Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

At-Tanwir Law Review

Atlarev
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Gorontalo

ISSN : - EISSN : 27757323 DOI : 10.31314/alr

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022" : 7 Documents clear

PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW Adit Saputra
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum omnibus law sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Aapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diIndonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PEMBATASAN PENGULANGAN IBADAH HAJI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH Muhammad Husin Ali
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia membuat warga Indonesia harus menunggu begitu lama untuk dapat bisa melaksanakan ibadah Haji. Hal ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah dalam mengatur mekanisme keberangkatan haji bagi WNI, hingga saat ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu Penulis meneliti mengenai pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI ditinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan pengulangan ibadah haji dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dan menggunakan tipe penelitian teoretis (theoretical research). Berdasarkan penelitian ini pembatasan haji dapat diimplementasikan di Indonesia.

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Suslianto Suslianto; Ismet Hadi
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.

KONSEPTUALISASI DAN PILIHAN INSTRUMEN HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA Torik Abdul Aziz Wibowo
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

The Main Principles of State Policy (PPHN) is an idea as an answer to the problems of Indonesia development wich caused by the ineffectiveness of the Development Planning System (SPPN) as a directive principles of state policy. This article attemps to answer two academic questions, first how the compatible concept of the Main Principle of the state policy with the Indonesia constitutional structure, and the second is wich approriate legal instrument for the Main Principle of the State Policy. The result of this research in this article describe that PPHN as the new directive principle of state policies must be able to answer the problem that contained by the Development Planning System; to ensure the implementation of sustainable development, PPHN must have juridical power by being regulated through statutory instrument; and PPHN must built within framework of presidential government system and regional autonomy. In addition constitution is the most suitable choice as an instrument for PPHN.

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT BANK MANDIRI) Muh. Amin Dali
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Secara umum tujuan penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit, sedangkan secara khusus tujuan penelitian adalah Mengetahui & menganalisa efektifitas hukum terhadap nasabah kartu kredit ditinjau dari UUPK No. 8 Tahun 1999 serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan nasabah kartu kredit. Melalui metode pendekatan normative yuridis penulis mencoba untuk menjawab permasalahan yang ada hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa kartu kredit terhadap nasabahnya, serta faktor–factor penghambat terhadap perlindungan nasabah kartu kredit. Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemberian informasi melalui media cetak maupun elekronik tersebut ternyata tidak menguntungkan nasabah kartu kredit khususnya pada saat penandatangan aplikasi, hubungan hukum yang timbul tidak seimbang, demikian juga terhadap faktor – factor penghambat dari perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit ternyata lebih menguntungkan pihak bank. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Dengan adanya kondisi yang seimbang baik bank maupun nasabah maka perlindungan akan berjalan sebagaimana diharapkan. Meskipun sekarang ini Pemerintah telah mensahkan Undang – undang No. 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik namun pada kenyataannya peran dari UU tersebut dirasakan belum efisien. Hal ini dirasakan belum cukup untuk melindungi masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan kartu kredit.

KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia) Akmal Fauzan
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkotika masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang(pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.

Sistem Pemilihan Umum dan Otoriternya Partai Politik Indonesia Lalu Subandari
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v2i2.2552

The general election system in Indonesia adheres to a one-man-one-vote system, where everyone has one vote, regardless of educational background and social status. From the point of view of Indonesia's current education which is still not evenly distributed, as well as the social gaps that are still far away, causing the distribution of information and technology to be uneven, this causes uneven political maturity, in addition to Indonesia's geographical conditions adding challenges to the realization of justice in terms of education and Therefore, it is necessary to try the electoral college electoral system, reforms in the general election must also be in accordance with the improvement in the supervision of political parties which seem undemocratic in their implementation.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 4, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ismet Hadi

Contact Email attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone +6281328500050

Journal Mail Official atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location Kab. gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA