cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rio Era Deka
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
International Significance of Notary
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 30253993     DOI : https://doi.org/10.33474/SIGN.v7i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
International Significance of Notary is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in several notary laws, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as notarial, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2.2 (2021)" : 15 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH ANTARA HARGA YANG SEBENARNYA DENGAN HARGA YANG TERCANTUM DIDALAM AKTA JUAL BELI Muhammad Amin Abdul Mujib Al Fathoni
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12300

Abstract

            Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini dapat mempegaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan harga transaksi yang sebenarnya, dari hal inilah timbul beberapa permasalahan terkait penentuan harga jual beli dikarenakan harga transaksi jua beli tanah tersebut sangat berpengaruh pada besarnya nilai pajak pada Surat Setoran Pajak (SSP) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nantinya disetorkan kepada negara melalui pemerintah daerah dan kantor pajak pratama..            Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan wawancara kepada narasumber.            Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini: pertama, Bagaimana ketentuan pencantuman harga jual beli tanah dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?  kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam akta jual beli tanah yang dibuatnya apabila ada perbedaan harga antara harga yang tercantum didalam Akta Jual Beli (AJB) dengan harga yang sebenarnya?, ketiga, Apakah akibat hukum dari pencantuman harga didalam akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan  sebenarnya dalam sektor perpajakan?              Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Ketentuan pencantuman harga jual beli pada akta jual beli adalah sebagai berikut Apabila harga transaksi yang diajukan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  (BPHTB) dibawah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka perhitungan penentuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak panghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) adalah harga yang tercantum dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana tercantum dalam pasal 87  ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2016. Kata kunci : Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) The local government as a tax collector can validate the Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB). Local Government has the authority to conduct research, calculation and field research related to the object of sale and purchase. The validation process of Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB) can affect the price of the sale and purchase transaction because it is considered that the agreed transaction price is still too low from the market price. However, the government in this case does not pay attention to the actual transaction price, from this matter there are some problems related to the determination of the sale and purchase price because the transaction price of the land is very influential on the amount of tax on the Tax Deposit Letter (SSP) and Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB) which will be deposited to the state through the local government and primary tax office.---------------------------The research method used is juridical empirical using primary and secondary legal material sources. The method of collecting legal materials using interviews to sources..------------------------------------------------------------------------- The formulation of the problem taken in this study: first, How is the provision for the inclusion of the sale and purchase price of land in the deed of sale and purchase of land made by the Land Deed Office (PPAT)?  second, What is the legal protection for the Land Deed Office (PPAT) in the deed of sale and purchase of land that it makes if there is a price difference between the price listed in the Sale and Purchase Act (AJB) and the actual price?, third, What are the legal consequences of the inclusion of prices in the deed of sale and purchase of land that is not in accordance with the actual in the tax sector?.----------------------------The conclusion that can be taken from this study is the Provision for the inclusion of the sale and purchase price on the deed of sale and purchase is as follows If the transaction price submitted as the basis for calculating Income Tax (PPH) and Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) below the Selling Value of Tax Object (NJOP) then the calculation of the determination of the value used as the basis for the calculation of income tax (PPH) and Land Acquisition Duty (BPHTB) is the price listed in the Selling Value of Tax Object (NJOP) as stated in article 87 paragraph (3) of Government Regulation of the Republic of Indonesia number 55 of 2016. Keywords: Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB).
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Muhammad Sholikhudin
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12307

Abstract

 Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto? 2) Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?.Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke kancah penelitian atau di tempat fenomena terjadi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto belum efektif, masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Hal ini yang mengakibatkan sertipikat tanah belum seluruhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk saat ini sudah ada 1.730 sertifikat tanah yang diberikan, dan masih ada 200 lagi sertifikat tanah yang belum selesai dan 53 status tanah yang belum valid Kata Kunci   :   Efektivitas, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
ANALISIS YURIDIS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK(E-CERTIFICATE) DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Novita Riska Ratih
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12301

Abstract

 Permasalahanbuktikepemilikanhakatastanah di Indonesia mendorongpemerintahterusberinovasidalammenerbitkansertifikathakmilik. Inovasi yang dilakukanadalahmengubahdarisertifikat analog menjadielektronik. Sertifikathakmilikatastanah yang semula diterbitkan dalam bentuk cetak kertas berlembar-lembar, dilengkapi dengan hologram berlogo BPN untuk menghindari pemalsuan sertifikat. Namun kenyataannya, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus sertifikat ganda, yang berujung pada permasalahan hukum sengketa tanah sangat marak terjadi di Indonesia hingga kini. Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentangsertifikatelektroniksebagaibuktisahkepimlikantanah. Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor1/2021memberikandampakpengembanganbagihukumpembuktianapabilaterjadisengktaataskepemilikantanah. Harapannyadapatmenjadisolusi atas permasalahan sengketa pertanahan karena semuanya sudah tersistem secara elektronik serta memudahkan masyarakat dalam pengurusan hak milik tanah.            Penelitianinimenggunakanpendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Fokusdalampenelitianinimeliputi: pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, dan kekuatan hukum sertifikat tanah hak milik elektronik dalam hukum positif di Indonesia.            Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah PP No. 24/1997, PMNA No. 3/1997 dan Permen ATR/BPN No. 1/2021 akan berlaku berdampingan dalam mengaturpengadministrasiantanah yang didaftarkan. Namun, saatinimengalamikendalakarena proses pendaftarantanahmasihbelumselesaisemuanya. Hal tersebutberakibat pada kurangmemadainyakeutuhan data fisik dan yuridistanahsehinggadapatmenghambatpenggunaan e-sertifikatsebagaialatbuktihukum. Syaratsupayasertifikatelektroniksahsebagaibuktihukumharusmemilikiinformasih yang utuh, akuntabel, dan dapatdisajikandalamsistem digital. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik menurut ‘Pasal 5 Permen ATR/BPN No.1/2021’, merupakan perluasan  alat  bukti  surat  yang diatur dalam ‘Pasal 184 (1)  KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata’.Kata kunci : Sertifikat Elektronik, AnalisisYuridis, Kepastian Hukum Certificatee of land rights is valid as a strong evidence as confirmed in Article 19 paragraaph (2) letter C of Basic Agrarian Law and Article 32 pargraph (1) of ‘Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration. The land certificate was originally issued in the form of sheeted paper printing, equipped with a hologram bearing the BPN logo to avoid falsification of certificates. However, the problems faced in reality is that the cases of dual land certificates, which eventually resulted in land disputes legal issues are very rampant in Indonesia until now. The government issued a new regulation on land ownership evidence, Minister Regulation of ATR / BPN No. 1/2021 concerning Electronic Certificates. This rule will change the form of land certificates or paper-based land books into electronic land certificates whose data are included in the system. The presence of this electronic certificate is expected to be a solution to the problem of land disputes because everything has been systemized electronically and can facilitate the community in the process of managing property rights on land.            The approaching method used was juridical normative by using primary and secondary legal material sources. Methods of collecting legal materials used literature studies. There are two problems. namely: the registration of land rights according to Minister Regulation ATR/BPN No. 1/2021 on Electronic Certificate,and the legal force of electronic property certificate in Positive Law in Indonesia.            Conclusions that can be drawn from this study are Government Regulation No. 24/1997, PMNA No. 3/1997 and Minister Regulation ATR/BPN No. 1/2021 will apply sidee by side in the implementaation of land registration. Due to the implementation of land registration in Indonesiaa has not been fully registred, so physical and juridical dataa for each area of land is not yet fully avaiilable. Electronic certificate can be as a means of electronic evidence if the information integrity can be guaranteed, can be accounted for, can be accessed and can be displayed through the Electronic System so as to explain a situation. The printout of Electronic Information and Electronic Documents according to Article 5 Minister Regulation ATR/BPN No.1/2021, is an extension of the proof of mail as stipulated in Article 184 (1) of Criminal Code Procedure (KUHAP) and written evidence in accordance with Article 1866 of the Civil Code (KUHP)Keywords : Electronic Certificate, Yuridical Analysis, Legal Certainty
KEABSAHAN AKTA PERKAWINAN INCEST DAN PENETAPAN KEWARISAN PADA ANAK HASIL INCEST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Desty Ardianti
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12291

Abstract

 Perkawinan adalah bersatunya kedua pasangan wanita dan laki-laki dalam ikatan janji suci dengan cara yang legal. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan tersebut wajib dicatatkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pencatatan kawin inilah yang disebut dengan akta nikah, akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Dinas Pencatatan Sipil bagi orang yang beragama non Islam. Didalam perkawinan terdapat sesuatu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya perkawinan sedarah yaitu adanya hubungan sedarah seperti melakukan perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan bapak dan anaknya, antara paman dengan kemenakannya dan hal ini dilarang dalam hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah keabsahan akta perkawinan pada perkawinan incest dan bagaimana penetapan kewarisan anak hasil incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanKata Kunci: Perkawinan Sedarah, Akta Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Kewarisan Marriage is the union of both male and female partners in a sacred bond of promise in a legal way. Marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UU 1/1974), "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. One". Marriage is considered valid if the marriage is carried out according to the legal rules of each religion and belief, the marriage must also be registered in accordance with the applicable laws and regulations.This marriage registration is called a marriage certificate, a marriage certificate is issued by the Office of Religious Affairs for people who are Muslim and the Civil Registry Office for people who are non-Muslims. In marriage there are things that are allowed and not allowed. Like inbreeding, namely the existence of blood relations such as marriage with siblings, marriage of father and son, between uncles and nephews and this is prohibited by law in Indonesia. The formulation of the problem in this thesis is the validity of the marriage certificate in incestuous marriages and how to determine the inheritance of children resulting from incest based on Law Number 1 of 1974 concerning MarriageKeywords: Inbreeding, Marriage Certificate, Marriage Law, Inheritance
PENGGUNAAN PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL Yuniar Achmad Andy Pradana Putra
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12308

Abstract

             Tujuanpenelitianini: 1) untukmengetahuipenggunaanprinsip-prinsipislamapasaja yang terdapatdalampembuatanakta   notarial, 2) Untukmengetahuikriteriaakadperjanjianislam yang      dapat            dimuatdalampembuatanaktaotentik notarial, 3) untuk mengetahui kesesuaianundang-undangjabatannotaris no 2 tahun  2014 denganprinsipakad yang adadalamhukumislamdalampembuatanaktanotariil.Penelitianinimerupakanberjenispenelitianyuridisnormatifdengansifatdeskriptif‎analitis, yaknimengkajiinformasidenganmengacu pada teorihukum yang sifatnya general kemudianditerapkangunamenjabarkanterkaitdenganbermacaminformasi lain yang berkaitan. Hasil penelitianiniAsas-asas pada hukumperjanjian Islam yang bisadiimplementasikansecaranorma pada penyusunanaktaautetikantara lain asasikhtiyariataukerelaan, asasamanahatauketepatanjanji yang sejalandenganasas pacta sunt servanda, dan asastaswiyahataukesetaraan yang searasdenganasaskeseimbangandalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akadsebagaimanamenjadiacuandalampenyusunanaktaautentiknotariilmengacu pada Surat Al Baqarah ‎ayat 282 yang intinyabahwasanyapenyusunanseluruhakadataupunaktaautentikwajibdisaksikansetidaknyaduasaksi. Notarissepatutnyamenguasaisecaramendetilterkaitdenganperbandinganantaraasas yang terdapatdalamperjanjianmenuruthukum Islam denganasas-asasperjanjianmenuruthukumpositif di Indonesia. Kesimpulannyapenyusunanaktaautentikdapatmengacu pada prinsip-prinsipsebagaimanadiajarkandalamajaran Islam dengantetapmematuhiamanathukumpositifdalampenyusunanaktaautentik.‎ Kata kunci : Asas-AsasPerjanjian, Hukum Islam, AktaNotariil The objectives of the current study are: 1) to find out what Islamic principles are used in drafting a notarial deed, 2) to find out the criteria for Islamic agreement that can be included in drafting an authentic notarial deed, 3) to determine the suitability between the Law on Notary Position No. 2 of 2014 and the principle of the contract contained in Islamic law concerning the drafting of a notarial deed. This is a normative juridical research which is descriptive and analytical. It examines information by referring to general legal theory and then applies it to describe various other related information. According to the results of the study, the principles of Islamic contract law that can be implemented normatively in drafting authentic deeds include the principle of ikhtiyari or willingness, the principle of trustworthiness or the accuracy of promises that are in line with the principle of pacta sunt servanda, and the principle of taswiyah or equality which is in line with the principle of balance in the Civil Code. The contract, as a reference in the preparation of an authentic notarial deed, refers to Surah Al Baqarah verse 282 which explains that the preparation of all authentic contracts or deeds must be witnessed by at least two witnesses. A notary should master in detail the comparison between the principles contained in the agreement according to Islamic law and the principles of the agreement according to positive law in Indonesia. In conclusion, the preparation of an authentic deed can refer to the principles as taught in Islamic teachings while still complying with the mandate of positive law in the preparation of an authentic deed.‎Keywords : principles of agreement, Islamic law, notarial deed

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): International Significance of Notary Vol 6, No 1 (2025): International Significance of Notary Vol 5, No 2 (2024): International Significance of Notary Vol 5, No 1 (2024): International Significance of Notary Vol 4, No 2 (2023): International Significance of Notary Vol 4, No 1 (2023): International Significance of Notary Vol 3, No 2 (2022): International Significance of Notary Vol 3, No 1 (2022): International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021) Vol 2, No 1.2 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue