cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): September" : 34 Documents clear
Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner Usmi, Vironika; Nagara, Sendy Herlina; Majestica, Aurora; Sukmawati, Sry; Lestarika, Dwi Putri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3173

Abstract

Penelitian ini membahas hak konsumen terhadap informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Industri kuliner, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan terkait kejelasan dan keakuratan informasi mengenai status kehalalan produk. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, yang tercermin dalam label halal. Namun, kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, variasi standar di antara negara dan lembaga, serta praktik labelisasi yang tidak jujur sering kali membingungkan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif, termasuk pengaturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik industri. Studi kasus dari Indonesia mengilustrasikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Implikasi hukum dan etika dalam labelisasi halal juga dibahas, menekankan pentingnya kejujuran dalam proses sertifikasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap informasi dalam labelisasi halal dan non halal dapat meningkatkan integritas industri kuliner secara keseluruhan, mempromosikan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis dari semua konsumen.
Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar; Az - Jahra, Syabrina; Hidayah, Nurul; Yunitasari, Karina; Vitara, Berlin Anugie; Norparidah, Norparidah; Amanda, Aprillia; Sahrir, Igund Farhan; Wendy A. A , Muhammad; Arifudin, Nur
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3179

Abstract

Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya membantu mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak dan kebebasan individu, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kepercayaan dan stabilitas sosial, tetapi juga menghormati otoritas dan pemerintah. Dengan menanamkan kesadaran hukum sejak dini, masyarakat dapat lebih cenderung mengikuti aturan, menghindari perilaku yang melanggar hukum, dan membangun penghormatan terhadap institusi hukum. Metode yang digunakan adalah empiris. Kegiatan penyuluhan di Desa Embalut berjalan dengan baik dan lancar, pemahaman mengenai hukum diberikan terhadap masyarakat untuk meminimalisasikan tindakan kriminal.
Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada E-Commerce Pinjaman Online Irnawati; Irdyansah, Andry
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3215

Abstract

Layanan pinjaman berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit,namun pesatnya layanan pinjaman online justru cenderung membuka ruang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya seperti ‘lintah darat di era internet. Meskipun pinjaman online terkadang merugikan masyarakat, mereka juga dapat menyebabkan intimidasi dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga data pribadi konsumen.Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan alternatif pembaharuan yang melindungi masyarakat pengguna pinjaman online, terutama di Jawa Tengah. Wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data.Analisis penelitian menggunakan Miles, Huberman, dan Lexi, Moeling untuk mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini memiliki latar belakang masyarakat yang cenderung terjebak dari mudahnya akses pinjaman online,namun korban justru terperangkap dari cengkraman dan lilitan pinjaman online dengan bunga yang tinggi, penyebaran data pribadi danberbagai ancaman kekerasan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya korban yang terjerat dalam pinjaman online membuktikan perlu ada pembaharuan hukum untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan menjerat pelaku yang semena-mena melakukan tindakankekerasan berbasis gender-online. Diperlukan adanya peraturan yang sifatnya lebih mengikat,yang mengatur sanksi pidana, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan percepatan pengesahan RUU perlindungan data pribadi.
Pembuktian Pidana terkait Penipuan Penjualan Produk Impor Hayer, Bienvenido G.B.; Kamani, Ni Kadek Lely; Aridah, Naily; Saudira, Rania Aisya; Haikal, Rewidan Muhammad; Imogen, Lorin; Ginting, Yuni Priskila
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3226

Abstract

Peningkatan peredaran kosmetik impor ilegal di Indonesia menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi konsumen dan mengganggu tatanan ekonomi. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan produk-produk tersebut serta memberikan pengetahuan tentang cara mengenali kosmetik legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menganalisis peran jejak digital dalam pembuktian penjualan kosmetik ilegal di Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa jejak digital, seperti transaksi online dan interaksi media sosial, menjadi alat penting bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut kasus penjualan kosmetik ilegal. Selain itu, program ini berhasil meningkatkan kesadaran publik dan keterampilan penegak hukum dalam memanfaatkan bukti digital, yang berkontribusi pada penuntutan yang lebih efektif dan pengurangan peredaran produk ilegal.

Page 4 of 4 | Total Record : 34