cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020): MARET" : 20 Documents clear
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Fidelis P Simamora; Lewister D Simarmata; Muhammad Ansori Lubis
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
TINJAUAN YURIDIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARO DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA Tarigan, Aprilda Sary Br; Lubis, Ansori; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1323

Abstract

Indonesia memiliki jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduknya, hal ini merupakan potensi yang besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan tidak tertindas. Pemberdayaan perempuan menjadi stategis yang sangat penting pada peningkatan peran perempuan dalam menambah potensi pada dirinya sehingga lebih mandiri serta berkarya untuk peningkatan ekonomi pada keluarganya tersebut. pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karo (DPPPA Kabupaten Karo). Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo, bagaimana peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi, metode pendekatannya yaitu metode perundang-undangan, analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Karo, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo ada lima tahapan yaitu a. Tahap persiapan. b. Tahap Assesment, didalamnya terdapat proses mengidentifikasi/analisis kebutuhan dan permasalahan c. Tahap perencanaan alternatif program/ kegiatan, d. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, e. Tahap evaluasi. Peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu: a. DPPPA Kabupaten Karo memotivasi kaum perempuan, b. DPPPA Kabupaten Karo membuat program kegiatan pelatihan pemberdayaan Perempuan. c. DPPPA Kabupaten karo membantu akses modal usaha, d. DPPPA Kabupaten Karo membantu memudahkan akses kerja kepada perempuan. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu Kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, minimnya dukungan/suport dari suaminya, kurang memanfaatkan program pelatihan, dan sedikitnya akses kerja bagi perempuan.
PENYIDIKAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan) Simatupang, Muhammad Ridho; Simamora, Putri Kharisma
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3712

Abstract

Penelitian ini adalah Penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika, mengetahui hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dan mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dimulai dari penetapan dasar hukum penyidikan dan melakukan tahap penyidikan, yang meliputi melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan proses penyidikan sampai dengan penggeledahan barang bukti. Hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait adanya temuan indikasi penyalahgunaan prekursor narkotika, kendala saat melakukan interogasi pada tersangka ketika sakau serta keterbatasan sarana dan fasilitas penyidikan.Upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika meliputi melakukan pelacakan tersangka secara tuntas, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, melakukan razia secara intens dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui humas yang ada.Adapun saran dari penelitian ini adalah Disarankan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menemukan tersangka yang ditetapkan dalam DPO dan disarankan kepada kepolisian untuk menyediakan Laboratorium Forensik di Medan guna memudahkan proses penyidikan. Disarankan Kepada kepolisian untuk mengeluarkan peraturan kepolisian yang baru terkait tenggang waktu dalam pemanggilan tersangka DPO agar tiada celah bagi DPO untuk melarikan diri. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat- obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA Olivia Kristanti Sianturi; Muhammad Ansori Lubis
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.436

Abstract

Proses hukum terhadapn anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penerapan diversi dan restorative justice system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui bagaimana peran Polri dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Bahwa pengaturan tentang diversi dan restorative justice system diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak,menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Peran Polri di Polda Sumatera Utara berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah. Mengatasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan diversi dan restorative justice system di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut yaitu hambatan secara internal yang salah satunya adalah tidak adanya penyidik khusus anak. Hambatan secara eksternal salah satunya yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan salah satuny adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri. Upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO) Malau, Herlianna; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1319

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn) Ericson Simatupang; Joshiyant Pandi Lumban Batu; Muhammad Yasid
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.2029

Abstract

Perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan yang cepat, pendampingan psikososial , pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat 2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN Siagian, Maulanil Irfan Sahli; Hilmi, Hafizh Roziin
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3713

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasandomestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi.Restorative Justicemerupakan suatu pendekatan untuk peradilan yangberfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Sehingga pemelihan judul skripsi ini adalah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian.
KEWAJIBAN PERUSAHAAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Muhammad Taufiqurrahman; Hendryanto Sitepu
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.438

Abstract

Companies in carrying out social responsibility (Corporate Social Responsibility) do not only pursue profit but have an obligation to develop ethics, habits that apply in the community and the quality of the community around the company. This type of research is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on studying the application of positive legal norms or norms while the nature of the research is analytical descriptive. The research findings show the benefits of corporate social responsibility (CSR) as a form of business field commitment to carry out business activities based on ethical values ​​with the aim of providing balanced attention and contribution both to the internal parties of the company and to the community and other stakeholders in order to realize a sustainable and sustainable development process, concern for the environment, legal arrangements for corporate social responsibility, Law on environmental protection and management, Law on Investment, Law on Oil and Gas, Law on Mineral Mining, Law on PT. It is expected that the stakeholders of CSR interests to run by referring to regulations to realize environmental stewardship.
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT iHUKUM iPERDATA iINTERNASIONAL iDI INDONESIA Robinson Situmorang; Syawal Amry Siregar
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.423

Abstract

Pertumbuhan penduduk akibat dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum diantaranya karena tujuan untuk regenerasi keturunan, mempertahankan kebudayaan, adat istiadat maupun tuntutan norma agama atau kepercayaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.iUndang-Undang i iNomor i1 iTahun i1974 itentang iPerkawinan imerupakan ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia. Undang-undang ini belum memberi kepastian hukum terhadap semua kemungkinanperkawinan campuran karena perbedaan agama /kepercayaan dan/atau berbeda kewarganegaraan, akibat era globalisasi dunia tanpa batas. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif untuk mencari kebenaran dalam perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh bahwa pernikahan warga negara Indonesia i idengan iwarga inegara iasing iyang mempunyai iman agama/kepercayaan yang berbeda dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penatapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran, iRegeling iop ide iGemengde iHuwelijkeni(GHR) istb.i1898 iNo. i158.
KEDUDUKANI HUKUMI HAKI WARISI ANAKI ANGKATI MENURUTI HUKUM PERDATAI INDONESIA Sihotang, Daniel Steven; Purba, Yohannes Roymen Rado Gabe; Hamonangan, Alusianto; Purba, Onan
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2766

Abstract

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak waris terhadap orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak tidak terlantar. Bahwa proses pengangkatan anak dapat membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak juga dilakukan dengan melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri agar anak yang diangkat memperoleh ketetapan hukum hak mewarisi anak angkat tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi menurut undung-undang mewarisi berdasarkan hukum waris, maka anak yang diangkat akan mendapatkan Tastamen ( Hibah Wasit ) dari orang tua angkat yang mengangkatnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue