cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2018): November" : 14 Documents clear
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGUNAN PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA Ratih Artanti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58805

Abstract

ABSTRAKPembangunan sarana di Ekowisata Hutan Mangunan merupakan suatu investasi bagi pemerintah daerah. Setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melalui sebuah analisis investasi, hal ini berkaitan dengan akuntabilitas publik. Namun, rencana investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan belum pernah dianalisis kelayakannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kelayakan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain aspek teknis, finansial, dan sosial. Analisis investasi secara teknis dapat dilihat dari segi kebutuhan investasinya. Kelayakan investasi secara finansial dan sosial menggunakan cost benefits analysis (CBA) dan net present benefits (NPB).Hasil penelitian ini menunjukkan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan secara teknis layak dilaksanakan, karena pengembangan sarana wisata dibutuhkan di ekowisata. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai manfaat sosial berupa: peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan pengelola ekowisata, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan kesadaran masyarakat mengamankan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menanam pohon, teredukasinya pengunjung ekowisata, dan penambahan pendapatan dari nilai sisa bangunan. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai biaya sosial berupa: biaya investasi, biaya pemeliharaan, terjadinya erosi tanah, penurunan daya dukung lingkungan, meningkatnya sampah, terjadinya konflik sosial, dan hilangnya potensi pendapatan dari penyadapan getah pinus. Analisis NPB dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar Rp67.455.761.166,00, NPB dengan skenario moderat sebesar Rp66.580.667.231,00, dan NPB dengan skenario pesimis sebesar Rp66.009.686.786,00. Semua nilai NPB lebih besar dari nol, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan. Analisis CBA dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar 7,97, CBA dengan skenario moderat sebesar 7,88, dan CBA dengan skenario pesimis sebesar 7,82. Semua nilai CBA lebih besar dari satu, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan.
EVALUASI PENYALURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2017 (STUDI PADA KABUPATEN MAGELANG DAN BOYOLALI) Suci Wulan Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58809

Abstract

ABSTRACTState budget (APBN) disbursement for physical special allocation fund of 2017 underwent a change compared with the disbursement in the previous year. The changes relate with requirements for disbursement and time limit for disbursement. Starting 2017, the physical special allocation fund disbursement is not only conducted at the State Treasury Office Jakarta II, but also at 171 state treasury offices all over Indonesia. This change requires the preparedness of state treasury offices and local governments in carrying out the disbursement of physical special allocation. In 2017, Boyolali regency government could disburse 98.22% of its physical special allocation fund, whereas Magelang regency government disbursed 67.61% of its physical special allocation fund. This research aims to evaluate the causes of non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency government based on the disbursement of physical special allocation fund at Boyolali regency government.This is a qualitative research with a case study approach. The evaluation process is conducted through benchmarking and analysis of the data from interviews with sources related with the disbursement of physical special allocation fund at Magelang and Boyolali regency governments, and from analysis of related documents. The research results show that there are two factors which caused the non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency, namely technical and non-technical factors. The technical factors include the tardy bidding time; types of activity which are too specific; and unmet output. The non-technical factors include lack of coordination; lack of local government’s roles; and thinking patterns shift.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: BEST PRACTICE PADA PEMERINTAH DAERAH DIY Topaz Mardiarto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58810

Abstract

             The accountability of Local Government performance in Indonesia is low. This fact is based on the accountability system evaluation result conducted by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB). Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) Local Government in the last three years has become a region with the highest mark so that it becomes a reference for another region. The aim of this research is to formulate the best practice in the implementation of accountability system of government institution performance in DIY Local Government in order to be utilized by another region/institution.            The informants of this research were those directly involved in the implementation of performance accountability systems in DIY Local Government comprising of Bappeda (Development Planning Board), Inspectorate, Organization Agency, and evaluator Kemenpan RB. Theory employed in this research is logic model theory to analyze performance planning and Friedman’s four quadrants to analyze performance measurement.            The research result shows that a good performance accountability system must start from a good planning element. Planning system at least fulfill result oriented, alignment, interrelated causality, and synergetic criteria. Every constituted performance must have an indicator in order to be able to measure the achievement. In a good measuring system, every indicator must be able to be shown and accounted for to the society. To support the overall accountability system, e-government innovation must be used to facilitate implementation, monitoring, and  evaluation of activities.
KESEDIAAN AUDITOR PAJAK UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN MELALUI SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK) Toto Budiyanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58812

Abstract

AbstrakDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan sedang mengembangkan Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak sebagai manajemen pengetahuan bagi auditor pajak. Program ini memiliki dimensi pelatihan tatap muka dan pembelajaran berkelanjutan melalui Aplikasi Pendukung Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa (ANTARIKSA).Penelitian ini bertujuan untuk menguji deteminan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan dan mengidentifikasi cara-cara memfasilitasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah desain metode campuran sekunsial ekspalanatori. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pada fase pertama, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada fase kedua.Pada fase pertama, data suvei dikumpulkan dari 145 responden auditor pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpulan data survei bertujuan untuk menguji apakah maslahat personal, pertimbangan normatif, pertimbangan komunitas, penghargaan, dukungan organisasi, interaksi sosial, tingkat empati, dan tingkat keberanian berpengaruh terhadap kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Wawancara mendalam dilakukan kepada empat partisipan untuk mengidentifikasi cara-cara memfasilitasi faktor-faktor signifikan sehingga meningkatkan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan komunitas dan tingkat empati memengaruhi kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Aspek teknologi muncul sebagai salah satu faktor lain berdasarkan pertanyaan terbuka. Secara umum, auditor pajak berharap pembentukan asosiasi profesi, bimbingan dan supervisi, serta kegiatan-kegiatan nonformal dapat difasilitasi untuk meningkatkan ikatan dan empati antaruaditor. Dalam konteks Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak dan ANTARIKSA, hasil penelitian ini berimplikasi pada perumusan model pelatihan dan pengembangan aspek teknologi.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): February Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue