cover
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL GOVERNANCE OPINION
ISSN : 27163407     EISSN : 2088902X     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2021): Oktober" : 12 Documents clear
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN LISTRIK PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DI DESA HILIWOSI KECAMATAN ULUSUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN Madin Silalahi; Darmanto Giawa
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji permasalahan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik NEGARA (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan, Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik Negara (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Hiliwosi sehingga ditarik kesimpulan Upaya Pemerintah Desa untuk mengatasi masalah baca meter adalah dengan Aparatur Pemerintah Desa Hiliwosi mendatangi kelapangan langsung, dan melakukan pendampingan dengan masyarakat untuk komplain ke PT. PLN dalam hal penggantian KWH yang buram/rusak, Sedangkan upaya PLN untuk mengatasi masalah keterlambaatan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan adalah bagi pelanggan yang telat bayar akan ada sangsi yang tegas dari PLN. Sementara Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Organisasi Tenaga Listrik NEGARA (PLN) di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan meliputi 3 faktor yaitu : (1). Faktor Fungsional, (2) Faktor Pengalaman, dan (3). Faktor Konsumsi.
PERANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN BARU Erismawati Zai; Kristina br. Marpaung; Irene Silviani
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah dalam pemberian bantuan program keluarga harapan tidak tepat sasaran, Hal ini menjadi perhatian untuk mengetahui faktor penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Baru dan untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Subjek penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan di Kecamatan Medan baru. Berdasarkan analisa data yang telah di lakukan, di peroleh kesimpulan bahwa Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesehjateraan masyarakat di Kecamatan Medan Baru, sudah terlaksana dengan baik, penerima bantuan program keluarga harapan sudah tepat sasaran, dan keberhasilan PKH dikecamatan medan baru mencapai 60%-75% kalau dilihat dari kacamata Sumatera Utara, dan faktor penghambat adalah keterlambatan penyaluran bantuan sembako.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIFSTIMULASI EKONOMI DI KOTA MEDAN James Wilson Putra Dohona; Nurani Gulo; Elisabeth Sitepu
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Tenaga Kerja provinsi sumatera utara dalam meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi di kota medan. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, menaklukkan kebutuhan dan meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi di kota medan. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskreptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitian bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi secara serius memberdayakan atau membina wirausaha yang bernaung dibawahnya dengan berbagai program yang digunakan sebagai saranan dalam mengurangi jumlah pengangguran dan mewujudkan pengusaha yang kompetitif dan unggul, seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja, yang artinya pelaku usaha kecil dan menengah juga termasuk pengusaha antara pekerja UKM dengan pelaku UKM sebagai pengusaha terciptanya hubungan kerja yang didasari pada perjanjian perkerjaaan yang mempunyai unsur. Perkembangan yang diharapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara atau setiap orang tidak bisa dirasakan secara langsung atau dengan kata lain Dinas Tenaga Kerja tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan umum.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LUMBANJULU, KECAMATAN LUMBANJULU, KABUPATEN TOBA Arifin Sihombing; Renaldi Halomoan Silalahi; Simto FR Tampubolon
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam upayanya melakukan pemberdayaan kepada para petani kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu. Di sisi lain, penelitian ini ingin mencari tau apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan tersebut, mengingat selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani kopi di Desa Lumbanjulu baru sebatas pembagian bibit kopi jenis Robusta. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan ilmiah dari permasalahan ini dengan cara deskriptif kualitatif. Para informan dipilih berdasarkan kriteria bahwa informan sangat paham pada hal yang ingin diketahui, teknik ini disebut sebagai purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Mereka dianggap cukup memberikan keterangan yang diperlukan. Selama penelitian dilangsungkan, peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba selama ini melakukan pemberdayaan di tingkat hulu. Kemudian selain itu, para petani menganggap selama ini tidak ada peningkatan yang berarti dari pemberdayaan ini, malah selama Pandemi Covid-19 penghasilan mereka semakin berkurang. Hal ini ditambah kerusakan lingkungan akibat penggunaan herbisida pembukaan hutan dengan dibakar untuk menekan mahalnya ongkos produksi kopi mereka. Pada kesimpulannya peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba untuk memberdayakan masyarakat petani kopi lebih kepada pemberdayaan sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pupuk. Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ini dikarenakan antara lain: tidak adanya program insensentifikasi bagi para petani kopi; tidak ada penyesuaian program dengan kebutuhan para petani kopi; dan terdapat tindakan maladministrasi dalam pemberdayaan tersebut.
EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN Sutarto Sutarto; Alfred Bawamenewi
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari kinerja Aparatur Sipil Negara Kecamatan terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan menggunakan penelitian kualitatif deskriftif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: (1). Salah satu idikator kinerja yang baik itu adalah efektivitas kinerja aparatur kecamatan terhadap pelayanan masyarakat beban kerja yang harus di pikul, jenis pekerjaan yang harus beragam, berbagai spesialisasi yang diperlukan, (2). Bentuk efektivitas kerja aparatur kecamatan terhadap pelayanan masyarakat mempunyai beberapa elemen diantara lain dimensi pertama adalah kualitas dari efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas kinerja, (3). Efektivitas dapat dilakukan dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu dan diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan Kecamatan Gomo perbaikan secara terus menerus, peningkatan mutu hasil pekerjaan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan kondisi tempat bekerja yang baik.
PENGARUH ETIKA PELAYANAN PEMERINTAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN Bertha Nelya; Yakobus Buulolo
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Etika Pelayanan Pemerintah Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Sifalago Susua Kecamatan Sususa Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melalui rumus koefisien korelasi yaitu mengukur keeratan hubungan antara etika pelayanan dan kepuasan masyarakat, selain itu peneliti juga menggunakan metode analisis regresi sederhana dalam menguji hipotesis, selain itu peneliti juga menggunakan analisis uji t dan uji f. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner terhadap 41 Kepala Keluarga di Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan, yang penentuan sampel ditentukan dengan rumus solvin dengantingkat kesalahan 15%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tabel nilai t hitung berdasarkan output SPSS 20 adalah sebesar 6,099. Dalam kasus ini nilai t hitung > t tabel, dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa variabel etika pelayanan pemerintah Desa Sifalago Susua secara individual mempengaruhi secara signifikan adalah hal yang menjelaskan variabel dependen yaitu kepuasan masyarakat secara signifikan. Sedangkan uji f menunjukkan bahwa uji f test didapat sebesar 39,265 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Etika pelayanan pemerintah Desa Sifalago Susua atau dapat dikatakan bahwa kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap Etika pelayanan pemerintah Desa Sifalago Susua.
PERANAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA UTARA Krisna Darniati Halawa; Parlindungan Marpaung
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi global akibat Pandemi Virus Corona atau dikenal dengan Covid-19. Banyak perusahaan yang menyatakan sulit bertahan saat situasi krisis seperti ini. Beberapa diantara mereka bahkan sudah melakukan Pemutusan Hubungan kerja secara pasif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan dan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid 19. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap para tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek-objek yang tidak dapat diukur dengan angka melainkan menghasilkan data deskriptif hasil pengamatan. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan himbauan terhadap para perusahaan- perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara agar tidak semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan karena adanya Covid-19.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PROGRAM AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK Apriman Jaya Laia; Irene Silviani; Yafety Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan studi awal dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dalam program akuntabilitas informasi publik yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi faktor utama dalam mengetahui penyebab terhadap sistem penyelenggaraan dalam akuntabilitas dan pelayanan publik Penelitian dengan peranan Disnaker Provsu dalam program akuntabilitas informasi publik. Tujuan Penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui bagaimana Disnaker Sumut memberikan perannya dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik,(2).Untuk mengetahui apakah sumber adaya manusia mempengaruhi kualitas kinerja terhadap akuntabilitas informasi publik pada DisnakerSumut. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan sumber baik primer &sekunder, serta menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Subjek penelitian atau informan adalah Staf dan pegawai Disnaker. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Dinas TenagaKerja Sumut dalam melakukan pelayanan publik, sudah terlaksana dengan baik, secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik bersih,jujur dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA PEMBUATAN E-KTP DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS UTARA Matius Bangun; Lihati Zalukhu; Feriwati Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan perluasan penyelenggaraan kependudukan memegang peranan penting dalam pemberian jaminan hukum dan kepastian hukum bagi setiap individu dan hak-hak sipilnya untuk memperoleh perlindungan hukum. Administrasi publik atau manajemen publik adalah sistem manajemen pelayanan publik bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterbatasan atau permasalahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Masa Pandemi tidak jauh berbeda dengan Kebiasaan dan Kegunaan Merekam EKTP di atas Saat jaringan internet bagus dan juga tidak ada pemadaman listrik, bisa langsung mencetak dalam 5 (lima) menit dan menyelesaikan masalah yang dikeluhkan orang dalam jangka panjang Jarak yang Petugas kependudukan sudah melayani di semua wilayah yang masih banyak warga yang belum mendapatkan KTP.
PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan) Regurius Roberto Loi; Gamosokhi Buulolo
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Aparatur Sipil Negara dalam membagikan pelayanan publik serangkaian aktivitas buat membagikan kepastian waktu dilaksanakan cocok dengan rencana, aturan-aturan serta tujuan-tujuan yang sudah diresmikan. Pengawasan dimaksudkan buat menghindari maupun buat membetulkan kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, serta penyelesaian yang lain yang tidak cocok dengan tugas serta wewenang yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini ialah : Buat mengenali peranan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik, serta buat mengenali faktor-faktor yang pengaruhi Peranan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi di Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan). Dimana dalam penelitian ini memakai Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif lewat Teknik Wawancara dan Dokumentasi. Bersumber pada hasil dari penelitian selaku pelayanan publik yang menemukan keyakinan dari warga, mereka wajib tetap mengacu pada kepuasan total para pelanggan yang ialah tujuan pokok dalam pemberian pelayanan. Sebab itu revisi mutu sebaiknya secara terus menerus/berkesinambungan menimpa Peranan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi di Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan) hendak tergambar dalam penjelasan dengan mengacu pada beberapa indikator, yaitu: Fasilitas, Kehandalan Teknis, Jaminan, Prosedur layanan publik, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan publik, Kompetensi. Dari ketujuh indikator tersebut, Kinerja Aparatur Sipil Negara masih kurang dalam membagikan pelayanan publik sebab minimnya sarana fasilitas serta prasarana di Kantor Camat Teluk Dalam sehingga pekerjaan menjadi lelet serta pula pelayanan publik tidak selesai pas pada waktunya. Penelitian di Kantor Camat Teluk Dalam kalau terdapatnya sebagian Aparatur Sipil Negara masih kurang dalam memberikan pelayanan publik dengan keterbatasan perlengkapan tulis di Kantor yang masih memakai mesin tik, jumlah pegawai yang masih kurang, jadwal kehadiran pegawai kerap terlambat sehingga pelayanan publik tidak pas waktu.

Page 1 of 2 | Total Record : 12