cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Donna Okthalia Setiabudhi
Contact Email
donna_setiabudi@unsrat.ac.id
Phone
+6289612891712
Journal Mail Official
tumoutoulawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Unsrat, Lantai 3, Malalayang, Manado, 95115, Sulawesi Utara
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Tumou Tou Law Review
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : 29642574     DOI : https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tumou Tou Law Review (TOUREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unsrat 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan sarana publikasi bagi akademisi, praktisi dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitian (original research) atau artikel telaah konseptual (review article). Ruang lingkup jurnal ini mencakup bidang Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Administrasi Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum; serta Hukum dan Masyarakat. ISSN Online: 2964-2574
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022" : 5 Documents clear
Sengketa Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan Tol Kota Manado-Bitung Nur Aisyah; Farida Patittingi; Sri Susyanti Nur
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung yang terkendala sengketa tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ganti rugi pada pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung yang terkendala sengketa lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah, namun terdapat beberapa kendala yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan persiapan, di mana pada tahap ini  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya. Data awal terkait bidang-bidang tanah yang terindikasi terkena kegiatan pengadaan tanah tidak tersedia, terdapat beberapa kali revisi penetapan lokasi, dan sosialisasi sebagai syarat untuk penetapan lokasi tidak dilaksanakan. Tahap pelaksanaan oleh satgas A dan satgas B terkendala tidak adanya data awal, ketidak hadiran pemilik tanah, dan tidak terpasangnya patok batas bidang tanah dan batas keliling objek pengadaan tanah, juga pada titik terace tertentu terdapat  perbedaan koordinat dengan patok terace yang ada di lapangan, kurangnya tenaga penilai bangunan dan tanaman yang profesional, serta permasalahan terkait kepemilikan tanah. 
Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu Andi Dwi Ayu Lestari; Musakkir Musakkir; Wiwie Heryani
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.
Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan Donna Okthalia Setiabudhi; Toar Neman Palilingan
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.88 KB)

Abstract

Kegiatan penambangan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Namun pada tataran praktis, belum dilakukan dalam kerangka legal yang mampu memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk melakukan pembentukan peraturan daerah inisiatif untuk memberikan pengaturan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat di daerah. Materi muatan perda inisiatif dimaksud adalah asas penyelenggaraan pertambangan di daerah, local content (pengadaan barang, jasa, dan SDM oleh pelaku daerah), peran BUMD, partisipasi masyarakat, pengembangan/ pemberdayaan masyarakat dan CSR, perlindungan masyarakat, data dan Informasi, peran pemerintah kabupaten/kota, usaha jasa pertambangan berorientasi kepentingan daerah, dan mining fund (dana tambang).
Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Khairil Andi Syahrir; M. Said Karim; Hijrah Adhyanti Mirzana
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.559 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dinyatakan terbukti oleh hakim dengan memberikan pertimbangan dan penilaian  apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, mengkhendaki terjadinya suatu tindak pidana atau melakukan langkah pencegahan. Hakim menitikberatkan pada unsur kesalahan (mens rea) yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur sehingga kesalahan direktur pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dianggap sama sebagai kesalahan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya, serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi. 
Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado Anna S. Wahongan; Kathleen C. Pontoh
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.642 KB)

Abstract

Sampah merupakan permasalahan global sehingga memerlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab negara yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah Kota Manado.  Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisa data-data yang ditemukan selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis melalui peraturan perundangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki beberapa kebijakan tentang sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.  Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatn kembali sampah. Penanganan sampah terdiri dari aspek operasional, aspek hukum dan aspek kelembagaan.  Namun hingga saat masih dilakukan sistem kumpul, angkut dan buang dan belum dilakukan pemilahan sampah dari rumah (asal sampah) tersebut. Sehingga Peneliti, menyarankan agar sistem pengelolaan sampah di Kota Manado perlu disinkronisasi melalui jadwal yang berdasarkan jenis sampah, jadwal tersebut dibuat kedalam suatu kebijakan pemerintah kota Manado.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 VOLUME 2 NOMOR 2, DESEMBER 2023 VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022 VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022