cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso" : 5 Documents clear
Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional Choiro, Urrifatul; Lindasari, Ulfa Qurni; Al Faruq, Umar
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1000

Abstract

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan menegakkan hukum perikanan. Tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada otoritas berwenang untuk menindak kapal asing yang terbukti melanggar hukum. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, kebijakan ini juga selaras dengan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam mengelola dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah kapal illegal fishing yang beroperasi di perairan Indonesia, meningkatkan keamanan laut, serta memperbaiki kesejahteraan nelayan lokal dengan mengurangi persaingan yang tidak adil dari kapal asing. Data menunjukkan bahwa jumlah kapal yang ditenggelamkan terus menurun dari 113 kapal pada tahun 2015 menjadi 24 kapal pada tahun 2023, yang mengindikasikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Selain itu, kerugian ekonomi akibat illegal fishing juga mengalami penurunan signifikan, dari Rp13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4 triliun pada tahun 2023. Namun, meskipun kebijakan ini terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti potensi pencemaran lingkungan akibat residu kapal yang ditenggelamkan, serta dampak diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan, seperti Vietnam, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penyitaan dan pelelangan kapal sebagai alternatif sanksi, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi, hukum, dan diplomasi maritim.
Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi Mutiarany, Mutiarany; Hidayat, Arief; Tjahyani, Murendah
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1106

Abstract

Penelitian ini berfokus pada prosedur dan keabsahan pengajuan isbat nikah contentius, dengan kasus yang melibatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Isbat nikah contentius merupakan proses hukum yang diperlukan untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, terutama ketika salah satu pihak telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan, mempertimbangkan keabsahan hukum yang diberikan oleh majelis hakim, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan pihak terkait, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan, dengan data diperoleh dari studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa isbat nikah contentius memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sosial dan keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Proses hukum ini juga memenuhi kebutuhan administratif seperti pencatatan akta kelahiran dan status ahli waris. Dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah contentius, pemohon memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan, serta memberikan dasar hukum bagi pengurusan hak-hak di kemudian hari.
Representasi LGBT di Media Televisi Indonesia dan Tanggung Jawab KPI: Studi Perspektif Sosiologi Hukum Prabowo, Rhesa Yusuf; Mardani, Mardani
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi program televisi yang mengandung unsur LGBT, dengan fokus pada program Brownis di Trans TV. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-doctrinal melalui analisis hukum dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun KPI telah mengeluarkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan program tersebut, pelanggaran terus berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tayangan yang dianggap memuat ekspresi LGBT berpotensi memengaruhi persepsi dan nilai-nilai moral, khususnya bagi remaja dan anak-anak. Di sisi lain, perubahan sosial di kalangan generasi muda menunjukkan sikap yang lebih inklusif, yang menciptakan tantangan baru bagi KPI dalam menyeimbangkan antara perlindungan nilai budaya dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan regulasi yang lebih partisipatif, berbasis edukasi, dan peka terhadap dinamika sosial, untuk mewujudkan sistem penyiaran yang adil, adaptif, dan inklusif.
Evaluasi Implementasi Regulasi Hak Penumpang dalam Menghadapi Keterlambatan Penerbangan di Indonesia: Studi Kasus Garuda Indonesia GA 4202 Sany, Ayi Meidyna; Natalie, Cicilia; Haga, Christian Samuel Lodoe; Riser, Muh Abriel Givari; Manek, Meylane Carmelia; Athallah, Rayhan Mohamad
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1111

Abstract

Keterlambatan penerbangan di Indonesia merupakan masalah yang berulang dan berdampak pada berbagai aspek operasional, ekonomi, serta sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penerbangan dan menilai efektivitas implementasi regulasi yang mengatur hak-hak penumpang terkait keterlambatan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan di Indonesia dalam penerapan regulasi tersebut. Studi kasus Garuda Indonesia GA 4202 menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pengelolaan keterlambatan yang efektif dan komunikasi yang transparan masih menjadi tantangan utama. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki implementasi regulasi, serta meningkatkan kesadaran penumpang mengenai hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan sistem penerbangan yang lebih baik dan adil bagi penumpang di Indonesia.
The Role of the State Administrative Court in Jurisdictional Disputes: A Case Study of Fadel Muhammad’s Lawsuit Against the DPD RI Paselle, Enos; Maharani, Adji Puteri Mila; Norsabila, Annisa
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1117

Abstract

This study provides an in-depth understanding of the jurisdictional dispute involving Fadel Muhammad and the DPD RI regarding the decision of the State Administrative Court (PTUN) of Jakarta. The results show that PTUN plays a crucial role in ensuring government accountability and protecting individual rights, but the decision in this case also highlighted tensions between the executive, legislative, and judicial powers. While PTUN has the authority to adjudicate administrative disputes, decisions related to political matters, such as the dismissal of Fadel Muhammad, present complexities that need to be carefully managed to avoid destabilizing the constitutional order. One of the main challenges is the enforcement of PTUN’s decisions, which remains susceptible to non-compliance by the government, potentially leading to legal uncertainty and undermining the effectiveness of the legal system in Indonesia. Therefore, further reforms are needed to strengthen the administrative law system and the judiciary to ensure that PTUN decisions are implemented effectively and fairly, thus maintaining the stability of democracy and the constitutional order in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso