cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2022): June 2022" : 5 Documents clear
Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang) Wahyu Lukito
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 2 (2022): June 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i2.2593

Abstract

ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebutmemacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkanberlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanahlongsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisipendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal sebagai wujud implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap kasus illegal logging. Dalam hal ini Polres Rembang berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan pelestaran lingkungan hidup yang menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus illegal logging.Keywords: Pelestarian Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging.Abstract:The forest area is an open natural resource, so the access of the community to enter it is huge. These conditions spur problems in forest management. Along with the spirit of reform of logging and wood theft activities in the forest become more widespread if it is allowed to continue continuously damage Indonesia's forests will affect the disruption of the continuity of ecosystems, the occurrence of floods, erosion or landslide, dysfunction of forests as a buffer of natural balance and from state government Indonesia suffered losses calculated from taxes and revenues that should be entered into the State treasury. Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management has included criminal provisions in Chapter XV, consisting of 23 articles as a form of implementation of environmental conservation in criminal law enforcement, especially on cases of illegal logging. In this case the Rembang Police strive to overcome the obstacles that occur both external and internal barriers with various solutions aimed at launching a balanced implementation of law enforcement and environmental conservation that become a reference for success for the future Rembang Police in handling cases of illegal logging..Keywords: Environmental Conservation, Criminal Law Enforcement, Illegal Logging.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng Sepha Dwi Hananto; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 2 (2022): June 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i2.2594

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng. Tujuan Penelitian ini : 1)  Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polda Jateng. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam penggunaan narkoba dalam menjalani rehabilitasi di masa yang akan datang. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya penanggulangan rehabilitasi terdakwa pengguna narkoba di Polda Jateng.Hasil Penelitian : 1) Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan Undang-Undang terkait bahaya narkoba. Tetapi kebijakan kriminal  pemerintah dituntut untuk lebih progress dan mencari pola-pola dan trobosan-trobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat Undang-Undang. Sebagaian pola tersebut sudah terlaksana di wilayah hukum Kota Semarang dengan tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO yang dengan positif menggunakan METAMFETAMINA (sabu) dengan hasil test urine tersangka diLaboratorium Forensik Kota Semarang BAP No. Lab : 922/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 dan tersangka ditangkap dan tidak dilakukan penahanan tetapi tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang, sejak hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016, guna untuk pemulihan. 2)  Kendala Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis ) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi oleh kepolisian. 3) Upaya Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahguna narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut Polda Jateng melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pengguna Narkoba, RehabilitasiABSTRACT This research entitled Policy of Criminal Law Enforcement Against Defendant Drug Users Undergoing Rehabilitation At Central Java Police. The purpose of this research: 1) To know and analyze law enforcement against perpetrators of drug crime in Central Java Police. 2) To know and analyze criminal law policy in drug use in rehabilitation in the future. 3) To know and analyze obstacles and efforts to overcome the rehabilitation of defendant of drug user in Central Java Regional Police.Result of research: 1) The condition of drug user in Indonesia is quite concerning and must immediately get serious handling from various parties, mainly from Indonesian government. Drug countermeasures over drug victims are not enough to issue laws related to the dangers of drugs. But the government's criminal policy is required to be more progressive and look for new patterns and breakthroughs so that users can be saved and recover normally, as mandated by the Act. The pattern is already implemented in the legal area of Semarang City with suspect SLIDE WIDODO bin WIDIYONO who positively use METAMFETAMINA (sabu) with the result of urine test of suspect in Forensic Laboratory of Semarang City BAP No. Lab: 922 / NNF / 2016, June 20, 2016 and the suspect was arrested and not detained but suspect SLIDE WIDODO bin WIDIYONO was entrusted to the Hall of Rehabilitation for Ex-Drug Abuse "Mandiri" Semarang, from Friday, 17 June 2016. 2) Central Java Police obstacles in conducting rehabilitation efforts according to the prevailing provisions that is still a lot of addicts who refuse to be isolated in a rehabilitation place. This is because most narcotic addicts consider life in rehabilitation a suffering for those who are still in the addiction stage, especially when passing through the breaking conditions of substance / sakau. Addicts are already experiencing a half-crazy condition (dual diagnosis) or have experienced severe disease that needs special medical treatment. Addicts do not want to open and realize that the narcotics are very dangerous. Addicts fear being targeted by the police. 3) Central Java Police effort in conducting rehabilitation efforts is by strengthening rehabilitation institution. This is done for victims of narcotics abusers who can be proven or proven as victims for rehabilitation as provided for in Article 54 of the Narcotics Act. In the implementation of Article 54, the Central Java Regional Police cooperates with institutions to facilitate the rehabilitation process and to provide calls and socialization to the community including TV and radio broadcasts to the community so that addicts are willing to be rehabilitated in rehabilitation institutions which have been held by the government, private as well.Keywords: Criminal Law Enforcement, Drug Users,  Rehabilitation
Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kendal) Komang Yogi Arya Wiguna
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 2 (2022): June 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i2.2597

Abstract

AbstrakKekerasan merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu, tidak ada kekerasan yang secara fisik membahayakan, melukai perasaan atau mengabaikan dapat dibenarkan dalam kehidupan peradaban manusia.Pada tanggal 24 Juli 1984, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan amanat Konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan perdagangan manusia dan melindungi hak-hak korban, dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terakhir UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Trafiking.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis pendekatan yuridis empiris. Penelitian dimulai dengan meneliti dan melihat legislasi yang baik terkait dengan faktor kriminologis pada data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan.Kata kunci: Hukum Permukiman, Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga AbctractThe violence is a violation of Human Rights (HAM), violation of state laws and religious norms and social norms (culture and civilization) human. There is therefore no violence has been especially physical harm, hurt feelings or neglect can be justified in the lives of human civilization. On July 24, 1984, the Government of Indonesia has ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). To carry out the mandate of the Convention, the Government of Indonesia has made efforts to prevent violence against women and children and trafficking and protect victims ' rights , by issuing Law No. 23 of 2002 on Child Protection , Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and most recently the Law No. 21 Year 2007 on Eradication of Trafficking in Persons.This research was conducted using the analytical methods of juridical empirical approach. The study began with researching and looking at good legislation related to criminological factors in the secondary data, and will be followed up with empirical approach through primary data collection in the field.Keywords : Settlement Law, Crime of Domestic Violence
Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suwono Suwono
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 2 (2022): June 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i2.2591

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa. Luar biasa dikarenakan modus yang digunakan semakin canggih, dan akibat dari tindak pidana korupsi sangat merugikan rakyat dan negara. Koruptor kerapkali me-manfaatkan celah hukum. Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memudahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai kewajiban membukti-kan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi, dan jaksa juga tetap membuktikan terdakwa terlibat dalam kasus korupsi.Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Jaksa Penuntut Umum, dan KorupsiAbstractThe criminal act of corruption is an extraordinary crime. Incredible be-cause the mode used more sophisticated, and the consequences of criminal corruption is very detrimental to the people and the state. Corruptors often take advantage of legal loopholes. Reversed evidentiary system applied in Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication makes it easy for the public prosecutor to prove that the defendant has committed a criminal act of corruption. In the reverse verification system, the defendant has the obligation to prove that the defendant did not commit corruption, and the prosecutor also proves the defendant is involved in the corruption case.Keywords : Reversed Proof, Public Prosecutor, and Corruption
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang Moch. Adimas P; Lathifah Hanim
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 2 (2022): June 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i2.2592

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Efektifitas Penyidikan Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Tujuan Penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.Hasil Penelitian: 1) Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak  sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan  peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. 2) Kendala-kendala yang  dihadapi  polisi  dalam  menghormati  hak tersangka sangat bervariasi seperti faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi, karena tersangka yang pura-pura sakit ataupun yang benar-benar sakit, itu sangat menguras tenaga seorang polisi. Kendala lain adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Kendala ini tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut.Kata Kunci : Efektifitas Penyidikan, Tindak Pidana, Gugatan Praperadilan. ABSTRACTThis study entitled Effectiveness of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claim In Criminal Investigation Unit of Polrestabes Semarang. The purpose of this study: 1) To know and analyze the Effectiveness of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claims In Criminal Investigation Unit Polrestabes Semarang. 2) To know and analyze the constraints and solutions of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claims in Criminal Investigation Unit of Polrestabes Semarang.Research Result: 1) Pretrial role is in the framework of enforcement of existing rules to provide protection to the dignity and human dignity so that law enforcement officers are not arbitrary in carrying out their duties. Not too different between the function and role of pretrial. If the function of pre-trial is as a control for law enforcement of the law enforcement apparatus itself to protect the rights of suspects or defendants, the role of pretrial arises in the context of enforcing existing rules to protect the rights of suspects. 2) The obstacles faced by the police in respecting the rights of suspects vary widely as factors of field work experience (investigation), a sick or sickly suspect. It is the most serious obstacle facing the police, because the suspect is ill-treated or really sick, it is very draining of a cop. Another obstacle is a suspect who does not recognize committing a crime. This obstacle is not so heavy because the police do not have to force a suspect to admit his mistake, the police only need to collect evidence according to Article 184 KUHAP. There are also constraints that the suspect has a physical disability. From this obstacle, police need help from an expert to be able to get information from the suspect.Keywords: Effectiveness of Investigation, Crime, Pretrial Lawsuit.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue