cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2020): Desember" : 8 Documents clear
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND Ika Citra Dewi; Miranda Risang Ayu Palar; Muhammad Amirulloh Amirulloh
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8257

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang harmonisasi hukum terkait perlindungan logo sebagai suatu karya intelektual menurut hukum merek dan hak cipta dalam perspektif perbandingan dengan hukum di thailand. Banyaknya kesalahpahaman terhadap tumpang tindih terkait pengaturan logo dalam perspektif rezim hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand sehingga diperlukan penelitian mendalam yang mengkaji bagaimana pengaturan logo dalam perspektif hukum merek dan hak cipta di negara Indonesia dan Thailand serta bagaimana pengaturan kasus logo “MIFFY” di Thailand dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai salah satu representasi dari kasus logo/lukisan hak cipta yang dicatatkan atas dasar tiruan/jiplakan dari lukisan yang dilindungi dalam merek dagang. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kualitatif. Dari contoh kasus-kasus merek dalam penelitian ini, benang merah atas pengaturan perlindungan logo ditinjau dari hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand adalah,  dapat dilindungi oleh hukum hak merek dan hak cipta di masing-masing negara. Namun, masih memerlukan adanya harmonisasi pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan makna logo dalam kedua rezim hukum tersebut.
PERBANDINGAN REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY TERKAIT PERLINDUNGAN DATA NASABAH DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAINNYA Andik Puja Laksana; Randy Pramira Harja
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.5411

Abstract

Penggunaan teknologi modern telah menyatu dalam segala aspek kegiatan manusia. Bahkan Teknologi digital ini telah merambah dunia layanan keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini sektor jasa layanan keuangan mulai mengenal konsep baru dalam layanan keuangan khususnya terkait pinjaman, investasi saham dan reksadana yaitu perusahaan finansial yang berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai Penyelenggara tekfin yang berfungsi sebagai alternatif pinjaman bagi masyarakat yang menginginkan proses yang simpel, cepat dan mudah.Definisi Penyelenggara tekfin secara umum adalah industri finansial baru yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan aktivitas finansial. Terlepas dari semakin berkembangnya industri teknologi finansial di Indonesia, masih terdapat beberapa hambatan terkait dengan perkembangan penyelenggaraannya di Indonesia.Rumusan Masalah yang dibahas dalam artikel ini yaitu, Bagaimana Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi Finansial dan Regulasi Teknologi Finansial di Negara lain terkait perlindungan data nasabah.Tujuan Penelitian yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi Finansial dan Regulasi Teknologi Finansial di Negara lain terkait perlindungan data nasabah.Metode Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan mikro yaitu dengan cara membandingkan norma dalam peraturan perundang – undangan di Filipina dan Uni Eropa terkait penyelenggara tekfin khususnya dalam hal perlindungan data nasabah. Perbandingan permasalahan financial technology yang terjadi di Indonesia dengan mempelajari regulasi baik itu dari sisi hukum eksternal dan hukum internalnya terkait financial Technology di Negara lainnya khususnya terkait perlindungan data pribadi. Untuk alasan tersebut penulis membandingkan dengan Negara Filiphina dan Negara di kawasan Uni Eropa dikarenakan Negara - Negara tersebut telah mempunyai formulasi terkait perlindungan data nasabah.
THE APPLICATION OF QURANIC INTERPRETATION, THE SUNNA AND IJTIHAD AS THE SOURCE OF ISLAMIC LAW Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Mohamad Nur Kholiq
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.7261

Abstract

The understanding of Islamic law can not be separated from the interpretation sourced from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which later evolved into a flexible and dynamic source of Islamic law following the demands of the times. Although it has flexible and dynamic properties but the interpretation must still maintain the basic principles that remain will never change. This is very important because misunderstand the intent expressed in the Quran and Sunnah will affect the error of understanding the Islamic law itself, therefore it is important to realize that the effort of understanding is not separated from The true interpretation of the will of Allah and the Prophet Muhammad that is contained in the Quran and Sunnah. This paper seeks to introduce the foundation of the pursuits that come from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which is done using the method of normative assessment of various references discussing the source of Islamic law. Therefore, it is expected to find the meeting point between the understanding of the Qur'an, Sunnah and Ijtihad with the effort to interpret the source of Islamic law aimed at realizing the benefit of the people.
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PROSTITUSI ONLINE Deni Yuherawan; Subaidah Ratna Juita
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.9141

Abstract

Pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para pengguna jasa dalam kasus prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online  akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata dan termasuk perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK), sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai salah satu pengejewantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik itu bagi para pengguna jasa prostitusi online maupun perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi online.
PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM PERTAHANAN INDONESIA Herman Suryokumoro; Ikaningtyas Ikaningtyas
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8576

Abstract

Instrumen hukum internasional telah mengatur ketentuan mengenai pertahanan yang terkait dengan permasalahan perang yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional. Indonesia sendiri telah berupaya menangani persoalan survival bangsa ini secara komprehensif. Upaya tersebut diimbangi dengan upaya membangun rasa kebangsaan, sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Dalam membangun national security, bangsa ini telah mengembangkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Wawasan Nusantara (Wanus) dan Ketahanan Nasional. Perlindungan hukum bagi penduduk sipil (Civilian) pada saat konflik bersenjata dalam instrumen hukum internasional diatur dalam ketentuan yang disebut Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter tersebut dikodifikasi ke dalam : Pertama, Hukum Den Haag. Kedua, Hukum Jenewa. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri dalam Konvensi IV Jenewa. Dan ketiga, Instrumen Hukum Internasional lainnya yakni ketentuan hukum humaniter diluar dari ketentuan Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa. Sedangkan, perlindungan hukum bagi penduduk sipil (Civilian) pada saat konflik bersenjata  berdasarkan Sistem Pertahanan Negara di Indonesia mengacu kepada ketentuan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) secara umum. Hal tersebut terlihat pada pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR Bagus Imam Faisal; Siwi Widia Dara; St. Ika Noerwulan Fraja; Zubairi Zubairi
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.5142

Abstract

Parking organizers often do not want to replace lost vehicles as written on the ticket. Even though Article 102 of PP 79/2013 stipulates that the parking organizer must replace, but is not equipped with clear sanctions. The problem formulations of this research are the parking control system and the parking manager's responsibility for the parked vehicles loss. The research purpose are to analyze the parking control system and the parking manager's responsibility for the parked vehicles loss. This research is legal research with primary sources, secondary sources, and tertiary sources collected by the literature study method and analyzed by prescriptive methods. The parking control system aims to support the parking work system to make it more effective, efficient and safe. The existence of parking lots, provision of facilities, and security guarantees are a unified system. If there is a parked vehicle missing, the parking organizer must replace it as stipulated in Article 102 PP 79/2013, but the sanctions are not clearly regulated. The inclusion of writing in the parking location that contains a statement that is not responsible for loss is known as a standard clause that contradicts Article 18 of Law 8/1999, and can be sued civilly for illegal acts and defaults based on Article 1694, Article 1234, Article 1239, Article 1365 , 1366, and 1367 BW. So parking organizers must maintain security and replace losses.
MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA Devi Rahayu; Susilah Ningwahyu; Nunuk Nuswardani; Boedi Mustiko
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8520

Abstract

Migrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi PMI tak pernah lepas dari permasalahan yang terjadi sejak proses pra penempatan, saat bekerja dan purna penempatan. Terdapat kasus hukuman mati PMI asal Bangkalan, yaitu Siti Zaenab dan Zainal Misli serta persoalan deportasi. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara dekriptif. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan terdapat 3 bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan meakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan persoalan deportasi dengan mencegah PMI berangkat secara non procedural, terhadap kasus-kasus meninggal ditempat kerja dan hukuman mati dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3TKI Surabaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE YANG DI RUGIKAN OLEH FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA Dwi Puji Astutik
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.7772

Abstract

Problems that often occur in practice of franchise agreements in Indonesia wich is often the franchise receiver and franchise giver in conducting cooperation agreements do not involve the role of a notary public in making the agreement so that the form of the agreement made is only an underhand agreement, it is very detrimental and creates risks if one party violates the agreement that has been agreed upon. The agreement made by both parties is no exception the franchise agreement which is made is only a limited agreement under the hand so that the protection of the rights of each party in the franchise agreement, especially the franchisee is not enough to protect the rights attached to him, because agreements made only under the hands of the strength of proof are not perfect, unlike agreements made authentically before a notary whose proof of strength is perfect. Therefore, in practice there are still many franchisees whose are harmed by the franchise agreement agreed upon with the franchisor. This research is normative using the statutory approach and the conceptual approach. The source of legal material in this study uses primary legal material sources supported by secondary legal materials and uses legal material collection techniques through library research, the analysis in this study uses content analysis and systematic interpretation. The results showed that legal protection in franchising activities (Franchise) is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising. The form of this cooperation agreement is outlined in the form of a written agreement that contains several standard and additional clauses that have been discussed previously between the two parties. , this is what limits the franchisee by stating that after the termination of the agreement, the franchisee is limited to not doing business in a similar business to the previous franchise business that has been undertaken for a certain period. To protect the rights of the franchisee, the franchise agreement agreed upon must be in the form of a notary deed (authentic). It aims to ensure justice sbetween the parties and legal certainty of the contents of the franchise agreement more secure.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue