cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
rezaakbaraplus@gmail.com
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Ilmiah IAI Sambas Jl. Raya Sejangkung No.126 (Gedung Rumah Jurnal IAIS Sambas), Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
AL-SULTHANIYAH
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : -     EISSN : 27753123     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-SULTHANIYAH focuses on studies in the fields of Sharia, Law, Politics & Government. The scope of study of AL-SULTHANIYAH includes: basic principles of jurisprudence, private law, criminal law, procedural law, economics and business law, constitutional law, state administrative law, international law, law and society, politics and government science, Islamic law, legal sociology, legal anthropology, and other legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH" : 5 Documents clear
PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA’LILI DAN ISTISLAHI Bayu Teja Sukmana; Lomba Sultan; Kurniati Kurniati
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620

Abstract

Dalam Metode Ijtihad terbagi menjadi Tiga Bagian Yaitu : (1) Ijtihad Al-Bayani, yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni (sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti), baik dari segi penetapannya maupun penunjukannya dan (2) Ijtihad Ta’lili, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas, Sedangkan (3) Ijtihad Istislahi, adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap suatu masalah, serta Tidak diterapkannya metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Pada dasarnya Ijtihad ini merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf’al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Bayani, ta’lili dan istislahi juga merupakan model epistimologi yang selalu dan sudah sejak lama digunakan ulama ushul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan, dan sangat relevan dalam menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin komplit dan rumit. Dalam hal, teori bayani dan ta’lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari’ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGUNDANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA KENAKALAN REMAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad) Hanapi; Hasiah
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1651

Abstract

Pembentukan peraturan desa memiliki tahapan-tahapan yang telah diatur oleh pemerintah yang secara spesifiknya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan musyawah pemerintah Desa bersama BPD hingga ke tahapan akhir yaitu pengundangan peraturan Desa. Namun, dalam hal pengundangan desa, terdapat Desa yang belum memahami proses pengundangannya seperti di Desa Tengguli Kecamatan Sajad terkait membentuk peraturan tentang kenakalan remaja. Meskipun pemerintahan Desa Tengguli telah mengikuti teknis pembentukan peraturan Desa sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa namun pada fase pengundangan yang tidak dievaluasi oleh Dinas Kabupaten sehingga saat ini peraturan tersebut belum diberlakukan. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Teknis Peraturan Desa maka perlu adanya peneltian dari perwujudan peran tersebut. Adapun jenis penelitian sebagai upaya penguraian jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang dimaksud sebagai pengungkap fenomena-fenoma hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa, Pemerintah Desa Tengguli telah berperan aktif dalam tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, namun tidak pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Pemerintah Desa tidak berupaya mengkonfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten terkait evalusi Perdes yang telah dibuat sehingga dapat menghambat terbitnya produk hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan dalam hal menangani isu remaja masyarakat. Disisi lain, dengan pembentukan rancangan Perdes oleh Desa Tengguli dapat dikatakan bentuk peran Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah lokal dalam merespon isu-isu kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, terhambatnya pengundangan rancangan Perdes dikarenakan minimnya referensi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pembacaan terhadap regulasi, khususnya pada tahapan pengundangan peraturan di desa. Kurangnya koordinasi dengan lembaga yang berhubungan dengan perkara pengundangan peraturan desa juga membuat peraturan desa yang seharusnya sudah disosialisasikan menjadi terhambat.
PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Vediyansyah; Zainal Amaluddin; Azmi
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1726

Abstract

This study aims to determine the extent of the community's role in Village Development Planning through the Sustainable Livelihood Framework approach to achieve sustainable development. Village development planning through the Sustainable Livelihood Framework Approach in Village Development Planning Perspective Village Regulation No. 21 of 2020 Concerning General Guidelines for the Development and Empowerment of Village Communities. This type of research is qualitative research, with an empirical legal research approach, this type of qualitative research is field research. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The results of the research show that village planning has been carried out through the flow and stages as contained in the existing regulations, however, it needs improvement after changes have been made. In accordance with the mandate of Permendesa No 21 of 2021 concerning General Guidelines for Village Development and Empowerment, Village development planning is carried out by referring to the macros that are owned by the Village in achieving 8 Village typologies and 18 Village SDGs goals, namely sustainable development goals. Conducting a review of village conditions in mapping village problems, potential and assets is the main thing that villages can do using the Sustainable livelihood Framework approach. In an effort to form a sustainable village concept, sustainable livelihoods and can become an independent village, a village that has strong food security in the life of the village community.
PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI MELALUI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL: Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Trio Saputra
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2268

Abstract

Permasalahan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal yang belum terselesaikan. Hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti besaran gaji serta tunjangan yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya. Sementara pegawai negeri sipil dituntut untuk displin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jenis penelitian kualitatif, melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pendekatan yuridis empiris dan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dengan pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil belum berjalan efektif.
PRAKTIK MUDHARABAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN BAB VIII KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH : Studi Kasus di BUMDes Desa Sijang Kecamatan Galing Desi Marita; Zarul Arifin; Hasiah; Asman
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2329

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang yang mana pada kerja sama ini melibatkan lebih dari dua pihak. BUMDes Desa Sijang berdiri pada tahun 2019 yang beranggotakan 5 (lima) orang. BUMDes maju mandiri ini memiliki dua usaha yang terdiri dari usaha jaringan internet dan usaha kebun. Begitu juga dengan modal pada usaha ini melibatkan dana dari pihak ke tiga. Sedangkan Mudharabah adalah bentuk kerja yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sijang terdapat permasalahan dalam bagi hasil atau mudharabah antara pemberi modal dan pengelola, yaitu, dalam kerjasama ini pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaa, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Sehingga adanya ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama ini dalam hal bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian praktik bagi hasil pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing, terdapat tiga pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan modalnya yaitu, Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat (investor). Adapun usaha yang dijalankan berupa usaha wifi dan kebun. Pembagian bagi hasil dihitung setelah dua tahun masa kerjanya dengan hitungan BUMDes 50%, masyarakat (investor) 50%. Sedangkan pemerintah desa mendapat bagian dari BUMDes dengan hitungan 30,25%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab VIII, dalam praktik mudharabah pada BUMDes Maju Mandiri tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES ada yang sesuai dan tidak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 1 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 2 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 1 (2021): AL-SULTHANIYAH More Issue