cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alvan Maulana Azzayni
Contact Email
alvanmaulanaazzayni@gmail.com
Phone
+6282140898548
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal Customary Law
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : 3026460X     EISSN : 3026460X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Customary Law is an international legal journal that publishes research and theoretical articles related to various legal fields. The journal aims to provide scholarly and authoritative articles that discuss legal issues of current importance to both academic research and legal practice. JCL has a national and international readership and publishes refereed contributions from authors around the world. The journal also publishes review articles, but only for selected or invited authors, containing critical notices of recently published books. JCL addresses specific issues on private law, criminal justice, constitutional law, human rights, administrative law, international law, and Islamic law. JCL publishes peer-reviewed articles to increase the efficiency of the process and ensure the quality of published articles. JCL extends its warm welcome for authors to submit their research or theoretical articles that contribute to the development of legal knowledge in these fields. The journal warmly welcomes contributions from scholars with related disciplines. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): December" : 5 Documents clear
Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia Maulana, Hashfi; Nugraha, Nicholas; Arinda, Raden; Fikri, Muhammad; Wahanisa, Rofi
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3304

Abstract

Modernisasi sektor pertanahan yang diawali dengan penggunaan layanan pertanahan berbasis elektronik, khususnya digitalisasi sertifikat tanah, sudah tidak dapat dihindari lagi di Indonesia karena telah memasuki era digital. Dalam rangka meningkatkan ukuran akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kemudahan berusaha, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik bertujuan untuk memodernisasi pendaftaran tanah melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Masalahnya adalah adanya hambatan dalam menciptakan skema yang memungkinkan pemegang sertifikat digital untuk melindungi tanah dan hak-hak hukum mereka. Dalam hal keamanan, sertifikat elektronik secara teknis lebih aman daripada sertifikat analog (manual). Dengan mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat, menghentikan transaksi tanah ilegal seperti yang dilakukan oleh mafia tanah, dan menyederhanakan transaksi yang melibatkan bidang tanah, nilai tambah ini akan membantu pemegang sertifikat tanah elektronik.
Peran Hukum dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiologi Ruju Paminto, Saptaning; Amalia, Mia; Mulyana, Aji; Hania Auliya, Alika
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3335

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, segala sesuatu saat ini dapat ditemukan dengan mudah di internet atau media sosial. Tentu kemajuan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam mencari tahu tentang informasi yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dibalik kemudahan teknologi yang ada saat ini, kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian. Oleh karena itu peran hukum dalam melindungi korban penipuan di media sosial ini sangat penting adanya. Tujuan adanya artikel ini, untuk menambah informasi bahwasanya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penipuan di media sosial itu sangat penting dan untuk menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya serta berbahayanya perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang digunakan dalam penulisan artikel ini, dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini masih awam terhadap kasus cybercrime yang marak terjadi di media sosial serta terdapat berbagai kendala dalam penanganannya seperti kurangnya penegak hukum, minimnya bukti dan fasilitas untuk penyelidikannya. Pencegahan kejahatan cyber melalui media sosial memerlukan upaya kerja sama yang kuat antar masyarakat dan pemerintah agar dapat menekan jumlah kasus kejahatannya Kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian.
Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah Zaidan, Muhammad; Nugraha, Nicholas; Gusthomi, Moh.
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3375

Abstract

Jurnal  yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.
Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Surya Wira; Arya Salman; Abimanyu Aziz; Rofi Wahanisa; Muhammad Adymas
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3376

Abstract

Reforma agraria merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan di masyarakat pedesaan. Tujuan ini diharapkan dapat mendorong transformasi mobilitas sosial yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi lahan, tetapi juga menyangkut peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang lebih luas, seperti teknologi, modal, dan pasar. Penelitian ini menganalisis dampak reforma agraria terhadap mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa, dengan memperhatikan aspek distribusi aset, peningkatan kapasitas masyarakat, serta partisipasi dalam proses ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria dapat menjadi katalis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, baik melalui peningkatan akses ekonomi maupun perubahan posisi sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan reforma agraria yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kemandirian dan daya saing masyarakat desa di tingkat nasional.
Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Tanti Kirana Utami; Natasya Insani Auliarrahma; Haura Salsabila; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Andre Priyaden; M. Andriansyah Saputra
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3443

Abstract

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): June Vol. 2 No. 2 (2025): March Vol. 2 No. 1 (2024): December Vol. 1 No. 3 (2024): June Vol. 1 No. 2 (2024): March Vol. 1 No. 1 (2023): December