cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asbi Amin
Contact Email
journaldelikadpertisi@gmail.com
Phone
+6285299971971
Journal Mail Official
asbiadpertisi@gmail.com
Editorial Address
Griya Pena Mas Blok A1 Andi Tonro. Jl. Andi Tonro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal Delik Adpertisi
Published by Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29617685     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini diharapkan menjadi alternatif menuangkan ide-ide dan gagasan, baik yang telah dibuktikan lewat penelitian maupun hasil telaah pustaka dengan metode penelitian dan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual atau ide dan hasil penelitian yang telah dicapai dalam bidang Hukum
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023" : 3 Documents clear
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI KOTA PAREPARE Muh Fadli Faisal Rasyid
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of the law resulting from the crime of car embezzlement in the city of Parepare and to find out the judge's considerations regarding the crime of car embezzlement in the city of Parepare in decision No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. The type of research used in this research is normative legal research. The source of the legal material used in this research is primary legal material which consists of laws and regulations, official records such as academic texts and minutes of meetings for the formation of laws and regulations, and judges' decisions at both the District Court and Supreme Court levels. and secondary legal materials are legal materials that provide an explanation of primary legal materials in the form of all legal publications that are not official documents. Publications on law include text books and scientific writings related to the object of research. The results of the study can be concluded that the application of material law occurred in the parepare district court decision with Number 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. According to the author is correct. The Public Prosecutor used the first indictment of Article 35 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, and the second indictment of article 36 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, among the elements charged by the Public Prosecutor which is considered legally and convincingly proven is Article 372 of the Criminal Code and also legal considerations by the judge in deciding the decision in Decision Number 158/Pid.Sus/ 2021/PN. Pare. According to the author, it is in accordance with the applicable legal regulations as described by the previous author, namely based on at least two valid pieces of evidence, where in the case that the author examined, the evidence used by the judge was witness testimony and the defendant's statement which was appropriate. Then consider criminal responsibility, in this case the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant was aware of the consequences. The perpetrator in carrying out his actions was in a healthy and capable condition to consider his actions. There is an element against the law and there is no reason for criminal abolition.
KEBIJAKAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Sri Handayani
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui kebijakan penghetian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu suatu penelitian yang menelusuri baik bahan-bahan sekunder, buku-buku literatur, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya untuk melihat kondisi riil dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Penelitian Pustaka (Library Research), teknik analisis data deskriftif, yaitu penulis terlebih dahulu menggambarkan penerapan hukum secara material yang diterapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di indonesia dalam lembaga kepolisian dalam menangani perkara memiliki tugas dan wewenang atas suatu perbuatan dan diharuskan karena alasan tertentu untuk menghentikan proses penyelesaian perkara pidana atau diskresi oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kepolisian yang kebijakannya juga selarasan dengan KUHAP , yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2). 2) Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia Tidak terdapat cukup bukti, dan tidak cukup membuat kegaduhan terhadap masyarakat seperti kasus KDRT yang dimana penyidik Kepolisian menerbitkan SP3 dengan alasan, antara lain, pelapor telah berdamai dengan terlapor, karena pelapor menginginkan keluarganya tetap utuh, terlapor mengakui kesalahan, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah di tandatanganinya di hadapan penyidik polisi dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban (dan itu berarti juga tidak lagi ada alat bukti yang cukup).
PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN PRA PERADILAN Andre Salim
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka menjadi objek permohonan pra peradilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer dan sekunder ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan tersangka yang menjadi objek permohonan pra peradilan sama dengan prosedur pra peradilan dengan objek permohonan lainnya, yaitu telah diatur di dalam Pasal 78-82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta penetapan tersangka dapat menjadi objek permohonan pra peradilan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan objek pra peradilan karena biasanya aparat penegak hukum kurang cermat atau menyalahi prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta negara Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi Hak AsasiManusia (HAM)

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022