cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Puspita Rahayu
Contact Email
dewi.rahayu@ub.ac.id
Phone
+6282335606641
Journal Mail Official
bjss@ub.ac.id
Editorial Address
Lantai 3 Gedung A FISIP UB Jalan Veteran, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Brawijaya Journal of Social Science
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 28097068     EISSN : 28097025     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.bjss
Core Subject : Social,
Social Sciences
Our journal covers the following areas of study in the current context: Community Development, Education, and Social Transformation Cultural and Postcolonial Studies Democracy, Citizenship, and Civil Society Economy, Organization, and Society Gender and Family Studies Inclusion, Social Justice, and Social Policy Industrial and Labor Relations Peace, Conflict, and Security Studies Rural and Urban Ecology, Disaster Studies, and Environmental Justice Rural and Urban Sociology Science, Technology, and Society Sociology of Crime Sociology of Religion Sociology of Sports
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties" : 6 Documents clear
Analisis Pendekatan A.C.T.O.R.S dalam Pemberdayaan Masyarakat Lansia Di Kampung Wonosari 3G Kota Malang Angelus Vecky Kopong Tifaona; Siti Kholifah; Sanggar Kanto
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.3

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran mengenai strategi pemberdayaan melalui pendekatan teori A.C.T.O.R.S yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Maculay pada masyarakat lansia di Kampung Wonosari 3G Kota Malang. Pada umumnya stigma negatif melekat pada lansia dimana mereka selalu dianggap sebagai beban sosial dan tidak produktif, sehingga kelompok ini seringkali mengalami diskriminasi dan ketimpangan sosial di masyarakat. Melalui pembangunan komunitas barulah masyarakat lansia di Kampung Wonosari 3G mampu merubah kondisi RW. 19 Kelurahan Purwantoro yang sebelumnya merupakan lingkungan yang rawan banjir, kumuh dan tidak sehat menjadi salah satu kampung hijau popular di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara mendalam (dept-interview), observasi serta dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Authority dengan memberikan wewenang pada lansia dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada lansia untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, pada strategi Confidence and compentence dilakukan dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri dalam melihat potensi yang dimiliki lansia. Responsibility dimaksudkan dengan memberikan rasa tanggung jawab pada lansia dalam melakukan pembangunan kampung. Dan strategi terakhir merupakan support yaitu dukungan dari berbagai pihak (dalam maupun eksternal komunitas) agar proses perubahan dan pemberdayaan pada lansia terus berkelanjutan. Output yang dihasilkan juga menunjukan peningkatan self-respect (pengakuan diri), self-confident (Kepercayaan diri) serta self-relience (kemandirian) pada masyarakat lansia Kampung Wonosari 3G Kota Malang.
Gerakan Sosial Akar Tuli Dalam Mengadvokasi Hak Tuli di Kota Malang Wama Yahya; Ucca Arawindha
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.6

Abstract

ABSTRACT The Malang City in Indonesia, declares itself to be inclusive city, but it turns out that there are still many people with disabilities’ – deafness – rights seem not been fulfilled, one of which become the focus of this research. For deaf people, one of their efforts to seek the fulfillment of their rights is to form a collectivity. For that reason, the Akar Tuli was built, with the motive to bring Deaf youth into a forum which allows them to voice their rights. This study aims to determine, analyze and describe how social action of Akar Tuli as a social movement through advocation for the rights of deaf people in Malang City. This research uses the New Social Movement Theory, namely ‘The Identity-Oriented Theory’ that seek the explanation of how this community carries out social movements to achieve their goals by their identity. As a community, there would be a very strong reason for Akar Tuli to keeps them going to carry out various kinds of movements. That is, the fulfillment of the rights of deaf people to the sign language they use to communicate and also as their identity. Sign language is the strengthen for Akar Tuli to socialization and education about the disability rights by collaborate with government or non-government organization in Malang. Furthermore, accessibility is also a keypoint for them. The conclusion is Akar Tuli take social action as social movement that aims to encourage disability awareness in Malang City. Hopefully, the Deaf people have the same rights as a citizen, even though their communicate in different ways.
Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Framework Trust Government Untuk Membangun Kepercayaan Publik Aulia Izzah Azmi; Putra Satria
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.4

Abstract

After the COVID-19 pandemic, the government experienced a new challenge, namely restoring public trust in the government due to the reduction of individual freedom of the community on the basis of emergency crisis conditions. This study focuses on explaining (1) the dynamics of public trust in the government in the post-pandemic phase (2) the tendency of the government to take strategic steps on a top-down basis so that it threatens individual freedoms affected by applicable policies and regulations (3) frameworks that can be applied to build public trust so that collaboration between sectors in dealing with the after effects of the pandemic can be achieved. The research method used in this article is a Systematic Literature Review by collecting primary data sourced from accredited journal articles and media news sources. The results of this study reveal that individual freedom in an emergency is limited and this has an impact on the crisis of Indonesian people's confidence in the government and has logical consequences for public stability in responding to policies. At the end of the discussion, the researcher offers a framework to build public trust after the COVID-19 pandemic that is oriented towards citizen engagement. Keywords: civil liberty, citizen engagement, post pandemic, public trust
Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus Sri Wahyuni; Siti Nurbayani; Ilma Kesumaningsih; Dinar Hargono
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1

Abstract

Kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan akademik seperti kampus. Isu tersebut banyak diberitakan di internet ataupun pelaporan langsung kepada beberapa pihak yang berwenang. Namun dari pemberitaan dan pelaporan tersebut, tidak sedikit juga pada akhirnya masyarakat cenderung lebih menyalahkan korban. Fenomena victim-blaming terhadap korban kekerasan seksual khususnya mahasiswa yang bergender perempuan menyebabkan mereka merasa kecewa, takut, dan bahkan haknya sebagai korban tidak diperoleh sama sekali. Bentuk atribusi korban kekerasan seksual ini tak jarang memacu munculnya victim mentality bagi korban karena dualisme stigma yang disematkan, sebagai korban sekaligus turut juga andil dalam terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya (pelaku). Hal tersebut membuat korban lebih memilih diam daripada mengungkapkan kasus yang tengah dialami karena khawatir akan disalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena victim-blaming terjadi pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perlindungan terhadap korban baik dari pihak organisasi mahasiswa ataupun kampus itu sendiri. Metode deskriptif kualitatif dengan sumber triangulasi sebagai validitas data digunakan sebagai pendekatan penelitian. Data diperoleh melalui dokumentasi, studi pustaka, dan pendalaman wawancara terhadap korban kekerasan seksual maupun praktisi kebijakan dari kampus dengan cara purposive sampling. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi dan kampus dapat berperan untuk membentuk beberapa upaya preventif terhadap fenomena victim-blaming yang dapat diimplementasikan melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun menggunakan media online.
Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil (PRT): Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Violetta Lovenika Nur Anwar; Bella Anggie Minata; Andhika Theo Pratama; Genta Mahardhika Rozalinna
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.5

Abstract

ABSTRAK Pekerja rumah tangga atau yang sering dikenal dengan asisten rumah tangga atau bahkan pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja rumah tangga atau yang disingkat PRT merupakan sebuah pekerjaan dimana pekerjanya menawarkan jasa kepada pemberi kerja untuk mengerjakan berbagai urusan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Keberadaan PRT sebagai pekerja informal atau pekerja domestik di dalam rumah tangga belum dibarengi dengan aturan hukum yang jelas dan konkrit untuk mengakui dan melindungi PRT dalam pekerjaannya, sehingga seringkali PRT menjadi subyek yang diabaikan dan disepelekan dari sebagai status yang marginal dan tidak eksis, bahkan tidak jarang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang merugikan PRT, seperti tindakan pelanggaran hak, pelecehan seksual, hingga penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan pemberi kerja kepada PRT. Berlatar belakang dari kasus-kasus pelanggaran hak PRT, PRT mulai memberanikan diri untuk mengupayakan hak-hak nya agar dilindungi oleh negara. Usaha untuk mengupayakan kerja layak bagi PRT telah tertuang dalam RUU PPRT serta adanya Konvensi ILO No.189. Namun hingga saat ini pemerintah negara Indonesia belum juga mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PRT. Oleh karena dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen negara termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi dan suara masyarakat untuk mendorong pengesahan RUU PPRT. Selain itu sebagai negara demokrasi, OMS juga dibutuhkan untuk mengklaim sebutan negara demokrasi bagi Indonesia agar kebebasan sipil dapat ditegakkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Utamanya bagi kaum marginal seperti PRT. Kata Kunci: Kebebasan Sipil, Kesejahteraan, OMS, PRT ABSTRACT Domestic workers or often known as household assistants or even domestic helpers are no stranger to their existence in the lives of Indonesian people, both in rural and urban areas. Domestic worker or abbreviated as PRT is a job where the worker offers services to the employer to do various household chores, such as washing, cooking, cleaning the house, caring for children, and other household chores. The existence of domestic workers as informal workers or domestic workers in the household has not been accompanied by clear and concrete legal rules to recognize and protect domestic workers in their work, so that domestic workers often become subjects that are ignored and underestimated, from a status that is marginal and does not exist, not even rare. Receiving treatment that is detrimental to domestic workers, such as violations of rights, sexual harassment, to torture or violence perpetrated by employers against domestic workers. Against the backdrop of cases of violations of domestic workers' rights, domestic workers have begun to have the courage to strive for their rights to be protected by the state. Efforts to seek decent work for domestic workers have been contained in the Domestic Workers Bill and the existence of ILO Convention No.189. However, until now the Indonesian state government has not ratified the Domestic Workers Bill to become the Domestic Workers Law. Therefore it requires the participation of all elements of the state including the government and civil society. Through Civil Society Organizations (CSOs), it is hoped that they can become a bridge for people's aspirations and voices to push for the ratification of the PPRT Bill. Apart from that, as a democratic country, CSOs are also needed to claim the title of a democratic country for Indonesia so that civic freedoms can be upheld for the sake of achieving people's welfare. Especially for marginalized people like domestic workers. Keywords: CSO, Civic Freedom, Domestic Worker, Welfare
Perilaku Tidak Memilih Anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 Nofia Mutmainah; Wawan Sobari
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.2

Abstract

Perilaku tidak memilih (non voting behavior) di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2020. Pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) jumlah pemilih yang tidak memilih mencapai 82 % dari total daftar pemilih tetap . Diketahui bahwa pemilih yang terdaftar pada TPS tersebut adalah istri dari prajurit TNI atau Persit (Persatuan istri tentara). Anggota Persit tetap memiliki hak pilih seperti warga sipil lainnya, berbeda dengan TNI yang tidak diperbolehkan ikut pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab perilaku tidak memilih pada kalangan Anggota Persit dan apakah kedudukan suami sebagai TNI turut memengaruhi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dari Robert K Yin. Berdasarkan konsep perilaku tidak memilih yang dikemukakan oleh Rusk dan Regsadale (1993), terdapat Empat pendekatan perilaku tidak memilih yakni: pendekatan demografis, pendekatan psikologi, pendekatan struktural dan pendekatan rasional. Pada kasus ini, faktor psikologi yang diidentifikasi sebagai faktor pendorong dominan terjadinya perilaku tidak memilih. Tidak ada ketertarikan terhadap urusan politik pemerintahan, karena bertempat tinggal di dalam asrama muncul anggapan lalu persoalan pemerintahan daerah tidak memberikan manfaat yang berarti. Sehingga tidak ada inisiatif untuk mencari tau informasi tentang pemilu yang akan berlangsung, kemudian terjadilah ketidaktahuan tentang kandidat calon yang berujung pada keputusan tidak memilih. Selain itu status kapasitas suami sebagai TNI juga menjadi sebab lain dari perilaku tidak memilih anggota persit. Maka perlunya ada upaya nyata dari pemerintah khususnya Komisi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi dalam pemilu, diantaranya melalui sosialisasi dan kerja sama. Kata kunci: Perilaku tidak memilih, Hak Pilih, Persit.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Quo Vadis Sustainability: The Future and The Present Vol. 4 No. 1 (2024): Sociology of Everyday Things Vol. 3 No. 2 (2024): Gender Equality and Democratic Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Opportunities and Challenges of Industrial Society 4.0 Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society Vol. 1 No. 2 (2022): Social Problems and COVID-19 Pandemic Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties Vol. 1 No. 1 (2021): COVID-19 and Resilience Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 3 No. 1 (2019): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of More Issue