cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 3 (2022): September 2022" : 5 Documents clear
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012). Dwi Wibowo
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2588

Abstract

AbstrakSetiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya, dugaan sebagai penerima dana korupsi yang dialami oleh warga negara indonesia dalam perkara korupsi E KTP tahun 2011 - 2012 seperti yang di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, merupakan tuduhan/sangkaan yang harus di buktikan oleh jaksa KPK, asas praduga tidak bersalah haruslah di kedepankan sebagai hak warga negara indonesia dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sidang tindak pidana korupsi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus bisa mengedepankan kepastian hukum bagi warga negara indonesia tersebut demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan.Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah , keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum AbstractEvery citizen has the right to get legal protection by his country, allegedly as the recipient of corruption funds experienced by Indonesian citizens in the case of corruption E ID card year 2011 - 2012 as mentioned in KPK indictment Number: DAK - 15/24/02/2017 , is a charge / allegation that must be prove by KPK prosecutors, the principle of presumption of innocence must be in the fore as the right of citizens of Indonesia in obtaining justice and legal certainty in the trial of corruption. The judge in examining and adjudicating the case must be able to prioritize legal certainty for the citizen of Indonesia for the sake of the achievement of justice and expediency.Keywords: Principle of presumption of innocence, justice, benefit, legal certainty
Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat Ibnu Suka; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2589

Abstract

ABSTRAKPeran dan tanggung jawab Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanaan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa dengan menjadikan restorative justice sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Penyidik Satreskrim Polres Rembang dapat melaksanakan mekanisme restorative justice melalui diskresi yang dimilikinya karena hal itu merupakan kelengkapan sistem, hukum nasional dapat diterima apabila dilaksanakan berdasarkan falsafah negara Pancasila, menjamin keadilan serta perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk menjamin keseragaman dalam implementasinya, diperlukan suatu norma dan payung hukum untuk memberikan legitimasi agar tindakan yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam implementasi restorative justice tidak dianggap ilegal.Kata Kunci : Keadilan, kemanfaatan , musyawarah. ABSTRACTThe role and responsibility of the Police as Law Enforcement in the implementation of restorative justice for justice and the benefit of society is expected to be implemented, because the Police become the spearhead in law enforcement, so it is demanded optimal in handling it.The result of this research is by using normative juridical method can be concluded that by making restorative justice as approach then there are some advantages obtained. First, the community is given space to handle its own legal problems that are felt more just. Second, the burden of the state is in some cases reduced. Police criminal detective Rembang can implement restorative justice mechanism through its discretion because it is a complete system, national law can be accepted if implemented based on Pancasila state philosophy, guarantee justice and legal protection to human rights. To ensure uniformity in its implementation, a legal norm and umbrella is required to provide legitimacy to ensure that actions carried out by the Police criminal detective Rembang in the implementation of restorative justice are not considered ellegal.Keywords: Justice, benefit, discussion.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan) Haryanto Haryanto; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2590

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan). Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berdasar  tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan solusi Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang.Hasil Penelitian : a) Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya. b). Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHAP tentang Tipiring itu sendiri yaitu dengan adanya batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHAP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Hal ini menjadi polemik sebab Perma dikeluarkan sepihak oleh Mahkamah Agung yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya terkait Tipring serta sanksi yang harus diberikan terhadap pelakunya.Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Pencurian, Implementasi ABSTRACT This research is titled Impelementasi Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 About Adjustment Limitation of Criminal Act and Number of Penalties in Criminal Code at Resort Police Rembang (Case Study On Crime Of Theft). The purpose of this research: 1) To know Implementation of Perma Number 2 Year 2012 based on minor criminal act in Criminal Code at Polres Rembang. 2) To know and analyze weaknesses and solutions Implementation of Perma Number 2 Year 2012 on the limitation of minor criminal offenses in the Criminal Code in Rembang Polres.Research Result: a) In addition to the basic elements of proof by collecting evidence in the material law, the judge shall also be guided by the indictment formulated by the Public Prosecutor (JPU). However, in the type of minor crime there are some special elements that distinguish between the system of fast events on tipping cases with other criminal procedure systems. In case of tipiring applying a fast-checking system, no indictment is required in the transfer of criminal cases to the court for the proceedings. b). The difference between the Perma on Adjustment of Limitation of Criminal Crime and the Amount of Penalty in the Criminal Code issued by the Supreme Court, with the Criminal Code concerning Tipiring itself that is with the limit of the value of money by the amount of Rp. 2.500.000,00 whereas in KUHAP emphasizes Tipiring on the number of confinement for a maximum of 3 months or a fine of up to Rp. 7,500.00. This becomes a polemic because Perma is issued unilaterally by the Supreme Court which has implications in partial law enforcement. Therefore, further coordination between the Supreme Court, the Police and the Attorney Office is required in order to have synchronization and understanding between other law enforcers related to Tipring and the sanctions to be given to the perpetrators.Keywords: Mild Crime, Theft, Implementation
Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang) Bagas Aditya Kurniawan; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2586

Abstract

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang). Permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Untuk mengetahui dan menganalisa dampak pilihan sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap efek jera dari pelaku tindak pidana narkoba. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa pihak Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba. 3). Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Posisi pecandu narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan serta penyalahgunaan narkoba oleh tersangka a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Terkait pelanggaran Pasal 127 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 3). Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kurangnya Anggaran. b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. c. Kurangnya Personil Penyidik Tindak Pidana Narkoba. d. Putusan Pengadilan yang Ringan. e. Saling Terikatnya Tiap Pelaku. f. Teknik Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah.Kata Kunci : Tindak Pidana, Rehabilitasi, Narkoba ABSTRACTResearch Thesis entitled "Handling of Drug Crime In Order To Create a Deterrent Effect (Juridical Analysis Of Selection Between Criminal Sanctions Or Rehabilitation At Rembang Police Station). The issues that will be in detail are: 1). To know and analyze the impact of the choice of criminal sanctions or rehabilitation on the deterrent effects of drug offenders. 2). To know and analyze the Polres Rembang in making choices against criminal sanctions or rehabilitation when dealing with drug offenses. 3). To know and analyze the constraints in the process of overcoming drug crime and efforts made to handle it.The results concluded that: 1). The position of drug addicts in Law no. 35 Year 2009 2). Implementation of law enforcement on the crime of sale and abuse of drugs by suspect a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Related to violation of Article 127 Paragraph (1) letter a Junto Article 54 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics. 3). Some of the obstacles in the investigation of criminal acts of abuse or sale of Narcotics are as follows: a. Lack of Budget. b. Inadequate Facilities and Infrastructure. c. Lack of Drug Crime Investigator Personnel. d. A Light Court Decision. e. Mutually Tied Each Doer. f. Dramatic Circulatory Techniques.Keywords: Crime, Rehabilitation, Drugs
Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah Jonner Turnip; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2587

Abstract

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah”. Berdasarkan uraian dalam Penelitian ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Apakah penyalahgunaan narkoba terjadi  di wilayah hukum Polres Rembang ? 2). Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan  tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Rembang? 3). Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Polres Rembang termasuk dalam wilayah hukum Polri Jateng dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 1.493 kasus. Provinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir masih menempati urutan pertama jumlah kasus narkoba berdasarkan provinsi. Begitu pula menurut jumlah tersangka narkoba, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dan mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2012 (6.395 tersangka di tahun 2010 meningkat menjadi 8.142 tersangka di tahun 2012). Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah tersangka dari tahun 2010 - 2012 antara lain Aceh (peningkatan 392 tersangka), Sulawesi Utara (peningkatan 789 tersangka), dan Kalimantan Selatan (peningkatan 802 tersangka). 2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana  narkoba oleh tersangka a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi . Terkait pelanggaran Pasal 112 Ayat ( 1 ) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. .3). Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kebijaksanaan Nasional. b. Tingginya angka prevalensi. c. Minimnya tempat rehabilitasi. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyidik, Narkoba ABSTRACTReasearch entitled "Analysis of the Role of Police Investigators in the Handling of Drug Crime at Rembang Polres Central Java". Based on the description in this Thesis, the issues that will be in detail are: 1). Is drug abuse taking place in the jurisdiction of Rembang Police? 2). What is the role of police investigators in the handling and disclosure of drug crime in Rembang Police? 3). What are the obstacles encountered by the investigators and their solution in investigating crime in Rembang Police Region?The results concluded that: 1). Rembang Police is included in the jurisdiction of Central Java Police with 1,493 cases of narcotics cases. East Java province in the last three years still ranks first number of drug cases by province. Similarly, according to the number of drug suspects, East Java Province ranks first and increased from 2010 to 2012 (6,395 suspects in 2010 increased to 8,142 suspects in 2012). Several provinces experienced an increase in the number of suspects from 2010 to 2012 including Aceh (increase of 392 suspects), North Sulawesi (increase in 789 suspects), and South Kalimantan (increase of 802 suspects). 2). Implementation of law enforcement on the crime of drugs by suspect a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi. Related to the violation of Article 112 Paragraph (1) of RI Law No.35 of 2009 concerning Narcotics which reads as follows: Every person who without right or unlawfully owns, keeps, controls or provides narcotics Group I (one) not plant, in Criminal Criminal imprisonment of at least 4 (four) years and no later than 12 (twelve) years and a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and at most Rp 8,000,000,000.00 (eight billion rupiahs) ". .3). Some of the obstacles in the investigation of criminal acts of abuse or sale of Narcotics are as follows: a. National Policy. b. High prevalence rates. c. The lack of rehabilitation.Keywords: Crime, Investigators, Drugs

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue