cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2022)" : 12 Documents clear
Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif Anggraeni, Rooza Meilia
El-Dusturie Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4197

Abstract

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Jawa Tengah merupakan program pemerintah pusat di era kepemimpinan Jokowi. Dalam perjalanannya terjadi konflik dengan warga desa. Mereka menolak adanya pembangunan bendungan, karena kegiatan pertambangan ini bisa merusak lingkungan dan menghilangkan sumber mata air di wilayah tersebut, selain itu kegiatan pertambangan ini juga dinilai tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaaan tanah untuk kepentingan umum karena bertentangan dengan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan Bendungan Bener yang diikuti dengan kegiatan pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis menggunakan teori hukum kritis dan progesif.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam konsep teori hukum progesif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus mengutamakan tujuan yakni ujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.The National Strategic Project for the Bener Purworejo Dam in Central Java was a national program in Jokowi’s era. In this development there are any conflict. One of them happened in Wadas Purworejo. This villager rejects the mining activities of andesit stone in their village The andesit stone will be used for dam construction material, the people reject it because the impact of this activities is the environment can be destroyed and the water source can be vanished away . this mining activities is not in accordance with the regulation No 2 of 2012 about the Land acquisition for the public interst. The purpose of this study is to analyze the legality of development the Bener Dam followed by mining activities. The method of this research is normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed by using critical and progesife legal theory. Based on the research results, the Government declare that the meaning activities is legal, according to the regulation No. 3 of 2020 , it is also stated in Presidential Regulation No. 58 of 2017 . However, in the progesife legal theory, the law should be able to accommodate the aspirations of sosial change in order to achieve justice and public emancipation, the law must prioritize the goals,and the consequences from it.
Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar’iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia Maryuni, Tri
El-Dusturie Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4223

Abstract

Ibn Taimiyyah adalah sosok fenomenal, di satu sisi diidolakan sebagai tokoh purifikasi dan pembaharu, namun di sisi lain sering diidentikkan sebagai tokoh aliran konservatif dalam islam. Terlepas dari perbedaan pandangan yang beredar dalam masyarakat, Ibn Taimiyyah tampil dan hadir dalam percaturan pemikiran khazanah keilmuan. Karya-karyanya tidak hanya berkutat tentang persoalan iman, akidah, fikih ibadah, berikut fatwa-fatwanya, namun juga berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Kitab As Siyasah as Syariyyah adalah salah satu dari kitab-kitab lain, yang merupakan hasil pemikirannya berkaitan dengan perihal tata pemerintahan. Metodologi kajian ini bersifat libray research dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangannya, para pejabat publik/ negara harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu al quwwah (kompetensi) dan al amanah (kredibilitas), dimana hal tersebut merupakan hasil perenungan yang mendalam berdasarkan sumber-sumber naqly hukum islam. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, seorang mantan narapidana yang disinyalir tidak memiliki sifat al quwwah maupun al amanah bisa menduduki beberapa jabatan publik. Karenanya, gagasan Ibnu Taimiyyah masih relevan untuk kaji sebagai solusi untuk mempersempit ruang munculnya calon-calon pejabat publik yang tidak paripurna.Ibn Taimiyyah is a phenomenal figure, on the one hand idolized as a purifier and reformer, but on the other hand he is often identified as a conservative figure in Islam. Regardless of the differences in views circulating in society, Ibn Taimiyyah appeared and was present in the arena of scientific thought. His works are not only concerned with matters of faith, aqidah, fiqh of worship, and his fatwas, but also on state issues. Kitab As Siyasah as Syariyyah is one of the other books, which is the result of his thoughts related to governance issues. The methodology of this study is library research where the results of the study show that in his view, public/state officials must have 2 (two) main elements, namely al quwwah (competence) and al amanah (credibility), where this is the result of deep reflection. based on naqly sources of Islamic law. Meanwhile, in positive law in Indonesia, an ex-convict who is allegedly not al-quwwah or al-amanah can occupy several public positions. Therefore, the idea of Ibn Taimiyyah is still relevant to be studied as a solution to narrow the space for the emergence of candidates for public officials who are not perfect.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): IN PRESS Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)