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN BANK SAMPAH SRIKANDI UNTUK MENCIPTAKAN KAMPUNG GREEN AND CLEAN DI DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN ]]>
<![CDATA[Devin Natasya]]>;
<![CDATA[Tukiman]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.341 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2721
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pengelolaan bank sampah oleh Bank Sampah Srikandi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam mengelola sampah untuk menciptakan kampung green and clean. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi di lapangan untuk memperjelas hasil kesimpulan. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pengelolaan Bank Sampah Srikadi untuk menciptakan kampung green and clean di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Bank Sampah Srikandi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Namun terkait Standar Operational Prosedur (SOP) dan pelaksanaan kemitraan harus perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[VILLAGE WATER GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM DI DESA BETENG POMAH DAN RANDULANANG ]]>
<![CDATA[Putri Rut Elok Kurniatin]]>;
<![CDATA[Irfan Ridwan Maksum]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.165 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2758
<![CDATA[This research focused on the sustainable governance for meeting the drinking water needs of Beteng, Pomah and Randulanang villages after the end of the PAMSIMAS Program in 2021. After the end of the program, the village government faced several challenges in maintaining basic drinking water services, such as budget limitation, unmaintained quality of drinking water, and the decrease of role and participation of the community and other parties, which caused the gap of the sustainable conditions for meeting clean to safe drinking water needs in these three areas. Through the post positivist approach, assessment of the governance model for meeting drinking water needs in the three villages was conducted to figure out their post-program governance. Through interviews, document studies, and literature, researchers obtained data information as the basis in assessing the governance model in the three villages. The results show that, based on the governance actors and governance styles, the three villages have different governance models even though they participated in the same program (PAMSIMAS). The three villages show different technical dynamics, hence the differences in their governance in realizing the fulfillment of drinking water needs after the end of the PAMSIMAS program.]]>
<![CDATA[STUDI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PERBAIKAN KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM ]]>
<![CDATA[Agung Prayoga]]>;
<![CDATA[Khaerul Umam]]>;
<![CDATA[Sakrim Miharja]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.423 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2759
<![CDATA[In an effort to improve the water quality of the Citarum River, the central government launched a program called the Citarum Harum Program through Presidential Regulation (Perpres) no. 15 of 2018, this program is targeted to be completed for a period of 7 years from the beginning of the issuance of the policy. The purpose of this research is to find out in depth how the implementation of Collaborative Governance carried out by the Sector 6 Task Force team of the Citarum Harum Program where the program can provide good results in improving the water quality of the Citarum River. Descriptive method through qualitative approach is the method used in this research, observation, interview, and documentation study are the three techniques used in the data collection process in this study. The results of the study indicate that the collaboration process carried out by the Citarum Harum Sector 6 Task Force team in general has gone well, causing the water quality of the Citarum River to show a better graph. It is based on 5 dimensions written by Ansell and Gash. Where the five aspects include; face-to-face dialogue; build trust; commitment to the process; mutual understanding; and intermediate results. But on the other hand, there is still a need for improvement from some of these aspects to provide even more maximum results and the problems that exist in the Citarum River can gradually be resolved.]]>
<![CDATA[KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Septi Dwi Wulandari]]>;
<![CDATA[Rahmat Salam]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.948 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2760
<![CDATA[Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. Jalinan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan seperti masalah ketersediaan jaringan drainase yang belum memadai. Masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase penanggulangan banjir. Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini akan menganalisa penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep koordinasi. Hal ini berupaya untuk menjawab permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan 4 indikator yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaan nya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Dani Rustandi]]>;
<![CDATA[Fibria Indriati]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (905.929 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2762
<![CDATA[Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan yang fundamental sebagai konsekuensi dari adanya revisi undang-undang KPK pada akhir tahun 2019. Mengimplementasikan perubahan yang terjadi menjadi tantangan besar bagi seluruh elemen di dalam organisasi KPK. Banyak penelitian terdahulu menggambarkan bahwa sebagian besar inisiatif perubahan berakhir dengan kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya organisasi KPK dalam mengimplementasikan perubahan melalui pendekatan manajemen perubahan. Model manajemen perubahan Lewin dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi penulis untuk menganalisis proses implementasi perubahan di dalam organisasi KPK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu serta dokumen laporan, publikasi, atau berita tentang perubahan organisasi KPK sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa langkah strategis mengimplementasikan perubahan di organisasi KPK dilakukan pada aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Adapun manajemen perubahan yang terjadi di KPK selaras dengan tahapan-tahapan perubahan menurut model manajemen perubahan Lewin yaitu unfreezing, moving, dan refreezing.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN PEGAWAI DI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS ]]>
<![CDATA[Endah Puspitasari]]>;
<![CDATA[Sahadi]]>;
<![CDATA[Ari Kusumah Wardani]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.915 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2763
<![CDATA[Belum efektifnya pelaksanaan pelatihan dan masih kurang optimalnya prestasi kerja pegawai, merupakan salah satu permasalahan dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan dengan cara rnencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah. Populasi pada penelitian ini sebanyak 451 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling sehingga sampel yang dipilih sebanyak 82 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pelatihan dan prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 1) Terdapat pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja pegawai artinya bahwa semakin sesuai pelatihan yang diselenggarakan dengan kebutuhan pegawai maka tingkat kepuasan pegawai dalam bekerja akan meningkat. Sebaliknya jika pelatihan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat bagi kebutuhan pegawai maka kepuasan kerja pegawai akan menurun. 2) Terdapat pengaruh prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai artinya semakin baik prestasi kerja pegawai menunjukkan kepuasan kerja pegawai meningkat. Sehingga semakin puas pegawai dalam bekerja maka prestasi kerja pegawai meningkat. 3) Terdapat pengaruh pelatihan dan prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan dan semakin baik prestasi kerja pegawai maka akan meningkatkan kepuasan pegawai dalam bekerja]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN HATA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Tatang Fitriadi]]>;
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>;
<![CDATA[Abdul Mutolib]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.757 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2764
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berperan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya Dinas Pariwisata dalam memperhatikan empat tingkatan strategi dalam mengembangkan usaha kerajinan hata sehingga masih banyak pengrajin hata yang kesulitan dalam memperoleh bantuan permodalan karena sulitnya mengakses perbankan untuk menambah modalnya selain itu pengrajin hata masih kesulitan dalam memasarkan kerajinannya karena tidak memiliki pasar yang jelas serta kurangnya hasil kerajinannya dapat bersaing di pasaran karena memang selain tidak memiliki merek dagang juga kurang dikenal dipasaran karena kurang dipromosikan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin kurang dikenal di masyarakat selain itu kurang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan usaha. Permasalahan lain yang menyebabkan kerajinan hata kurang berkembang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengrajin hata tentang pentingnya izin usaha. Oleh karena itu maka perlunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk melakukan berbagai strategi dalam mengembangkan kerajinan hata di Pangandaran mengingat potensi wilayah yang cukup baik untuk dapat mengembangkan kerajinan hata karena dari segi bahan baku melimpah dan mudah didapat serta sebagai salah satu tujuan wisata maka kerajinan hata dapat dijadikan ciri khas Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengembangkan pengrajin hata sehingga kegiatan usahanya lebih berkembang.]]>
