cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Address: Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Public Administration Review
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30308682     DOI : 10.47134/par
Core Subject : Social,
Social Sciences
The Indonesian Journal of Public Administration Review ISSN 3030-8682 is a scholarly journal that focuses on the study and analysis within the field of Public Administration in Indonesia. This journal aims to serve as a platform for academics, practitioners, and researchers to share concepts, ideas, and the latest findings related to public administration. Public Policy: Discusses the development and analysis of public policies in Indonesia, including the implementation and impact of these policies on society. Bureaucratic Management: Investigates aspects of bureaucratic management, bureaucratic reform, and the role of bureaucracy in the implementation of government programs. E-Government and Technological Innovation: Examines the application of information technology and e-government in improving the efficiency and effectiveness of public services. Community Participation: Examines community participation in decision-making processes and the implementation of public policies. Decentralization and Regional Autonomy: Examines the development and impact of decentralization and regional autonomy in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2026): February" : 7 Documents clear
Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Banjir Bandang Sumatera Utara 2025) Afifah, Ayyi; Ananta, Dhea; Salsabila; Nadhira, Syarifah; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengawasan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pencegahan dan penanggulangan banjir bandang di Sumatera Utara pada tahun 2025. Fokus penelitian meliputi peran BPBD dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi bencana, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator efektivitas pengawasan menurut Stoner: akurasi, ketepatan waktu, fokus pada titik strategis, realistis secara ekonomi, dan koordinasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah daerah masih bersifat reaktif, ketepatan waktu pra-bencana rendah, fokus pengawasan terhadap titik risiko tinggi belum konsisten, dan keterbatasan anggaran serta kewenangan menghambat efektivitas. Selain itu tumpang tindih peraturan di sektor kehutanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Dampak bencana semakin meluas akibat kegagalan deteksi dini dan mitigasi preventif, menimbulkan korban jiwa, ribuan pengungsi, serta kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Temuan menegaskan perlunya penguatan pengawasan pra-bencana melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan data risiko, serta kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat manajemen risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih preventif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lokal.
Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana (Studi Kasus: Bencana Alam di Aceh Tamiang) Hasanah, Nurul; Tanjung, Jessica; Situmorang, Mei; Sandi, M.; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengawasan masyarakat dalam penyaluran bantuan pascabencana, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, serta menganalisis strategi penguatan pengawasan masyarakat guna mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta analisis regulasi yang relevan, khususnya dalam perspektif administrasi negara. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pengawasan masyarakat dan relevansinya dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan distribusi bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki potensi besar dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan, kapasitas mereka belum sepenuhnya dioptimalkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan, penyediaan saluran pengaduan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih terstruktur, diharapkan distribusi bantuan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.Penelitian menegaskan bahwa penguatan peran pengawasan masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini perlu menjadi bagian integral dari tata kelola penanggulangan bencana yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang.
Kompleksitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial untuk Korban Banjir oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Muchtar, Mayla
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5470

Abstract

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah rawan banjir yang memerlukan penanganan cepat dan efektif terutama dalam hal distribusi bantuan sosial (bansos). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi korban banjir, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta menelaah dampak distribusi tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji literatur dari jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan aktif dalam menyalurkan bansos berupa sembako, dapur umum, dan fasilitas pengungsian, dengan dukungan koordinasi antarinstansi. Namun, proses distribusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data penerima, akses yang sulit, koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta keterbatasan anggaran. Distribusi bansos terbukti memiliki dampak besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi korban banjir. Untuk ke depan, diperlukan upaya seperti digitalisasi pendataan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor guna memperkuat sistem distribusi bansos. Kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan manajemen distribusi bantuan sosial agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Environmental Vulnerability in Food Estate Policy in Central Kalimantan: Political Ecology Review In, Churrin; Evanthe, Shan; D, Nafisa; Idris, Farhan; Sihidi, Iradhad
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5479

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Indonesia’s food estate policy in Central Kalimantan and assess its ecological and social implications from a political ecology perspective. Using a qualitative case study design, data were collected through documentary analysis of policy documents, official government reports, scientific publications, and media coverage. The study examines power relations among the state, corporations, and local communities to understand how governance arrangements shape policy outcomes. The findings reveal that the food estate program operates within an unequal power structure that prioritizes state and corporate interests over local livelihoods. Policy implementation has generated significant ecological vulnerabilities, including deforestation, peatland degradation, disruption of hydrological systems, and increased risks of long-term environmental crises. Social impacts are also evident in the marginalization of indigenous peoples and smallholder farmers due to limited participation, reduced land access, and inequitable benefit distribution. These results indicate that the food estate policy functions not merely as a technocratic strategy for food security but as a political arena that redistributes environmental risks and socio-economic burdens toward local communities. The study highlights the need for governance reforms that integrate ecological sustainability, social justice, participatory decision-making, and recognition of local knowledge to ensure more equitable and sustainable agricultural development.
The Role of Administrative Management in Managing Human Resources Management Practices in the Salah Al- Din Electricity Distribution Branch From an Administrative Point of View (Case Study) Mohammed Faraj Abdullah; Salah Ne'meh Jawad
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5553

Abstract

The objective of this research is to investigate the relationship that exists between e-management and improvement on human resource management (HRM) practices with in Salah al-Din Electricity Distribution Company. The study specifically examines the effects of e-management on different aspects of HRM such as job analysis, recruitment, training and development, performance appraisal and reward. Research design: descriptive-analytical, data collection and sampling were companies of 250 employees who using questionnaires and analysis. The study employs correlation and regression analysis to gauge the impact of e- management instruments, such as e-training, digital communication network and electronic governance on better HRM practices. Results reveal a significantly strong positive relationship between e-management and HRM practices such as e-recruitment (r=.50), performance appraisal (r=0.50) and training of employee r=0.57). However, the study also highlights weaknesses in e- monitoring mechanisms, suggesting the need for further improvements in electronic supervision and administrative efficiency. These findings emphasize the importance of digital transformation in HRM, recommending the adoption of AI-driven recruitment systems, enhanced digital monitoring, and expanded e-learning platforms to optimize human resource management in the organization
Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nurdiansyah, Andri; Kirana Utami, Tanti; Mulyadi, Dedi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5285

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for honorary teachers within the Cianjur Regency Education Office and to identify various obstacles in their implementation. Honorary teachers play a strategic role in the provision of education; however, they are often in a vulnerable position due to uncertain employment status, low welfare, and limited legal protection guarantees. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to labor, education, and the state civil apparatus, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and relevant research findings. The results of the study indicate that legal protection for honorary teachers has not been fully optimized. Normatively, there are provisions in the National Education System Law, the State Civil Apparatus Law, and various implementing regulations that provide a basis for protection; however, their implementation still faces several challenges, including limited regional budgets, the absence of proper wage standards, and unclear mechanisms for appointment as state civil servants. In addition, weak supervision and uneven regional policies further exacerbate the condition of honorary teachers. The conclusion of this study emphasizes that legal protection for honorary teachers in Cianjur Regency requires the strengthening of more specific regulations, increased commitment from local governments, and policy harmonization between central and regional governments. These efforts are essential to ensure legal certainty, justice, and welfare for honorary teachers as an integral part of the national education system.
Whistleblowing System Sebagai Instrumen Etika dan Akuntabilitas Publik di Sektor Pemerintahan: Sebuah Systematic Literature Review Aslim, Ahmad; Amalya, Andi; Ayuni, Nurul
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5545

Abstract

Penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance menuntut internalisasi etika dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi publik. Namun, berbagai pelanggaran integritas di sektor pemerintahan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran whistleblowing system (WBS) sebagai instrumen penguatan etika organisasi dan akuntabilitas publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan mengacu pada prosedur seleksi terstruktur berbasis PRISMA. Penelusuran dilakukan melalui basis data ilmiah bereputasi dan menghasilkan 245 artikel pada tahap awal, yang kemudian diseleksi hingga diperoleh 35 artikel relevan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa WBS berkontribusi signifikan dalam memperkuat pengendalian internal, mendorong transparansi, serta mendukung pencegahan korupsi di sektor publik. Efektivitas sistem ini dipengaruhi oleh perlindungan hukum bagi pelapor, budaya organisasi yang menjunjung integritas, kepemimpinan etis, mekanisme anonimitas yang kredibel, serta konsistensi tindak lanjut terhadap laporan. Secara konseptual, WBS juga memperkuat dimensi akuntabilitas vertikal, kepatuhan terhadap hukum, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, integrasi WBS secara sistemik dalam reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): February Vol. 3 No. 1 (2025): November Vol. 2 No. 4 (2025): August Vol. 2 No. 3 (2025): May Vol. 2 No. 2 (2025): February Vol. 2 No. 1 (2024): November Vol. 1 No. 4 (2024): August Vol. 1 No. 3 (2024): May Vol. 1 No. 2 (2024): February Vol. 1 No. 1 (2023): November