YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2024): Juni"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Peran dan Penerapan Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Zidni Syahniar, Muhamad]]>;
<![CDATA[Ardiansyah, Pramana]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1071
<![CDATA[Lalu lintas didefinisikan sebagai suatu gerakan baik kendaraan maupun pejalan kaki yang berada di jalurnya masing-masing pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya atau jalan lainnya. Penelitian ini dilakukan karena dengan adanya pola mobilitas dan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas dan mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dalam faktor utama yaitu pelanggaran lalu dan juga banyaknya anak yang di bawah umur belum mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sudah mengendarai kendaraan bermotor, Dengan ini penulis melakukan penelelitian terhadap peran dan penerapan pihak yang berwenang dan juga dengan pemerintah setempat. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pendekatan berupa yuridis sosiologis dengan sumber dan teknik pengumpulan data beruapa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan beberapa cara yaitu : peran ideal, peran yang diharapkan dan peran aktual.]]>
<![CDATA[Insolvency Test sebagai Metode guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan oleh Kreditor yang Beriktikad Buruk ]]>
<![CDATA[Dwi Sulistyany, Frygyta]]>;
<![CDATA[Wahyu Murwani, Seftyana]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1079
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan opsi kepada kreditor dan debitor untuk memilih antara mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi debitor kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian kepada kreditor untuk menghindari pailit. Jika usulan perdamaian ditolak, debitor bisa dinyatakan pailit dan kehilangan hak untuk melakukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini menyoroti sebuah celah hukum yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlunya pengadilan melakukan insolvency test dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengajuan kepailitan tidak disalahgunakan. Dalam mengkaji insolvensy test, muncul beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana urgensi penerapan Insolvency Test dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia yang telah diusulkan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2018?; dan (2) Bagaimana wewenang hakim Pengadilan Niaga dalam mengimplementasikan Insolvency Test menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil yang dicapai dari pembahasan ini berupa rekomendasi bagi legislator untuk merumuskan ketentuan baru terkait insolvency test dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di masa depan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba ]]>
<![CDATA[Priagung Wijaksono, Hendra]]>;
<![CDATA[Elma Wulandari, Putri]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1107
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan anak, terutama dalam penerapan restorative justice dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pemahaman mendalam terhadap peran dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia.]]>
<![CDATA[Problematika Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan ]]>
<![CDATA[Sudarsono, Galih Putri]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1115
<![CDATA[Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi memegang perananan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Hal ini dapat ditinjau dari kegiatan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran kredit perbankan tidak sedikit ditemukan kredit macet walaupun bank telah melakukan asas kehati-hatian. Untuk menyelesaikan masalah kredit macet bank menggunakan mekanisme cessie. Namun dalam penyelesaian kredit macet seringkali debitur tidak diketahui dimana keberadaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian normative menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji problematika pengalihan cessie kredit macet perbankan yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari debitur.]]>
<![CDATA[Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional ]]>
<![CDATA[Djalil, Mochammad]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1119
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia. Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, 2 maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Santoso, Moch.]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1171
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada tinjauan pustaka yang relevan. Melalui analisis literatur, penelitian ini menggali konsep keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum waris di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang warisan. Kajian ini juga mengeksplorasi perspektif dari para ahli hukum mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, serta tantangan yang muncul dalam praktik hukum terkait. Dari hasil tinjauan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah mencoba untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, masih terdapat ketimpangan dalam penerapan di lapangan, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan pengaruh dari sistem hukum adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami lebih lanjut peran hukum perdata dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan di Indonesia]]>
<![CDATA[Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus ]]>
<![CDATA[Vinansia, Aretsa]]>;
<![CDATA[Yulia Rosa, Yayang]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1078
<![CDATA[Kasus korupsi produk timah PT Timah Tbk menyedot perhatian publik. Dalam kasus ini, jaksa menetapkan 16 tersangka, yang terakhir adalah Harvey Moeis, seorang pengusaha dan suami Sandra Dewi. Kerugian tersebut tidak hanya dinilai dari pendapatan finansial saja, namun juga mencakup kerugian lain seperti kerugian lingkungan, sosial, dan ekologi akibat korupsi PT Tin Tbk akibat penambangan timah ilegal. Kerugian finansial yang dialami bagi PT Timah Tbk. Hal ini dapat digolongkan sebagai kerugian keuangan Negara yang tidak ssuai dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara. keuangan. Perkara di atas dapat dikatakan merupakan tindak pidana khusus yang diadili pada pengadilan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan teknik kualitatif analisis data deskriptif, dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber data sekunder.]]>
<![CDATA[Antara Makruh dan Haram: Telaah Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas ]]>
<![CDATA[Hikmatul Maulidah, Hikmatul Maulidah]]>;
<![CDATA[Muktirrahman]]>;
<![CDATA[Maksum, Maksum]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1660
<![CDATA[Perdebatan tentang status hukum jual beli binatang buas dalam fikih Islam menggambarkan kompleksitas dan keluwesan metodologi istinbat hukum yang dikembangkan oleh para imam mazhab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas, mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan, mengeksplorasi perbedaan metodologi istinbat, serta mengkaji relevansinya dalam konteks kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual dan komparatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa Imam Malik menghukumi makruh jual beli binatang buas berdasarkan prinsip bahwa segala ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, dengan pengecualian khusus untuk anjing. Sementara itu, Imam Syafi'i menghukumi haram berdasarkan pertimbangan bahwa binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dan setara dengan nilai tukar. Perbedaan pandangan ini berakar pada metodologi istinbat yang berbeda: Imam Malik lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dan maslahah mursalah, sementara Imam Syafi'i menekankan interpretasi tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis. Meski berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam pengecualian terhadap anjing pemburu, penjaga ternak, dan penjaga tanaman. Kata Kunci: fikih, jual beli binatang buas, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, istinbat hukum]]>
