cover
Contact Name
Jufryanto Puluhulawa
Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id
Phone
+6281343878760
Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id
Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Legalitas
ISSN : 19795955     EISSN : 27466094     DOI : 10.33756
Core Subject : Social,
Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
Search results for , issue "VOL 05, NO 01, 2012" : 13 Documents clear
PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI Roy Marten Moonti
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.403 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.878

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat sampai menjangkau sampai kepelosok sekalipun.Pengaruh internet sangat dapat dirasakan oleh dunia usaha, dalam dunia usaha seiring dengan makin banyaknya perkembangan elaktronik sangat membatu dalam melaksanakan suatu perjanjian katakanlah perjanjian jual beli.Dalam perjanjian jual beli tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu masalah perjanjian melalaui internet lebih jelas lagi diatur dengan undang-undang No. 11 tahun 2008.Konsekuwensi hukum dari perjanjian melalui internet sangat dirasakan oleh para pihak jikalau salah satu pihak melakukan wanprestasi.Sehingganya dalam transaksi jual beli dibutuhkan ketelitian para pihak terutama menyangkut bukti transaksi. Dengan bukti transaksi tersebut pertanggung jawaban hokum dapat terwujud.
PERAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo) Lukum, Roni
Jurnal Legalitas VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : JURNAL LEGALITAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.645 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.873

Abstract

His research was conducted with the aim of: (1). How public opinion on the role of local governments in implementing human development programs in the area Bone Bolango. (2). How does the human development implications of regional recilience in the region Bolango Bone regency. The method used in this study is a joint survey with the analysis of qualitative and quantitative. This research was conducted in the Bone Bolango. Respondents in this study carried out by taking aim sampling (purposive sampling). Number of respondents 61 people, spread in all districts. The results showed that (1). The size of the Regional IPM Bone Bolango health life expectancy in the year 2007 the score was 67.60 years beyond the Gorontalo provincial standards only 65.90 years, education literacy rate has increased by a score of 97.10 exceed the standards only 95.70 Gorontalo province, per capita expenditure of Bone Bolango are in third place position with numbers reaching 609.31 per capita expenditure has not exceeded the standard Gorontalo province USD 615.94 (2). Public opinion about the role of local governments in implementing human development programs obtained very satisfactory results as much as 90.48%, and the assessment is very weak only 9:52%. (3). The results of the application Human Development Program (IPM) has a positive impact on the economy, politics and ideology, social, cultural and security in the region of Defense Bone Bolango, this is shown by the stability condition that until now was a good or conducive.
KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI Robi Amu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.608 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.879

Abstract

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidada militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana.Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict) dan Tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer

Page 2 of 2 | Total Record : 13