cover
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso" : 5 Documents clear
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi Manjayani, Rizka Anindya; Manullang, Sardjana Orba
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2983.753 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i2.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum akibat penghinaan dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pengajuan gugatan terdapat batas waktu kadaluwarsa yaitu gugatan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahui oleh penggugat, sehingga tidak perlu menunggu putusan pidananya terlebih dahulu apabila ingin mengajukan gugatan perdata. Ganti rugi akibat penghinaan terdapat 2 (dua) bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Adapun untuk mengetahui besaran nominal ganti rugi immateriil diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis yaitu dengan memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, kondisi, dan kemampuan si terhina maupun penghina, pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum, adanya perdamaian di antara para pihak.
Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Haryani, Riastri
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3863.742 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i2.189

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai verifikasi faktual dapat berjalan dalam pemenuhan syarat partai politik peserta Pemilu. Kedua, untuk menganalisis dampak pemberlakuan verifikasi faktual. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi, political parties created democracy. Bentuk demokrasi tersebut tertuang dengan diadakannya Pemilu seperti yang akan digelar pada tahun 2019. Seharusnya semua partai politik peserta Pemilu tahun 2019 diverifikasi secara faktual, jika tidak diverifikasi secara faktual, akan menimbulkan diskriminasi di antara partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dan akan berimplikasi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Reformasi pasca orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu Negara modern. Di Indonesia, eksistensi partai politik mulai bergeliat kembali sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dimulailah geliat politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru di Indonesia yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa orde baru.
Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi Kusnadi, Kusnadi; Mardani, Mardani
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4118.376 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i2.190

Abstract

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan dan adat, akhlak perasaan serta tata berpikir. Dalam filsafat etika adalah ilmu yang bisa disebut sebagai ilmu mengenai adat kebiasaan mengenai hal yang biasa dilakukan orang yang telah melakukan pelanggaran etika telah diberikan label oleh masyarakat yang dikenal sebagai teori labeling dalam sosiologi seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial di era globalisasi dan untuk mengetahui dan mempraktikkan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata global yang berarti seluruh dunia dan artinya adalah proses, sehingga globalisasi adalah proses yang menyatukan seluruh dunia. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi dan kemudian oleh penulis dilakukan analisis peristiwa secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian analisis penulis sehubungan dengan menggunakan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan etika dalam bermedia sosial.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Operasi Jasa Angkut Antara PT. BME Dengan PT. STI Azizah, Nanda Ayu Nur
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2896.618 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i2.194

Abstract

Suatu perjanjian semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder atau sering juga disebut penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum dengan tujuan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasilnya terdapat kelalaian yang dilakukan PT. STI terhadap unsur wanprestasi pihak PT. BME memenuhi unsur dalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Yusnita, Ummi; Kustanti, Fitri Heri
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3431.714 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i2.199

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan yang diberlakukan hukum normatif di Indonesia dalam penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertentangan dengan hukum internasional. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk mengetahui jawaban atas permasalahan hukum dari dilakukannya penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada peristiwa dibakar dan ditenggelamkannya kapal asing yang diketahui telah melanggar batas wilayah laut Indonesia, pemerintah memiliki keyakinan penuh atas hal tersebut sebagai bagian dari penguatan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, di mana Pihak berwenang Indonesia bisa menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Page 1 of 1 | Total Record : 5