cover
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016): May" : 5 Documents clear
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN MUARA ENIM) Oktapian Muharsyah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.508 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab mengapa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum optimal dan menganalisis mengapa Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menunjukkan indikator kinerja pemerintah yang berorientasi hasil.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan melakukan wawancara semiterstruktur kepada partisipan yang terlibat langsung dalam implementasi SAKIP SKPD, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas kinerja pada tingkat SKPD. Peneliti juga melakukan evaluasi terhadap IKU SKPD dengan pendekatan Cetakbiru Kinerja (Performance Blueprint) untuk mengetahui mengapa IKU SKPD belum berorientasi hasil.Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas kinerja pada tingka SKPD, yaitu dukungan data kinerja, kompetensi teknis aparatur, komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja, tekanan regulasi, perubahan kebijakan program dan kegiatan, peran Indikator Kinerja Kunci (IKK), konflik kepentingan, kuantitas aparatur, insentif kinerja, alokasi anggaran, dan kondisi geografis. Sedangkan terhadap IKU SKPD, masih terdapat IKU yang berorientasi kuantitas atau kualitas dari usaha (service delivery outcomes) dan belum sepenuhnya berorientasi dampak dari kuantitas atau kualitas usaha yang dilakukan (community outcomes).
PENGUNGKAPAN INTEGRATED REPORTING PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN INDEKS LQ-45 Rizkia Anggita Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.196 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59333

Abstract

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengungkapan integrated reporting pada perusahaan sektor keuangan indeks LQ-45 periode Februari-Juli 2016.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode analisis konten pada laporan tahunan 2015 berdasarkan International Integrated Reporting Framework. Pengungkapan integrated reporting terdiri dari pengungkapan prinsip dan elemen konten yang kemudian dilakukan scoring untuk menilai tingkat pengungkapan. Skor pengungkapan IR diperoleh dari pengungkapan perusahaan dibagi dengan jumlah pedoman IR (37 prinsip dan 51 elemen konten).Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemangku kepentingan merupakan prinsip yang paling tinggi diungkapkan perusahaan, sedangkan konektivitas informasi merupakan prinsip yang paling rendah diungkapkan perusahaan. Tata kelola, kinerja, dan outlook merupakan elemen konten yang paling tinggi diungkapkan, sedangkan dasar penyusunan dan penyajian merupakan elemen konten yang paling rendah diungkapkan perusahaan. Pengungkapan prinsip tertinggi dilakukan oleh BCA sedangkan pengungkapan elemen konten tertinggi dilakukan oleh MANDIRI. Pengungkapan integrated reporting perusahaan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan format integrated reporting sebagai acuan dalam penyajian informasi.
ANALISIS FUNGSI KONSULTASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH Surya Prasetya Trihatmaja
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.344 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59334

Abstract

Perluasan fungsi aparat pengawasan interen pemerintah sejak tahun 2008 menimbulkan paradigma baru pengawasan internal di republik Indonesia. Paradigma ini mewajibkan aparat pengawas interen pemerintah untuk memberikan pelayanan konsultasi di samping kegiatan pengawasan. Wajibnya pelayanan konsultasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme fungsi tersebut. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi konsultasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan itu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan fungsi itu pada Inspektorat Kota Bandar Lampung. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menganalisis berbagai konflik, kesenjangan, dan penyalahgunaan fungsi pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai salah satu contoh aparat pengawasan intern pemerintah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui secara mendalam penerapan fungsi konsultasi, berdasarkan wawancara semi terstruktur dan telaah dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan belum memadainya pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan tiga elemen standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI). Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait kekosongan hukum, jumlah sumber daya auditor dan anggaran inspektorat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan fungsi karena konflik peran ganda antara pelayanan konsultasi dan pengawasan pada APIP sehingga menciptakan kesenjangan realisasi kinerja antara target pencapaian dan anggaran.
EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP ORGANISASI PUBLIK (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen) Teguh Sabaryanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2056.935 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59335

Abstract

Menjadi kewajiban bagi organisasi publik, instasi pemerintah, untukmempertanggungjawabkan akuntabilitas program dan kegiatannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) atau Laporan Kierja Instansi Pemerintah (LKJiP). Dalam rangka menyusun pertanggungjawaban akuntabilitas ini, maka dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri dari empat komponen utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan logis dalam setiap komponenSAKIP dan faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan SAKIP pada PemerintahKabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan rerangka Performance Blueprint untukmenguji hubungan logis dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian inimengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum komponen-komponen SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2015 belummenunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis). Beberapa kekurangan yang ada,diantaranya adalah ketidakselarasan indikator sasaran. Dalam lingkup SKPD masih terdapatperbedaan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan. Hasilanalisis empat kuadran memberikan gambaran bahwa indikator kinerja PemerintahKabupaten Kebumen sebagian besar masih berorientasi pada aspek penyediaan layanan.Efektifitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disebabkanoleh faktor-faktor; Komitmen manajemen yang belum mendukung dalam hal ini adalahfaktor kepemimpinan, koordinasi antara staf dan pimpinan serta diantara tim pelaksanaSAKIP; Indikator kinerja belum dapat mengukur kinerja karyawan, belum dilaksanakannyacascading kinerja pada tiap level; dan Faktor pengetahuan teknis karyawan perluditingkatkan
An Evaluation on the Effectiveness of Work Health and Safety Management System A Case Study of ‘Universitas Gadjah Mada’ Hospital Yogyakarta Vira Dwi Martha
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59336

Abstract

This research aims to evaluate the adoption of occupational health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital, to assess the effectiveness of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital based on the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), the Government Regulation No. 50, 2012, the Indonesian Minister of Health’s Decree No. 432/MENKES/SK/IV/2007, and ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital’s President Director’s Decision No. 127/SK/RS-UGM/VII/2015; and to offer an input for a more effective implementation.This research uses a qualitative method, the samples were selected using a purposive sampling technique, which means that the samples chosen are correlated with work health and safety risks, 10 resource persons were selected to represent 7 work units under the condition that one person is chosen from each unit, except from the cleaning service unit, where four persons were chosen due to differences of workplace risks. The data collection was performed using in-depth interviews under the guidance of Internal Control Questionnaires (ICQ); observational survey; document inspection; confirmation and documentation. The data collected were analyzed and then conclusions were drawn to answer the research questions. Results of this research are the design of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital is considered sufficient with a note, because it complies with all the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) criteria, but it is yet to undergo an internal audit, the implementation of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital is quite effective because all of the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) criteria have been implemented, with a note that although the decision letter for health examination program has been issued, it hasn’t been executed, and there are still some obsolete data.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2016 2016