cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2025): March" : 42 Documents clear
The Process Of Resolving Compensation Claims Against Victims Of Defamation Through Social Media Silitonga, Hartati; Esther, July; Nababan, Roida
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3650

Abstract

Defamation through social media has become a significant problem in the digital era. This study aims to analyze the process of resolving compensation claims due to defamation and the form of legal protection based on the Civil Code. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach, referring to laws and regulations, court decisions, and legal doctrine. The results show that dispute resolution can be done through litigation and non-litigation channels. Litigation includes formal stages such as filing a lawsuit, mediation, proof, and a judge's decision based on Articles 1365 and 1372 of the Civil Code. Meanwhile, non-litigation channels such as negotiation and mediation emphasize peaceful settlement. Legal protection for victims includes material and immaterial damages, the amount of which is determined based on the perpetrator's guilt, causal relationship, and strong evidence. Although restitution is generally in the form of money, other forms of restitution are also possible. This study emphasizes the importance of a fair and proportional legal approach to safeguard victims' rights and prevent abuse of freedom of expression on social media.
Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions Manullang, Elika; Sinaga, Budiman N.P.D; Siburian, Kasman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3652

Abstract

In light of the Indonesian Constitution, this paper examines the function of the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM). As an impartial organization that looks into, keeps an eye on, and mediates human rights abuses, the Komnas HAM plays a crucial role. However, the Komnas HAM's existence is beset by a number of challenges, such as a lack of political and financial backing, overlapping powers with other state bodies, and restricted enforcement power. The relationship between the Indonesian Court of Human Rights and Komnas HAM is another significant matter. For significant human rights abuses to be successfully prosecuted, these two agencies ought to cooperate. In order to boost human rights protection in Indonesia, this study highlights the necessity of better interagency collaboration, strengthened legal frameworks, and increased political commitment. Thus, this study improves Indonesia's human rights protection and contributes significantly to our understanding of the Komnas HAM's position within the framework of the Indonesian Constitution.
Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja Sania, I Ketut
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3656

Abstract

Hukum ketenagakerjaan terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dinamis. Artikel ini mengkaji secara komprehensif evolusi regulasi ketenagakerjaan, mulai dari pendekatan tradisional hingga penerapan kerangka hukum modern yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Fokus utama terletak pada tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi hak-hak pekerja, seperti perlindungan sosial, pengaturan jam kerja, sistem pengupahan, serta dampak dari perubahan pola kerja akibat digitalisasi dan otomatisasi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana globalisasi dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi perlindungan pekerja, khususnya dalam konteks pekerjaan fleksibel dan ekonomi digital. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam regulasi ketenagakerjaan untuk memastikan tercapainya keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan global.
Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial Tirkantara, I Made
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3657

Abstract

Kesetaraan gender merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Artikel ini membahas bagaimana hukum berperan dalam menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin kesetaraan gender dan praktik sosial yang masih bias gender. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tertuang dalam berbagai regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai ketentuan hukum telah dirancang untuk mendorong kesetaraan gender, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi hambatan signifikan, seperti budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, penguatan pendidikan hukum, dan perubahan sosial untuk menciptakan kesetaraan gender yang sejati.
Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional Puspawati, Ni Kadek
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3661

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia, melibatkan eksploitasi korban melalui perekrutan, pengangkutan, dan penampungan. Kejahatan ini semakin berkembang dengan pola yang lebih terorganisir dan memanfaatkan celah regulasi serta pengawasan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional melalui Protokol Palermo 2000 dan hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini membandingkan kedua kerangka hukum tersebut untuk menemukan kesesuaian dan tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi banyak elemen dari Protokol Palermo, seperti definisi perdagangan orang, perlindungan korban, dan pemberatan sanksi terhadap pelaku. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan anggaran untuk program perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional, dan pengawasan yang lebih efektif di daerah rawan perdagangan orang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan perdagangan orang dapat lebih optimal dan sesuai dengan standar internasional.
Liability of Indonesian Airlines for Refunds Due to Flight Cancellations Under Consumer Protection Law Panggabean, Azra; Anggusti, Martono; Siregar, Ria
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3666

Abstract

Flight cancellations often cause losses to consumers, both materially and immaterially, and cause uncertainty about the rights and amount of compensation in accordance with the regulations. This study aims to analyze the liability of Indonesian airlines in flight cancellations based on consumer protection regulations and the suitability of the airline's internal policies with applicable regulations. The method used is normative juridical research with a literature study approach. Primary legal materials include Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Law No. 1 of 2009 concerning Aviation, as well as Ministerial Regulations PM 77/2011, PM 89/2015, and PM 30/2021. Secondary legal materials include internal airline policies, books, journals, and relevant legal literature. The analysis technique used is qualitative analysis with a descriptive approach. The results show that the internal policies of Indonesian airlines are generally in line with the laws and regulations related to flight cancellation. However, there are still some aspects that require optimization in the implementation of compensation and transparency of information to consumers. This regulatory alignment is expected to improve consumer protection, legal certainty, and the quality of airline services in handling flight cancellations.
Study Of Law No.6 of 2011 on Criminal Liability of Foreigners Who Violate Their Stay Permit In Indonesia (Overstay) Simatupang, Jeprita; Anggusti, Martono; Sihotang, Lesson
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3679

Abstract

The purpose of this research includes the regulation of citizen residence permits in Indonesia based on the Law on Immigration and how sanctions for citizens who violate residency permits in Indonesia or commonly referred to as Overstay The research used by researchers is a type of normative juridical research (legal research), namely using the source of legal materials in the form of legislation, decisions / court provisions, legal theory, approaches from books related to legal issues that are examined. Violations committed in the form of exceeding the deadline for residence permits (overstay), are subject to deportation as a special measure of immigration, legal sanctions against citizens who do not have a residence permit through administrative measures and criminal sanctions, subject to 5 years in prison, a fine of 500 million for those who fake visas / residence permits with the intention of being used in / out of Indonesia. 6 Year 2011 on Immigration, In its implementation, immigration control is a shared responsibility between immigration officials and the public, with the investigation of immigration crimes carried out by Immigration Servant Investigators (PPNS) in coordination with the Indonesian National Police.
The Importance Of Laws Aimed at Combating Crime and Corruption In Ensuring Social Justice In Uzbekistan Hamroyev Saidjon Sanoyevich
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3694

Abstract

The essay emphasises the relevance of practical law-based systems in Uzbekistan for ensuring social justice, reducing crime, and fighting corruption, emphasising their critical role in the country’s stable growth and the preservation of individuals’ rights. These systems promote governmental and societal transparency, social justice, and long-term stability. Legal changes, new techniques, and social-legal education for youth in Uzbekistan are being adopted with the goal of lowering crime and efficiently combating corruption. Furthermore, the piece examines the government’s initiatives aimed at ensuring stability
The Role Of Legislative Drafting Legislation Of The Regional Office Of The Ministry Of Law and Human Rights In The Formation Of Regional Regulations Manurung, Rosa Desi Natalisma; Simamora, Janpatar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3654

Abstract

To reduce differences between laws and regulations, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights must be involved in the creation of regional regulations, both in terms of content and harmonization efforts. The extent to which the role of the Regional Office in the context of harmonization and factors is a research issue. Obstacles and how to build a consistent pattern of cooperation with the regional government sector. The research findings show that the Regional Office has actually participated in harmonization. However, there has been no significant participation in the creation of regional legislative initiatives. This is due to several things, including the problem of sectoral egos of the regional government, lack of infrastructure, and lack of support from the regional office. To ensure that the existence of legislative designers is recognized and considered, the regional office must be able to persuade the regional government directly. Based on the research findings, it can be concluded that the regional office plays an important role in carrying out the function of facilitating the creation of regional legal products, starting with the stages of plaining, preparation, and announcement of regional regulations.
Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah di Wilayah Cianjur Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Mia Amalia; Muammad Zenal Muttakin; Muhamad Farhan Akbar; Hari Kurniawan; Andi Sobandi R.M; Faishal Prawira Dinata; M Munif Naufal F; Windu Arta Mahesa
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka kebijakan yang jelas dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Beberapa hambatan dan faktor penghambat ditemukan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak dan lemahnya sosialisasi kebijakan. Upaya intensif yang lebih baik diperlukan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.

Page 2 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue