cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso" : 5 Documents clear
Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit Arimba, Cahya Iradi
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.708

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dari tanggung jawab hakim pengawas sebagai pengawas proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pasal 65 UU KPKPU merupakan ketentuan hukum yang mendasari hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. Hakim pengawas memimpin rapat verifikasi; menyetujui atau menolak daftar tagihan; meneruskan tagihan-tagihan; mendengar saksi-saksi dan para ahli; memberikan izin atau menolak permohonan debitur untuk bepergian, hal-hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas. Dalam hal pengawasan, hakim pengawas melakukan tugas pengawasan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bentuk pengawasan ini secara eksplisit telah diatur dalam UU KPKPU, bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah. 1) Melalui penetapan dari hakim pengawas. 2) Melalui persetujuan dari hakim pengawas. 3) Melalui pemberian izin dari hakim pengawas. 4) Melalui pemberian usul dari hakim pengawas. 5) Melalui pemberian perintah dari hakim pengawas.
Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia Abdillah, Ahmad Yusron; Madjid, Abdul; Ruslijanto, Patricia Audrey
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.779

Abstract

Menurut data BPS tahun 2021, sebagian besar anak Indonesia yang berusia lima tahun ke atas telah menggunakan media sosial di internet. Persentasenya mencapai 88,99%. Media sosial penuh dengan perilaku terlarang yang membahayakan anak-anak. Pemerintah harus terlibat dalam perlindungan anak dengan menegakkan hukum yang memberikan batasan usia dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bahan hukumnya terdiri atas buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum, strategi penelitiannya meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Indonesia saat ini belum memiliki peraturan mengenai usia minimum anak yang boleh mengakses media sosial, namun Amerika Serikat sudah memiliki peraturan yang disebut dengan COPPA Rule. Karena aktivitas kriminal di media sosial dapat membahayakan anak-anak, pemerintah Indonesia harus segera memberlakukan undang-undang mengenai usia minimum di mana anak-anak dapat mengakses platform ini.
Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil Savitri, Widya Wahyu
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, teologis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil, maka perjanjian tersebut adalah “Batal Demi Hukum”. Upaya memberikan kepastian hukum notaris harus memastikan dalam menjalankan jabatannya menggunakan prinsip kehati-hatian. Keterangan para pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta perjanjian jual beli haruslah digali kebenaran formil dan materilnya. Jika notaris sudah menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap akta perjanjian jual beli yang dibuatnya maka akta tersebut telah memiliki otentisitas akta, namun sebaliknya bila akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil maka pembuatan akta autentik tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (neitigheid van rechtswege). Karenanya perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat materiil sehingga kepastian hukumnya adalah batal demi hukum.
Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru Wiryadi, Uyan; Gifari, Fadhila; Chariansyah, Hery
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.797

Abstract

Pentingnya independensi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mempercepat kinerja lembaga KPK itu sendiri. Namun, pasca disahkannya Undang-Undang KPK, kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah dan beberapa revisi terkait kewenangannya yang saat ini diatur dalam UU KPK terbaru membuat banyak kalangan ahli mengkritik hal tersebut. Penelitian normatif, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, melainkan lebih fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Ada tujuh poin utama yang menjadi penilaian mengapa dalam UU KPK terbaru justru membuat KPK menjadi lemah diantaranya: Pertama, terkait kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen; Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK; Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan; Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK; Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan; Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.
Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Sudarto, Sudarto
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di Lapas Gunung Sindur dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan deradikalisasi sistem pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka/bahan pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasilnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran terhadap hukum, dan integrasi dengan masyarakat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: Perbedaan prosedur rehabilitasi antara narapidana teroris dan narapidana narkotika, isi Lapas Gunung Sindur yang juga berisi narapidana narkotika menyebabkan sedikit kendala dalam pembinaan warga binaan teroris, dan diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan psikolog dalam mengubah pola pikir narapidana teroris yang memiliki pemahaman sempit terhadap nilai-nilai agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso