cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 1 (2019): Juni" : 10 Documents clear
Analisis Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Beserta Implikasinya Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.1-23

Abstract

Tradition/’urf is recognized by Islamic law as a legal basis with several conditions. While the use of tradition in the distribution of inheritance is not justified because it is contrary to the provisions of Islamic inheritance which are qat‘iyah al-dilalah and qat‘iyah al-wurud. The distribution based on tradition that can be done with the agreement of the heirs, after knowing their respective parts and no one is harmed, as in article 183 of KHI. Tradition in Hindu is recognized as a source of law, which becomes law and also applies as a law with conditions that are appropriate with atmavan. The position of tradition in inheritance law has been recognized and legalized its enforcement in an area, varna, company or village based on Sloka 40 parts 60 chapter 7, Artas#astra book. Both Islamic and Hindu laws create tradition as the basis for law enforcement. The use of tradition in the distribution of inheritance is not justified by Islam because of it contradicts with Syara’ argument. However, the distribution based on tradition can be done with the agreement of the heirs, according to article 183 of KHI. In contrast, Hindu law legalizes customary enforcement in an area, varna, company or village as inheritance law based on Sloka 40 parts 60 chapter 7, Artas#astra book. [Adat/’urf diakui oleh hukum Islam sebagai landasan hukum dengan beberapa persyaratan. Adapun penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan kewarisan Islam yang bersifat qat’iyah al-dilalah dan qat’iyah al-wurud. Akan tetapi, pembagian berdasarkan adat dapat dilakukan dengan kesepakatan ahli waris, setelah mengetahui bagiannya masing-masing serta tidak ada yang dirugikan, sebagaimana pasal 183 KHI. Adat dalam agama Hindu diakui sebagai sumber hukum, yang menjadi hukum dan juga berlaku sebagai hukum dengan syarat selaras dengan atmavan. Adapun kedudukan adat dalam hukum waris telah diakui dan dilegalkan pemberlakuannya pada suatu daerah, varna, perusahaan atau desa berdasarkan Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab Artas#astra. Baik hukum Islam maupun hukum Hindu sama-sama menjadikan adat sebagai landasan dalam penetapan hukum. Penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan oleh agama Islam karena bertentangan dengan dalil syara’. Akan tetapi, pembagian berdasarkan adat dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan ahli waris, sesuai pasal 183 KHI. Berbeda halnya dengan hukum Islam, hukum Hindu melegalkan pemberlakuan adat pada suatu daerah, varna, perusahaan atau desa sebagai hukum kewarisan berdasarkan Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab Artas#astra.]
Eksistensi Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Syiah Rama, Faby Toriqir
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.24-46

Abstract

This is a bibliographical research that discusses the justice of girls in Shi’ah inheritance system. The issue which is the subject of discussion is the position of female heirs, especially girls, who in Sunni inheritance system is not treated equally with other heirs, whether they are equal or not. Because in the Sunni inheritance system, male superiority is highly exalted. Between sons and daughters, even though they are equal in the eyes of the heir, still have an unbalanced power in veiling other heirs. Whereas in Shi’ah inheritance system, girls are positioned as equals to boys. They have the same hijab power. In addition, Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (KHI) also applies the principle of equality between girls and boys in terms of veiling other heirs. Nevertheless, KHI did not adopt the class system directly. However, it is explicitly stated in article 181 and article 182 that the existence of a daughter causes sibling,  sibling  with the same mothe or sibling with the same father does not receive part of the inheritance. [Artikel ini adalah hasil penelitian pustaka yang membahas keadilan anak perempuan di dalam hukum kewarisan Syiah. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah posisi ahli waris wanita—terutama anak perempuan—yang di dalam hukum kewarisan Sunni tidak diperlakukan setara dengan ahli waris lainnya, baik yang sederajat atau tidak. Sebab di dalam hukum kewarisan Sunni, superioritas laki-laki sangat diagungkan. Antara anak laki-laki dan anak perempuan—walaupun sederajat di mata pewaris—tetap memiliki kekuatan yang tidak seimbang di dalam menghijab ahli waris yang lain. Sedangkan di dalam hukum kewarisan Syiah, anak perempuan diposisikan setara dengan anak laki-laki. Mereka memiliki kekuatan menghijab yang sama kuatnya. Selain itu, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) juga menerapkan prinsip kesetaraan antara anak perempuan dengan anak lakilaki dalam hal menghijab ahli waris lainnya. Kendati demikian, KHI tidak mengadopsi sistem Kelas secara langsung. Namun, secara eksplisit tersebut di dalam pasal 181 dan pasal 182 bahwa eksistensi anak perempuan menyebabkan saudara kandung, saudara seibu, atau saudara seayah tidak menerima bagian harta waris.]
Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Mahrus, Ahmad Falih
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.47-75

Abstract

This article is a field research to answer the role of community leaders as mediators in the settlement of inheritance disputes in Wonosalam, Demak and how the legal power of resolving inheritance disputes through mediator community leaders in Wonosalam, Demak. Research data are collected through interviews and observations, then are analyzed with descriptive analytical techniques with inductive thought pattern. Wonosalam community leaders have an important role in the settlement of inheritance disputes, namely as a mediator, including: opening and leading the mediation process, explaining and determining the heirs' parts, providing the best advice and solutions, deciding and determining what has been agreed by the parties to the dispute, preventing the emergence of even bigger disputes, and still maintaining harmony and harmony in social life. The results of the settlement of inheritance disputes through mediators of community leaders in Wonosalam do not have an enforceable legal force, because they are not confirmed by making a peace certificate or a peace agreement letter, which is contained in: article 27 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures and article 1851 Civil Code. Nevertheless, the determination of community leaders as mediators in the settlement of inheritance disputes is obeyed and implemented by the people of Wonosalam. [Artikel ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan bagaiamana kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi, dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Tokoh masyarakat Desa Wonosalam memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu sebagai mediator, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan menentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Hasil penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan pasal 1851 KUH Perdata. Meski demikian, ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonosalam.]
Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz Sholihah, Rifdatus
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102

Abstract

This article discusses the law of preventing pregnancy from the perspective of Imam Ghazali and Sheikh Abdullah bin Baaz. Preventing pregnancy according to Islamic law is permissible. Delaying pregnancy means preventing the pregnancy temporarily, to give a distance to the previous birth. While limiting pregnancy has the meaning of preventing pregnancy forever after having a certain number of children. Pregnancy restrictions like this, are not allowed. Shaykh Abdullah bin Baaz argues that preventing pregnancy, either by 'azl, pills, condoms, and so on is basically haram because it is contrary to maqasid shari'ah, which limits the existence of offspring, but then there are exceptions that make the law permissible, namely because the existence of a dharurat. This is different from Imam Ghazali's assertion, that the Family Planning law which is based on the ‘azl law is permissible because there is no text that shows the prohibition. [Artikel ini membahas tentang hukum mencegah kehamilan perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz. Mencegah kehamilan menurut hukum Islam adalah boleh. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan mempunyai pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya seteleh mempunyai jumlah anak dalam jumlah tertentu. Pembatasan kehamilan seperti ini, tidak diperbolehkan. Syekh Abdullah bin Baaz berpendapat, bahwa mencegah kehamilan, baik dengan cara ‘azl, pil, kondom, dan lainnya pada dasarnya adalah haram karena bertentangan dengan maqasid shari’ah, yakni membatasi adanya keturunan, tetapi kemudian ada pengecualian yang menjadikan hukumnya boleh, yaitu karena adanya suatu dharurat. Ini berbeda dengan pemikiran Imam Ghazali yang menegaskan, bahwa hukum Keluarga Berencana yang disandarkan kepada hukum ‘azl adalah mubah/boleh karena tidak adanya nas yang menunjukkan keharaman.]
Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah Affaruddin, Agung Ilham; Nadhifah, Nurul Asiya
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129

Abstract

Regent Regulations (Perbup) of Gunungkidul Number 36 Year 2015 Concerning Prevention of Marriage at the Age of Child is a special regulation regarding the efforts, programs, actions, activities used by the government agencies of Gunungkidul Regency in order to prevent and reduce the number of marriages at the age of child. Wonosari Religious Court statistics show a decrease in the number of submissions for marriage dispensations from 2015 to 2017 after the enactment of this regulation. In 2015 there were 109 cases of marriage dispensation, in 2016 there were 85 cases of marriage dispensation, in 2017 there were 65 cases of marriage dispensation. In its implementation, this regulation has benefits because it forms the basis of human life (maslahah dharuriyyah). This regulation has also answered the problems that humans need to eliminate the difficulties they face (maslahah hajiyyah). In addition, this regulation has preserved the wisdom and goodness of manners and social and cultural beauty (maslahah tahsiniyyah). Seen from its implementation, Perbup Gunungkidul Number 36 of 2015 concerning Prevention of Marriage at the Age of Child is in accordance with the principles of problem solving. [Implementasi Perbup Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan peraturan khusus berupa upaya-upaya, program, aksi, kegiatan yang digunakan instansi pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak. Peraturan ini memiliki sisi kebaikan dan kemanfaatan dimana peraturan ini memang telah menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia (maslahah dharuriyyah), peraturan ini juga telah menjawab persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi (maslahah hajiyyah), selain itu peraturan ini telah memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan sosial budaya (maslahah tahsiniyyah). Sesuai dengan penelitian ini maka Perbup Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah. Oleh sebab itu, maka disarankan peraturan ini bisa dijadikan percontohan untuk ditiru dan diterapkan oleh daerah di sekitarnya baik secara skala dalam provinsi maupun skala luar provinsi se-Indonesia.]
Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata Manaqib, Ulil
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148

Abstract

This article discusses the juridical analysis of the reasons for the discovery of a fake novum as the basis of a second review in a civil case. This study aims to answer the question of how are the reasons for the discovery of a fake novum as the basis for a second review in a civil case? and how are the legal analysis of a reason for the discovery of a fake novum as a the basis for a second review in a civil case. The reason for receiving the second review in the civil case is based on the discovery of a novum which was declared false by the Criminal Judge of the Bandung District Court that has inkracht, is a reason that falls within the criteria of Article 67 letter (a) which reads: “If the decision is based on a lie or a ruse the opposing party that is known after the case has been decided or based on evidence which is later declared to be false by the criminal judge”, is not classified as a reason for finding novum or the reason there are two conflicting judicial decisions. Secondly, the second review in the pedata and criminal case is only limited to the reason that there are two Judicial Decisions that are interrelated with one another (SEMA Number 10 Year 2009), so in addition to these reasons, the Supreme Court has never issued a policy related to the second mechanism Judicial Review, including on the grounds that a novum has been legally and convincingly found false by a public court. [Artikel ini membahas tentang analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali kedua dalam perkara perdata, yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan kembali kedua dalam perkara Perdata dan bagaimana analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali kedua dalam perkara perdata. Alasan diterimanya Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Perdata didasarkan pada penemuan novum yang dinyatakan palsu oleh hakim Pidana Pengadilan Negeri Bandung yang telah inkracht, merupakan alasan yang masuk dalam kriteria Pasal 67 huruf (a) yang berbunyi: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”, bukan tergolong pada alasan telah ditemukannya novum atau alasan ada dua putusan badan peradilan yang saling bertentangan. Kedua, Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Pedata maupun Pidana hanya terbatas pada alasan ada dua putusan Peninjauan Kembali yang antara satu dan lainnya saling berkelindan (SEMA Nomor 10 Tahun 2009), sehingga selain alasan tersebut Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme Peninjauan Kembali ke-2, termasuk dengan alasan telah ditemukannya novum yang secara sah dan menyakinkan dinyatakan palsu oleh pengadilan umum.]
Ekploitasi Tubuh Aktivis Perempuan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Malang Zainuri, Ahmad
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.149-171

Abstract

In implementing the works program of the Branch Management of Indonesian Islamic Students Movement of Malang Regency, for the sake of a good and interesting event, the owners of power use female activists to become workers. Women activists must carry out tasks that are not in accordance with their job descriptions, get coercion from fellow activists to carry out tasks that they themselves have not yet experienced and only try first, and the most striking is when female activists are not happy if there is a women's development program. The practice of exploitation of these women activists, seen in this article, uses Michel Foucault's body discipline theory. The body's discipline works as a normalization of behavior designed by utilizing the productive and reproductive abilities of the human body. The practice of power through disciplining the body, creates a situation where the individual body can internalize submission and make it look like a normal state. This practice is what Foucault calls the normalization of power over the individual body. Individuals will never feel that they are being used and subjugated because they already consider it to be within reasonable limits. It can also be said that this is a veiled exploitation. [Dalam pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Malang, demi terlaksanya acara yang bagus dan menarik, para pemilik kekuasaan memanfaatkan aktivis perempuan untuk menjadi pekerja. Aktivis perempuan harus melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan deskripsi kerjanya, mendapat paksaan dari teman sesama aktivis untuk melaksanakan tugas yang dia sendiri belum berpengalaman dan baru pertama mencobanya, dan yang paling mencolok adalah ketika sesama aktivis perempuan tidak senang jika ada program pengembangan keperempuanan. Praktik eksploitasi terhadap aktivis perempuan tersebut, dilihat dalam artikel ini, menggunakan teori disiplin tubuh Michel Foucault. Disiplin tubuh bekerja sebagai normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif dari tubuh manusia. Praktik kekuasaaan melalui pendisiplinan tubuh, menciptakan situasi dimana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Praktik seperti inilah yang disebut Foucault sebagai normalisasi kekuasaan terhadap tubuh individu. Individu tidak akan pernah merasa sedang dimanfaatkan dan ditundukkan karena mereka sudah menganggap hal itu sesuai batas kewajaran. Bisa dikatakan juga bahwa ini adalah eksploitasi yang terselubung.]
Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda Perspektif Maslahah Mursalah Firyal, Wafda
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.231-263

Abstract

This article is a library research on the granting of rights to stepmothers in the decision of the Sidoarjo Religious Court Number: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda. The research data are collected using documentation techniques and are analysed using descriptive analysis techniques and using a deductive mindset that is by outlining the decision of the Sidoarjo Religious Court which is then reviewed from the perspective of maslahah mursalah. The panel of judges in determining the right of gift to stepmothers in the Sidoarjo Religious Court's decision, based on article 41 letter (a) of Law Number 1 of 1974 jo. article 105 and article 156 letter (a) Compilation of Islamic Law and the proposition in the book Bajuri juz II. In addition, a willingness from the Defendant who is the biological father of the child to give the right of gift to the Plaintiff's Reconstruction is a point that is included as consideration by the panel of judges. In Islamic law which is examined from the theory of maslahah mursalah, the judge's consideration to establish the right of hadanah to the stepmother in the Sidoarjo Religious Court's ruling is in accordance with the purpose of the hadanah namely to prioritize the interests and benefit of the child so that later he or she can grow into a good person under the care of an appropriate person, even though the child is not a biological child of the Reconvention Plaintiff, the Reconvention Plaintiff is in fact more feasible and competent to have the right of hadanah. [Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) tentang pemberian hak hadanah kepada ibu tiri dalam putusan Pengadilan Agama SidoarjoNomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda”. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dikaji dari perspektif maslahah mursalah. Majelis hakim dalam menetapkan hak hadanah kepada ibu tiri pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, didasarkan pada pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam kitab Bajuri juz II. Selain itu, adanya kerelaan dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut untuk memberikan hak hadanah kepada Penggugat Rekonvensi merupakan point yang dimasukkan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim. Dalam hukum Islam yang dikaji dari teori maslahah mursalah, pertimbangan hakim untuk menetapkan hak hadanah kepada ibu tiri pada putusan pengadilan Agama Sidoarjo, telah sesuai dengan tujuan dari hadanah yaitu mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak agar nantinya dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik dibawah pengasuhan orang yang tepat, walaupun anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi nyatanya lebih layak dan berkompeten untuk memiliki hak hadanah.]
Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan Husniyah, Azmatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194

Abstract

In this information and technology era, families face many challenges, especially in terms of childcare. The many social issues related to the family, especially the role of parents, make government institutions take the initiative to build family resilience by providing parents with knowledge about parenting. This article intends to highlight parenting activities for young parents held by the Surabaya City Government through the Puspaga (Family Learning Center) program. This program is intended to increase the knowledge of young parents about parenting towards children and make them aware of the importance of knowledge about parenting as a provision to foster harmonious families. Data was collected using interview techniques with participants and Puspaga administrators and documentation techniques. To assess this practice, the author uses child education theory according to Abdulloh Nashih 'Ulwa who emphasizes education in the fields of faith, morals, physical, psychological, resourceful, and social. The parenting program for young parents held by Puspaga is compatible with the concepts of Islamic education according to Abdullah Nashih 'Ulwa. [Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa pendidikan parenting yang didapat oleh pemuda sebelum menikah atau di awal pernikahan dapat menyadarkan orang tua akan pentingnya pengetahuan ini terhadap tiap langkah perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan peserta dan stake holder di PUSPAGA Surabaya. Subyek penelitiannya adalah orang tua muda yang mengikuti training parenting di Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya. Dalam hal ini peneliti memakai pendidikan anak menurut Dr. Abdulloh Nashih `Ulwa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dan hasinya adalah bahwa pengetahuan tentang pola pengasuhan anak atau parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga di Surabaya yang dimiliki orang tua muda sebelum atau sesudah menikah merupakan bagian dengan parenting perspektif islam menurut Dr. Abdullah Nashih `Ulwan yaitu pendidikan keimanan, moral, fisik, psikologis, akal, fisik dan sosial.]
Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Ibad, Mifatakhul Bil
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230

Abstract

This article discusses interfaith marriage law according to the fatwa of the Indonesian Ulema Council and Muhammadiyah. According to the MUI’s fatwa, interfaith marriages are unlawful with the proposition of chapter of al-Baqarah verse 221. While Muhammadiyah believes interfaith marriages are permissible on the basis of al-Maidah verse 5. MUI forbids interfaith marriages because it can lead to conflicts between Muslims and cause unrest in the community. Muhammadiyah allows interfaith marriages because in Islamic history it is known that the Prophet Muhammad was married to a Christian woman from Egypt, namely Maria al-Qibthiyyah. Some of the Companions of the Prophet also married the women of the Book. MUI equates ahlu al-Kitab (Nashrani and Jewish) including the category of polytheists, while Muhammadiyah considers that women from ahlu al-Kitab does not include polytheists as stated in chapter al-Baqarah verse 221. This is because according to Muhammadiyah there are many verses that distinguish between ahlu al-Kitab and polytheism by considering the linguistic analysis in chapter al-Baqarah verse 105 and al-Bayyinah verse 1. [Artikel ini membahas tentang hukum perkawinan beda agama menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Menurut fatwa MUI, perkawinan beda agama adalah haram dengan dalil surat alBaqarah ayat 221. Sedangkan Muhammadiyah beranggapan peerkawinan beda agama adalah boleh dengan dasar surat al-Maidah ayat 5. MUI mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Muhammadiyah membolehkan perkawinan beda agama karena dalam sejarah Islam diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani yang berasal dari Mesir, yaitu Maria al-Qibthiyyah. Beberapa sahabat Nabi juga menikah dengan wanita-wanita ahlu al-Kitab. MUI menyamakan ahlu al-Kitab (Nashrani dan Yahudi) termasuk kategori musyrik, sedangkan Muhammadiyah beranggapan bahwasanya wanita ahlu al-Kitab itu tidak termasuk musyrikat sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 221. Hal tersebut disebabkan menurut Muhammadiyah banyak ayat yang menbedakan antara ahlu al-Kitab dengan musyrik dengan mempertimbangkan analisis kebahasaan dalam surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayyinah ayat 1.]

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): December (In Progress) Vol. 15 No. 1 (2025): June Vol. 14 No. 2 (2024): December Vol. 14 No. 1 (2024): June Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember Vol. 11 No. 1 (2021): Juni Vol. 10 No. 2 (2020): Desember Vol. 10 No. 1 (2020): Juni Vol. 9 No. 2 (2019): Desember Vol. 9 No. 1 (2019): Juni Vol. 8 No. 2 (2018): Desember Vol. 8 No. 1 (2018): Juni Vol. 7 No. 2 (2017): Desember Vol. 7 No. 1 (2017): Juni Vol. 6 No. 2 (2016): Desember Vol. 6 No. 1 (2016): Juni Vol. 5 No. 2 (2015): Desember Vol. 5 No. 1 (2015): Juni Vol. 4 No. 2 (2014): Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Desember Vol. 3 No. 1 (2013): Juni Vol. 2 No. 2 (2012): Desember Vol. 2 No. 1 (2012): Juni Vol. 1 No. 2 (2011): Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Juni More Issue