cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): September" : 34 Documents clear
Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia Safari, Ferdi; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3066

Abstract

Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Soamole, Muhammad Giffari; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3081

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia Pramitaqwati, Anindya; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3084

Abstract

Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Analisis dan Implimentasi Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Pasal 19 Uupa Dalam Perspektif Hukum Perdata Nurmala, Ranti Diva; Alfiany, Temmy Fitriah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum perdata, terutama dalam konteks Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat ganda. Implementasi yang tepat dari ketentuan hukum perdata dapat menjadi solusi efektif dalam menangani masalah kompleks ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penerapan hukum agraria di Indonesia.
Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote Aldi Ferdiansyah; Na’imah; Syaiful Kiram; Yogi Sopian Haris; Muhammad Syarqowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2755

Abstract

Film Dokumentari Dirty Vote mendeskripsikan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dana bantuan sosial (bansos), untuk kepentingan politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Film tersebut merupakan cerminan realita politik di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang masih berkuasa saat itu, yang melakukan pelanggaran hukum dan etika demi kepentingan politiknya, merugikan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dari film "Dirty Vote" dan sumber sekunder dari berbagai media elektronik, undang-undang, jurnal, berita, media sosial, media cetak, serta surat kabar. Analisis data dilakukan secara induktif sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Film "Dirty Vote" menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik politik curang yang terstruktur, sistematis, dan masif; (2) Berbagai alasan logis di balik terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut disebabkan oleh ambisi kekuasaan penguasa melalui politik dinasti; (3) Implikasi dari kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan demonstrasi besar di berbagai daerah, penolakan terhadap hasil pemilu 2024, serta korban jiwa, materi, dan energi yang sangat besar.
Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Setyowati, Anggi; Pramukhtiko Suryo Kencono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3047

Abstract

Di negara Demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pers berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data di lapangan yang penting untuk diketahui publik. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk 1. Mengetahui kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. 2. Mengetahui kontrol kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelititan ini, yaitu: 1. Apa kriteria kebebasan pers menurut Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers? 2. Bagaimana kontrol atas kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers?
Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Ekspedisi Terkait Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Aqsa Fahmiranda Darmawan Lubis; Sulistio Adiwinarto, Sulistio
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3111

Abstract

Transaksi online atau jual beli online dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan fitur cash on delivery (COD). Metode pembelian barang menggunakan fitur cash on delivery (COD) memberikan kemudahan bagi konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital untuk melakukan transaksi secara online. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat disalahgunakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi terkait transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akibat hukum transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah perjanjiannya dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir bilamana terdapat transaksi online yang dibatalkan karna faktor subjek hukum yang tidak cakap adalah tetap mendapatkan jaminan dari perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan untuk kurir tetap berhak mendapatkan gaji/upah atas pekerjaannya.
Juridical Study of Ownership of Ownership of Flats by Foreign Citizens Based on Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Rights Management Rights for Flats Units and Land Registration Sari, Eriza Yulistiana; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3116

Abstract

This study aims to determine and understand the Ownership of Usage Rights of Apartment Units by Foreign Citizens Based on the Theory of Benefit. The research methods used include a statute approach and a conceptual approach, a type of normative legal research, with data collection methods through library surveys and qualitative legal analysis. The results of the study indicate that Government Regulation Number 18 of 2021 provides a legal basis for foreign citizens to have usage rights over apartment units in Indonesia but does not provide full ownership rights, this regulation provides legal certainty and clear procedures, which are expected to be further elaborated in the Ministerial Regulation. The Indonesian government needs to consider allowing foreign citizens to have ownership rights over apartment units by considering the various benefits that can be obtained. This step can increase foreign investment, encourage economic growth, improve property quality, stabilize the property market, increase state revenues, and support infrastructure development. With proper regulation and strict supervision, this policy can provide significant benefits to the Indonesian economy and society as a whole.
Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw) Priyanto, Muhamad Agung; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3129

Abstract

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian penting dalam ranah hukum ekonomi. Sering kali melibatkan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai pengaturan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia, serta menganalisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Penelitian Conceptual Approach dan Statute Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit tidak memiliki pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Meskipun demikian, perjanjian kredit tetap tunduk pada ketentuan Buku Ketiga KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Putusan Pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus wanprestasi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkara yang diadili serta peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ahmad Umar Faruq; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3143

Abstract

Penggunaan sepeda listrik di masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya popularitas sepeda listrik, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan efektif guna memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait keabsahan pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi mengenai sepeda listrik masih belum jelas diatur dalam Undang-Undang. Peraturan Menteri yang ada saat ini tidak secara jelas dan khusus mengatur tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat membahayakan keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Ketidakjelasan ini juga mencakup kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda listrik. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaannya di jalan raya. Regulasi yang jelas dan efektif akan membantu memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi akibat penggunaan sepeda listrik tanpa pengawasan yang memadai.

Page 3 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue