Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra merupakan kumpulan publikasi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra terbit 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan April dan September. Setiap draft artikel yang masuk ke Jurnal ilmu Hukum Wijaya Putra melalui proses review dari akademisi dan praktisi di Universitas Wijaya Putra. Setelah melalui review, dewan redaksi akan melihat teknik penulisannya sebelum dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2023): September"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Afridus Darto]]>;
<![CDATA[Arief Syahrul Alam]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.128
<![CDATA[Dalam hukum pidana seharusnya seorang hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutus perkaranya dan hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa-peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan. Fokus permasalahan dari penelitian ini 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam prespektif Hukum Pidana ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian Normatif. Kesimpulannya, Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atu tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Saran, Penanganan dan penjangkauan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan fokus dinas sosial, menyediahkan kebutuhan setiap bulan yang disalurkan Yayasan, Kerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam memfasilitasi pengurusan admistrasi kependudukan bagi ODGJ yang tidak memiliki dokumen kependudukan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN LOVE SCAM ]]>
<![CDATA[Nindi Bimantari]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.130
<![CDATA[Teknologi dan informasi dalam waktu yang sangat singkat dapat berkembang dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini terjadi sehingga dapat menciptakan suatu tindak kejahatan yang menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dikenal dengan cybercrime. Salah satu modus kejahatan cybercrime adalah kejahatan love scam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana love scam merupakan modus penipuan berkedok asmara melalui situs online. Pelaku love scam hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan utama pelaku hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi korban. Setiap tahunnya kejahatan love scam mengalami peningkatan karena kejahatan love scam tidak banyak dilaporkan oleh korbannya. Tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang penipuan yang berkedok asmara agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang baru dikenalnya apalagi melalui media sosial.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Wendelina Ernatudera]]>;
<![CDATA[Arief Syahrul Alam]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.131
<![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku, bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak moral pencipta di Indonesia menurut undang-undang hak cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normative dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta Hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, hak ekslusif dalam hal ini hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta telah diantur dalam UUHC. Konsep perlindungan ini berlaku bagi pencipta atas ciptaanya. Perlindungan hukum tersebut merupakan Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah telah melakukan Upaya pengurangan terhadap adanya pelanggaran hak cipta dimana Upaya-upaya tersebut merupakan penyesuaian dan pembentukan perundang-undangan yang dapat diberikan adalah perlindungan dengan cara disahkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI CAOUNTERPART BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DI BIDANG NON LITIGASI ]]>
<![CDATA[Moch Faisal Dwi Alfian]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.132
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan. Apakah dapat memperoleh bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku guna mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK TANAH ADAT SUKU PASER DALAM WILAYAH IBU KOTA NEGARA BARU DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Sindy Ar'tri Oktaviany]]>;
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.136
<![CDATA[Regulasi pemindahan Ibu Kota Negara baru membawa pro kontra dalam masyarakat dalam berbagai kategori yang salah satunya soal tanah yang telah di tempati, dirawat, dan di besarkan oleh suku adat yang menetap di wilayah tersebut yaitu suku paser. Tanah mereka telah memberi kehidupan agar dapat berlangsungkan hidup sampai ke turunan mereka. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah mereka membuat mereka sendiri menjadi pertanyaan terkait tanah yang selama ini mereka rawat. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui pentingnya peran hukum adat dalam pengembangan hukum nasional. Salah satu perlindungan hukum yang mendukung perlindungan hukum adat wilayah Kabupaten Paser adalah No 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tetapi produk hukum tersebut justru terlihat adanya pengkaburan norma yang dituliskan tidak jelas , dampak atas hal tidak jelas Perda Paser Nomor 4 Tahun 2019 yaitu masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Harus ada peninjauan ulang yang dilakukan demi kesejahtaraan masyarakat serta pembentukan kembali Peraturan Perundang-Undangan yang lebih memperhatikan tentang masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Usyadat Taufan]]>;
<![CDATA[Arief Syahrul Alam]]>;
<![CDATA[Muhamad Chaidar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.143
<![CDATA[Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Selain jalur litigasi, saat ini pemerintah melalui aparat penegak hukumnya mulai menerapkan metode non ligitasi, yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut restorative justice. Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama,yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja melalui jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Restorative justice bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP MITRA KERJA TRANSPORTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Yulia Catur Lestari]]>;
<![CDATA[Rihantoro Bayuaji]]>;
<![CDATA[Wawan Setiabudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.148
<![CDATA[Saat ini sangat marak fenomena ojek online, dan tidak sedikit masyarakat yang merasakan manfaat adanya ojek online sangat membantu berbagai aktifitas mereka, namun pengemudi ojek online ini tidak dilindungi oleh undang-undang karena tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik bagaimana perlindungan hukum mereka. Inovasi seperti ini sangat memudahkan para pengguna dan memberikan keuntungan lebih banyak lagi terhadap pendiri perusahaan transportasi online dan para pengemudi ojek online. Rumusan masalah yang diangkat ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan konseptual. Kesimpulan yang didapat adalah pengemudi ojek online tetap mendapat perlindungan keselamatan kerja dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Swadaya Proteksi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan transportasi online. Saran yang diberikan oleh penulis adalah Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lagi para pengemudi ojek online dengan membuat aturan undang-undang khusus bagi pekerja driver ojek online.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA ]]>
<![CDATA[Iqbal Firmansyah Yudianto]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Nuryanto A. Daim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.150
<![CDATA[Anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dangan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahgunan narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Dimas Rizky Rizaldy]]>;
<![CDATA[Arief Syahrul Alam]]>;
<![CDATA[Muhamad Chaidar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.154
<![CDATA[Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku. Penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Devan Septyan Prayoga]]>;
<![CDATA[Taufiqurrahman Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Nuryanto A. Daim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.164
<![CDATA[Di Indonesia, mencuatnya angka kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi semakin meningkat dan korban terus menuntut haknya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Kekerasan seksual yang memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatis psikologis bagi korban membuat korban membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan..Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini bisa menunjukkan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang menjamin korban bisa memperoleh hak yang dirasa adil bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini dibutuhkan oleh Sivitas Academica untuk mengimplementasikan salah satu hak masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan memperoleh perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.Hasil Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat indonesia khususnya masyarakat yang ada di perguruan tinggi.]]>
