cover
Contact Name
Hatta Abdi Muhammad
Contact Email
Hatta.abdi@unja.ac.id
Phone
+6281336709980
Journal Mail Official
Jisip-unja@unja.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi Faculty of Social and Political Science Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Published by Universitas Jambi
ISSN : 2597789X     EISSN : 25977938     DOI : DOI: https://doi.org/10.22437/jisipunja.
Core Subject : Humanities, Social,
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2023): November" : 7 Documents clear
STRATEGI PERDAMAIAN: KONFLIK DALAM BENCANA DI ACEH Ali, Chaidir; Aklima, Aklima
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.27186

Abstract

Konflik dan bencana alam sangat erat kaitannya; dalam beberapa kasus, bencana dapat membantu mewujudkan perdamaian di zona perang. Namun, bagaimana proses perdamaian dapat berdampak pada dinamika konflik belum dieksplorasi secara panjang lebar. Makalah ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang mengarah pada perdamaian atau perang di zona bencana. Konflik sosial yang berkepanjangan di Aceh dari tahun 1976-2005 adalah contoh kasus dimana bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 berujung pada kesepakatan damai di Aceh dalam waktu singkat. Metode dan strategi kualitatif deskriptif untuk eksplorasi literatur online digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mengungkapkan bahwa konflik tidak ditentukan oleh bencana melainkan dipicu olehnya. Empat faktor kemiskinan, kemampuan negara, negosiasi, dan internasionalisasi perang mempengaruhi transisi dari konflik menuju perdamaian.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO Marwiyah, Siti; Nur Rahmadi, Andhi; Anggraeni, Diana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.27252

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adanya program Bosda. Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Salah satunya yang menjalankan adalah SDN Sukoharjo 3. Hal ini menarik untuk di teliti terkait penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penghimpunan data didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan ada penerapan dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik, meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah Fungsi Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi planning (perencanaan); organizing (pengorganisasian); actuating (menggerakan); dan controlling (pengendalian).
PENGARUH DIASPORA ARAB HADHRAMI DALAM PEMBENTUKAN POLITIK IDENTITAS BERBASIS AGAMA (STUDI KASUS PEMILIHAN GUBERNUR JAKARTA PERIODE 2017-2022) assegaf, abdullah
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.28345

Abstract

Tulisan ini membahas pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas di Indonesia, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Diaspora Arab Hadhrami telah aktif terlibat dalam politik Indonesia, mendukung kemerdekaan negara dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, setelah era reformasi, terdapat kecenderungan di kalangan diaspora Arab Hadhrami untuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Hal ini telah menyebabkan munculnya politik identitas etnis dan agama dalam Pilkada Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas dalam Pilkada Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan fokus pada keberadaan diaspora Arab Hadhrami dan hubungannya dengan perkembangan politik identitas selama Pilkada Jakarta. Proses pengumpulan data meliputi tinjauan literatur, analisis dokumen, dan korespondensi dengan pusat penelitian terkait diaspora Arab Hadhrami. Diskusi dalam tulisan ini menyoroti peran diaspora Arab Hadhrami sebelum era reformasi, terutama dalam perdagangan dan kegiatan keagamaan. Kedatangan diaspora Arab Hadhrami di Indonesia telah memiliki dampak signifikan dalam penyebaran Islam dan lanskap politik di wilayah tersebut. Banyak keturunan Arab Hadhrami yang telah menduduki posisi kekuasaan dan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Abad ke-20 menjadi periode penting bagi diaspora Arab Hadhrami, dengan perubahan penting dan arah baru dalam komunitas mereka.
TATA KELOLA BAWASLU KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024 (STUDI PADA BAWASLU KOTA MALANG) Agung, Laksamana Prammana; Untari, Sri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.28400

Abstract

Pengawasan pemilihan umum semakin kompleks dengan adanya pelanggaran, termasuk didalamnya tahap verifikasi faktual. Pelanggaran tersebut harus diatasi agar tidak mencederai proses pemilu yang jujur. Berdasarkan observasi penulis, Bawaslu Kota Malang telah menerapkan tindakan sesuai dengan prinsip good governance sehingga mampu mengatasi pelanggaran tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bertujuan mengetahui asas, landasan, implementasi, serta pengawasan verifikasi faktual Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam Pengawasan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan sumber data berupa informan, peristiwa dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisa data berupa teknik analisa data interaktif dan pengecakan keabsahan data berupa teknik trianggulasi sumber dan teknik trianggulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tata kelola pengawasan pada tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024 di Bawaslu Kota Malang terdiri dari perencanaan pengawasan, pembekalan regulasi kepada pengawas, pemberian surat pencegahan tahap verfak kepada KPU, pengawasan melekat, dan uji petik. Sementara itu, keterkaitan dengan prinsip good governance terdiri dari kepastian hukum; ketidakberpihakan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan adil dan proposional; kecermatan dan pelayanan yang baik dengan mandiri, jujur, tertib, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien; serta keterbukaan dan kemanfaatan dengan terbuka.
PERAN BIDANG PELDOK BIRO HUMAS KEMENSETNEG RI DALAM MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE Syafiq, Ahmad Amru Asy; Mu'id Aris Shofa, Abd
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.28586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran, kendala serta solusi dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik sebagai wujud implementasi good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tiga tahap teknik analisis data yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari studi ini yakni deskripsi mengenai peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI yaitu sebagai humas teknisi komunikasi (Communication Technician). Wujud implementasi good governance bidang Peldok yakni berupa diseminasi dan produksi konten media sosial. Kendala dalam melaksanakan perannya yaitu kendala teknis dan nonteknis berupa peralatan yang kurang mumpuni dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi atas kendala yang dihadapi yakni dengan melakukan pencegahan kecelakaan teknis dilapangan dan membuka magang bagi mahasiswa.
INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN RESPON BENCANA DIINDONESIA Sarjito, Aris
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.28679

Abstract

Indonesia menghadapi bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, sehingga memerlukan kesiapsiagaan bencana dan tindakan tanggap yang efektif. Namun, kebijakan pertahanan dan koordinasi antar lembaga masih belum dieksplorasi. Penelitian ini mengkaji integrasi kebijakan pertahanan Indonesia antara langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana, dampak koordinasi antar lembaga dan pertahanan sipil, tantangan-tantangan akibat pemisahan kebijakan, dan mengusulkan strategi perbaikan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menganalisis sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, artikel akademis, dokumen kebijakan, dan kerangka kerja serta pedoman internasional mengenai kebijakan pertahanan dan manajemen bencana di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini akan menjelaskan tingkat integrasi yang ada antara kebijakan pertahanan dan langkahlangkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Laporan ini akan mengungkap dampak koordinasi antara lembaga pertahanan dan entitas pertahanan sipil terhadap upaya penanggulangan bencana. Selanjutnya, tantangan-tantangan yang timbul dari pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana akan diidentifikasi. Pada akhirnya, strategi-strategi akan diusulkan untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Penelitian ini akan membahas kebijakan pertahanan Indonesia yang melibatkan kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah tanggap, menekankan koordinasi antara lembaga-lembaga dan pertahanan sipil, mengatasi tantangan pemisahan, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan integrasi.
MASYARAKAT PASCA KONFLIK, DEMOKRASI DAN WACANA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI INDONESIA Muliono, Muliono; Putra, Dinda Syufradian; Davega Prasna, Adeb
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.29484

Abstract

Studi ini mengkaji tentang masyarakat pasca-konflik dan wacana membangunan perdamaian secara berkalanjutan sebagai proses membangun masyarakat pasca-konflik. Studi tentang masyarakat pasca-konflik penting dikaji tidak saja diorientasikan pada kepentingan pemulihan dampak konflik kekerasan yang diakibatkan tetapi juga didasarkan pada adanya potensi konflik kekerasan dalam bentuk-bentuk baru. Hal ini berdampak pada sisi psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan bahwa tantangan membangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan oleh tiga hal yaitu sejarah konflik masa lalu, karakter pluralistik masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras dan golongan, serta konflik kekerasan dilatari oleh proses pelaksanaan demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung memicu konflik kekerasan ketika isu yang dominan digunakan berkaitan politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan conflict transformation melalui radikalisasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas masyarakat melalui proses demokratisasi dan disentralisasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7